Ketua komisi ll DPRK Mimika Dolfin Beanal : Formasi CPNS Harus Prioritaskan Anak Asli Daerah

TIMIKA, nemangkawipos.com – Wakil Ketua Komisi II DPRK Kabupaten Mimika, Dolfin Beanal, menyoroti pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2025 yang dinilai tidak berpihak kepada Orang Asli Papua (OAP), khususnya dari suku Amungme, Kamoro, serta lima suku besar lainnya di Mimika.

Menurut Dolfin, kuota 280 formasi CPNS yang sebelumnya diperjuangkan hingga ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) seharusnya diprioritaskan untuk putra-putri asli Mimika. Ia menyayangkan kebijakan yang membuka seleksi secara umum, tanpa pembatasan bagi peserta dari luar daerah.

“Tahapan seleksi ini dulu perjuangkan sampai ke Mendagri dan sempat dibatalkan. Sekarang saat tes dibuka untuk semua orang, itu keliru. Harusnya ini khusus untuk anak-anak asli, bukan malah beri ruang bagi pendatang,” tegas Dolfin kepada Nemangkawipos.com pada Jumat (23/5/2025).

Ia menilai, kebijakan tersebut dapat menggeser peluang bagi anak-anak lokal dan memperparah angka pengangguran di kalangan OAP.

“Jangan kami ditindas di tanah kami sendiri. Jika ini dibiarkan, apa gunanya kami membangun daerah sendiri kalau semua peluang direbut orang luar?” tandasnya.

Dolfin juga mendesak agar dinas terkait bertindak adil dan selektif dalam mengelola kuota formasi CPNS. Ia meminta perhatian serius dari Bupati Mimika Johannes Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong untuk turun tangan jika ditemukan indikasi penyimpangan dalam proses seleksi.

“Kalau ada permainan, pejabatnya harus dicopot. Jangan main-main dengan nasib pemilik negeri ini,” tegasnya.

Selain itu, Ia menegaskan bahwa pembangunan daerah harus dimulai dari pemberdayaan masyarakat asli. Pemerintah diminta agar tidak membiarkan kebijakan yang justru merugikan generasi lokal.

“Kalau mau bangun daerah, ya prioritaskan anak-anak asli daerah. Pemerintah harus ambil langkah serius agar tidak memperluas angka pengangguran,” pungkas Dolfin.

Sebagai informasi tambahan, polemik ini menyebabkan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap 2 di Mimika dibatalkan, yang berdampak pada banyak peserta yang telah datang mengikuti seleksi harus pulang dengan rasa kecewa.