Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRK Mimika Ingatkan Kontraktor: Stop Jadikan Nama OAP Kedok Proyek

TIMIKA, Nemangkawipos.com – Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRK Mimika, Dolfin Beanal, mengingatkan keras seluruh kontraktor di Kabupaten Mimika agar tidak lagi menjadikan Orang Asli Papua (OAP) sebagai kedok untuk mendapatkan proyek pemerintah. Ia menegaskan, praktik manipulatif semacam ini merupakan bentuk ketidakadilan dan tidak boleh lagi terjadi di era pemerintahan Johannes Rettob – Emanuel Kemong.

“Jangan karena ingin proyek lalu bawa-bawa nama OAP. Seolah-olah milik OAP, padahal bukan. Itu pembohongan publik dan bentuk ketidakadilan,” tegas Dolfin saat diwawancarai, Jumat (1/8/2025).

Dolfin menyoroti maraknya praktik kontraktor non-OAP yang meminjam nama atau identitas OAP untuk memenangkan proyek, terutama pekerjaan bernilai di bawah Rp2 miliar, yang sejatinya diprioritaskan bagi pengusaha lokal OAP.

“Kejadian ini sudah sering. Banyak kontraktor OAP datang ke kantor Dinas PUPR melakukan aksi protes karena merasa dizalimi—mereka tidak dapat proyek, padahal mereka punya hak,” ungkapnya.

Ia mendesak Kepala Dinas PUPR Mimika yang baru agar benar-benar menunjukkan keberpihakan nyata pada kontraktor asli Papua. Menurutnya, proyek-proyek kecil yang dilakukan melalui penunjukan langsung harus diberikan kepada kontraktor OAP yang sah, bukan yang sekadar mengklaim identitas.

“Saya berharap Kepala Dinas PUPR sekarang punya hati. Berikan hak OAP kepada orang OAP, jangan kepada mereka yang hanya mengaku-ngaku OAP. Kalau tidak, keadilan hanya jadi slogan, bukan kenyataan,” tandasnya.

Lebih lanjut, Dolfin memperingatkan akan mendorong proses hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti menyalahgunakan nama Papua untuk kepentingan pribadi.

“Siapa saja yang sering gunakan nama Papua hanya untuk cari makan, kalau kami temukan akan kami proses. Jangan bawa nama Papua untuk kepentingan pribadi,” tegasnya.

Di akhir pernyataannya, Dolfin menyatakan keyakinannya bahwa Kepala Dinas PUPR yang baru dapat membawa perubahan nyata.

“Saya percaya kepada Kepala Dinas PU yang baru bisa memberikan perubahan. Kami orang asli Papua harus diberi kesempatan bersaing secara mandiri, jangan lagi seperti praktik sebelumnya yang hanya banyak bicara tanpa tindakan nyata,” pungkasnya.