Atasi Penumpukan Pasien dan Fasilitas Pesisir, Komisi III DPRK Mimika Kunci Program Kesehatan 2027

TIMIKA, Nemangkawipos.com – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mimika memprioritaskan kebutuhan dasar pelayanan kesehatan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2027. Hal tersebut dibahas dalam rapat kerja bersama kedua instansi di Ruang Rapat Komisi III DPRK Mimika, Jumat (16/10/2026).

Rapat tersebut menjadi langkah awal DPRK Mimika untuk mengawal perencanaan program kesehatan sebelum memasuki tahapan pembahasan anggaran tahun 2027. Komisi III ingin memastikan program yang disusun pemerintah daerah mengakomodasi kebutuhan masyarakat, termasuk aspirasi yang dihimpun melalui reses, kunjungan kerja anggota dewan, serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPRK Mimika, Herman Gafur, S.E., didampingi Sekretaris Komisi III Herman Tangke Pare, S.T., serta anggota komisi Elias Mirip, S.E., Rampeani Rachman, S.Pd., dan Benyamin Sariria, S.E. Turut mendampingi Wakil Ketua I DPRK Mimika, Asri Akkas, S.Kom.

Dari pihak pemerintah daerah, hadir Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Dinas Kesehatan Mimika, Marselino Mameyau, bersama jajarannya. Sementara itu, RSUD Mimika diwakili langsung oleh Direktur, dr. Faustina Helena Burdam, MPH, beserta jajaran.

Ketua Komisi III DPRK Mimika, Herman Gafur, mengatakan pembahasan Renja bersama organisasi perangkat daerah (OPD) mitra merupakan bagian penting dari koordinasi legislatif dan eksekutif dalam menentukan arah pembangunan sektor kesehatan.

Menurut Herman, keterlibatan DPRK sejak tahap perencanaan diperlukan agar program yang disusun pemerintah daerah tidak hanya memenuhi kebutuhan administrasi, tetapi juga menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.

“Ini merupakan agenda Komisi III dalam rangka pembahasan Renja bersama mitra komisi sebelum masuk ke tahapan pembahasan anggaran tahun 2027. Kami ingin memastikan bahwa Renja yang disusun benar-benar memuat aspirasi masyarakat, baik yang kami himpun melalui reses dan kunjungan kerja maupun yang disampaikan melalui Musrenbang yang dilaksanakan oleh pemerintah,” ujar Herman Gafur.

Ia menegaskan, program prioritas yang telah mengakomodasi kebutuhan masyarakat akan mendapat dukungan dari Komisi III. Apabila masih terdapat kebutuhan yang belum tercantum dalam Renja, pihaknya akan menyampaikan masukan dan telaahan kepada OPD terkait untuk dipertimbangkan dalam penyempurnaan rencana kerja.

“Kalau program prioritas sudah masuk dalam Renja, tentu kami akan memberikan dukungan. Namun, jika masih ada kebutuhan masyarakat yang belum terakomodasi, tugas kami di komisi mitra adalah memberikan masukan dan telaahan agar dapat dipertimbangkan oleh OPD,” jelasnya.

Herman menambahkan, seluruh program yang direncanakan harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan rencana strategis masing-masing OPD. Ia juga mengapresiasi keterbukaan Dinkes dan RSUD Mimika dalam memaparkan program serta menerima masukan dari anggota dewan.

Dalam pembahasan tersebut, Herman secara khusus meminta agar kebutuhan obat-obatan, alat medis, serta makanan dan minuman bagi pasien RSUD Mimika mendapat perhatian dalam penyusunan Renja dan anggaran 2027.

“Kami berharap tiga hal ini tidak boleh luput dari perhatian, yakni obat-obatan, alat medis, serta makan dan minum pasien. Hal-hal mendasar seperti ini harus benar-benar diperhatikan karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Menurut Herman, pemenuhan kebutuhan dasar tersebut memerlukan koordinasi yang baik antara Dinkes dan RSUD Mimika. Perencanaan sejak awal diharapkan dapat memastikan kebutuhan pelayanan pasien diperhitungkan sebelum pembahasan anggaran memasuki tahapan berikutnya.

Sekretaris Komisi III DPRK Mimika, Herman Tangke Pare, mengatakan hasil rapat bersama Dinkes dan RSUD Mimika akan menjadi bahan bagi legislatif untuk mengawal program prioritas sektor kesehatan.

Ia menyebutkan, salah satu perhatian dalam pembahasan tersebut adalah usulan pengembangan RSUD Mimika guna meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Melalui diskusi yang kita lakukan sejak pagi hingga siang ini, ada sejumlah usulan dari RSUD yang harus kita perjuangkan, khususnya terkait pengembangan rumah sakit. Intinya, kegiatan hari ini menunjukkan semangat dan kepedulian kita bersama terhadap pembangunan dan pelayanan di Mimika,” ungkapnya.

Ia berharap koordinasi antara Komisi III dan OPD mitra terus diperkuat agar kebutuhan pelayanan kesehatan dapat diidentifikasi lebih awal dan diperjuangkan melalui proses perencanaan serta penganggaran.

Anggota Komisi III DPRK Mimika, Rampeani Rachman, menilai pembahasan Renja sejak awal merupakan langkah positif untuk memperkuat kemitraan antara legislatif dan eksekutif. Menurutnya, pengawasan pembangunan perlu dimulai sejak penyusunan rencana kerja, bukan hanya setelah program dilaksanakan.

“Ini merupakan langkah awal yang baik. Kita mengawal dari awal, bukan menunggu ketika program sudah berjalan baru kemudian saling menyalahkan. Ketika kita sudah mengetahui rencana kerja eksekutif sejak awal, maka pengawasan dan pelaksanaannya dapat berjalan searah,” kata Rampeani.

Ia menjelaskan, pembahasan bersama OPD memberikan kesempatan kepada anggota DPRK untuk menyampaikan masukan terhadap program yang perlu diperkuat. Melalui mekanisme tersebut, aspirasi masyarakat diharapkan dapat terakomodasi dalam perencanaan pembangunan sehingga pelaksanaan program lebih terarah dan sesuai kebutuhan.

Wakil Ketua I DPRK Mimika, Asri Akkas, S.Kom., turut menyoroti sejumlah persoalan pelayanan kesehatan yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan Renja 2027. Ia meminta agar masalah yang berulang setiap tahun diidentifikasi sejak awal dan dicarikan solusi melalui perencanaan serta penganggaran yang tepat.

Salah satu persoalan yang disoroti ialah penumpukan pasien di RSUD Mimika. Menurut Asri, kondisi tersebut perlu ditangani melalui peningkatan kapasitas rumah sakit dan penguatan pelayanan kesehatan tingkat pertama agar seluruh kebutuhan masyarakat tidak bertumpu pada RSUD.

Ia menilai puskesmas perlu dioptimalkan dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai sesuai kebutuhan masyarakat. Penguatan fasilitas kesehatan dasar diharapkan dapat meningkatkan akses pelayanan sekaligus mendukung pemerataan layanan kesehatan.

Asri juga menekankan pentingnya perhatian terhadap masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pegunungan, terutama terkait transportasi serta pemerataan penempatan tenaga medis di fasilitas kesehatan.

“Untuk wilayah pesisir, persoalan transportasi dan pemerataan penempatan tenaga medis di setiap fasilitas kesehatan harus menjadi perhatian. Puskesmas pendukung juga perlu dilengkapi fasilitas yang memadai agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dengan lebih baik,” ujarnya.

Ia berharap persoalan penumpukan pasien, keterbatasan fasilitas kesehatan dasar, transportasi, dan distribusi tenaga medis dapat dimasukkan dalam perencanaan tahun 2027 sehingga pemerintah daerah memiliki langkah penyelesaian yang lebih terarah.

Plh. Kepala Dinas Kesehatan Mimika, Marselino Mameyau, mengapresiasi inisiatif Komisi III DPRK Mimika yang membahas Renja bersama OPD mitra sebelum memasuki tahapan pembahasan anggaran.

Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi ruang koordinasi bagi legislatif dan eksekutif untuk bertukar masukan agar program yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ia berharap komunikasi serupa terus dilakukan sehingga pelaksanaan program kesehatan dapat berjalan lebih terarah dan memberikan manfaat bagi warga Mimika.

Dalam pemaparan program prioritas, perwakilan bagian program Dinkes Mimika menjelaskan bahwa penyusunan Renja mengacu pada kebijakan nasional, termasuk pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan yang mencakup 12 indikator pelayanan.

Program yang dipaparkan meliputi pemeriksaan kesehatan gratis, percepatan penurunan stunting, peningkatan kesehatan ibu dan anak, penanggulangan tuberkulosis (TB), pengendalian penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes, eliminasi malaria yang ditargetkan pada 2030, serta penanganan HIV.

Dinkes Mimika juga merencanakan sejumlah program yang diselaraskan dengan visi dan misi Bupati serta Wakil Bupati Mimika, khususnya pemerataan akses pelayanan kesehatan dari kampung hingga perkotaan.

Rencana tersebut mencakup pembangunan puskesmas pembantu (pustu), penyediaan perumahan bagi tenaga kesehatan di wilayah pesisir dan pegunungan, pembiayaan jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan obat-obatan, bahan medis habis pakai (BMHP), dan alat kesehatan. Pengembangan dan rehabilitasi puskesmas juga menjadi bagian dari prioritas untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar.

Dalam forum yang sama, peserta membahas usulan pembangunan Puskesmas Wania yang telah beberapa kali diajukan, tetapi masih terkendala persoalan lahan. Kendala tersebut membutuhkan koordinasi lebih lanjut agar rencana pembangunan fasilitas kesehatan itu dapat ditindaklanjuti sesuai kebutuhan masyarakat.

Direktur RSUD Mimika, dr. Faustina Helena Burdam, MPH, mengapresiasi langkah Komisi III DPRK Mimika yang membuka ruang koordinasi melalui pembahasan Renja lebih awal. Ia mengatakan, pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi pihak rumah sakit untuk menyampaikan gambaran program prioritas yang direncanakan pada tahun anggaran 2027.

Menurut Faustina, pembahasan awal membantu menyamakan pemahaman antara pihak rumah sakit dan Komisi III sebelum memasuki tahapan pembahasan anggaran. Dengan demikian, kebutuhan rumah sakit dapat diketahui sejak awal dan menjadi bahan pertimbangan ketika pagu anggaran telah ditetapkan.

“Kehadiran kita di sini untuk membahas Renja tahun 2027. Ini bisa disebut sebagai prapembahasan agar Komisi III sebagai mitra dapat mengetahui apa yang menjadi fokus dan prioritas RSUD Mimika. Dengan begitu, ketika pagu anggaran sudah diketahui, pembahasan akan lebih mudah,” jelasnya.

Faustina menyebutkan empat fokus utama RSUD Mimika dalam penyusunan Renja 2027, yakni peningkatan pelayanan, pemenuhan fasilitas, ketersediaan alat kesehatan, dan penguatan sumber daya manusia (SDM).

Keempat aspek tersebut menjadi perhatian rumah sakit dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Ia berharap koordinasi dengan Komisi III DPRK Mimika terus diperkuat agar program yang direncanakan dapat memperoleh dukungan sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran daerah.

Melalui rapat kerja tersebut, Komisi III DPRK Mimika menegaskan pentingnya pengawalan sejak tahap perencanaan agar program kesehatan tahun 2027 lebih terarah. Aspirasi masyarakat, kebutuhan pelayanan pasien, pemerataan fasilitas kesehatan, serta penguatan tenaga medis di wilayah pesisir dan pegunungan diharapkan menjadi bagian dari pertimbangan pemerintah daerah dalam menyusun prioritas pembangunan kesehatan Kabupaten Mimika.