Anggota DPRK Mimika, Dolfin Beanal: Prioritaskan CPNS Untuk Warga Asli Timika

TIMIKA, NemangkawiPos.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat  (DPRK) Kabupaten Mimika, Dolfin Beanal, meminta pemerintah Provinsi Papua Tengah agar memprioritaskan warga asli Timika dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2025.

Menurutnya, sebagai pusat ekonomi terbesar di Papua Tengah, Kabupaten Mimika harus mendapatkan perhatian lebih dalam seleksi CPNS, terutama karena kontribusi besar yang diberikan terhadap pemasukan provinsi.

“CPNS untuk Timika harus diprioritaskan, karena kabupaten ini bukan hanya dihuni oleh satu atau dua suku saja, tetapi banyak suku yang ada di sini. Namun, masyarakat Amungme dan Kamoro serta mereka yang lahir dan besar di Timika harus menjadi prioritas utama dalam penerimaan CPNS,” tegas Dolfin saat diwawancarai di Gedung DPRD Timika pada Rabu (5/3/2025), saat break pembahasan tata tertib DPRK.

Dolfin menekankan bahwa Gubernur Papua Tengah dan pemerintah provinsi harus mempertimbangkan realitas di lapangan, di mana pengangguran di Timika masih tinggi, bahkan banyak yang tidak bisa tertampung dalam sektor swasta seperti PT Freeport Indonesia.

“Pemasukan terbesar bagi Provinsi Papua Tengah berasal dari Kabupaten Mimika. Oleh karena itu, gubernur dan pemerintah provinsi harus memprioritaskan warga asli Timika dalam seleksi CPNS,” lanjutnya.

Menurutnya, banyak warga asli Timika yang memenuhi syarat, tetapi mereka sering kali kalah bersaing dalam rekrutmen CPNS. Oleh sebab itu, Dolfin meminta agar seleksi CPNS harus memiliki keberpihakan terhadap warga lokal, tanpa mengabaikan standar kualifikasi yang ada.

Selain menyoroti rekrutmen CPNS, Dolfin juga menyoroti proses penerimaan tenaga honorer yang dinilainya tidak transparan dan sering kali dipengaruhi oleh faktor kedekatan dan kekeluargaan.

“Banyak tenaga honorer yang direkrut karena faktor kedekatan, bukan karena memenuhi syarat. Ini membebani APBD dan menghambat pembangunan yang merata,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa banyak tenaga honorer masuk secara ilegal, sehingga alokasi anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan justru terkuras untuk menggaji tenaga honorer yang tidak melalui seleksi ketat.

“Saya minta agar pemerintah meninjau kembali penerimaan honorer yang tidak sesuai aturan, agar anggaran dapat digunakan lebih efektif untuk pembangunan,” tegasnya.