APELCAMI Desak Disnaker dan Pemkab Mimika Prioritaskan Pencaker Lokal Ikut Pelatihan Kerja

TIMIKA, Nemangkawipos.com – Asosiasi Pencari Kerja Lokal Mimika (APELCAMI) menggelar aksi damai guna mendesak Pemerintah Kabupaten Mimika dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) agar lebih memprioritaskan pencari kerja (pencaker) lokal dalam program pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi yang dibiayai melalui Dana Otonomi Khusus (Otsus).

Koordinator Humas dan Media APELCAMI, Yan Akobiarek, mengatakan aksi tersebut dilakukan untuk memperjuangkan hak pencaker lokal agar mendapat akses pelatihan kerja yang lebih luas dan transparan.

“Aksi damai yang kami lakukan tadi untuk menegaskan kepada Bupati dan Dinas terkait, dalam hal ini Disnaker, agar mengakomodir pencaker yang belum pernah mengikuti program training yang sering dilakukan melalui Dana Otsus,” ujar Yan Akobiarek kepada Nemangkawipos.com, Selasa (26/5/2026).

Menurutnya, dalam aksi tersebut pihaknya menyerahkan sekitar 384 berkas pencaker yang diharapkan dapat diakomodir dalam program pelatihan kerja yang akan dibuka Disnaker Mimika.

Yan menjelaskan, program pelatihan dan sertifikasi kompetensi sangat penting bagi para pencaker yang ingin masuk ke dunia kerja, khususnya di perusahaan kontraktor yang beroperasi di Mimika.

“Sertifikasi kompetensi ini menjadi syarat dasar bagi pencaker untuk melamar kerja di perusahaan kontraktor di Mimika,” katanya.

Ia menyoroti mahalnya biaya pengurusan sertifikat pelatihan di sejumlah lembaga pelatihan kerja (LPK) di Mimika yang disebut mencapai jutaan rupiah. Selain itu, biaya pengurusan Surat Izin Operator (SIO), SIM B2 Umum, surat vaksin, hingga pengalaman kerja juga menjadi kendala besar bagi pencaker lokal.

“Belum kerja saja persyaratannya sudah sangat mahal. Bukan malas bekerja, tetapi syarat-syarat itulah yang menjadi penghambat pencaker lokal,” tegasnya.

APELCAMI juga meminta adanya transparansi dalam pelaksanaan program pelatihan agar benar-benar menyasar masyarakat yang belum memiliki sertifikat kompetensi.

Dalam kesempatan tersebut, Yan menyampaikan apresiasi kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Mimika yang telah menerima aspirasi mereka.

“Kami bukan melawan pemerintah. Ini langkah baik yang harus kami lakukan, karena kalau kami diam maka kami akan tetap menjadi penonton di atas negeri sendiri,” ujarnya.

Selain mendatangi Disnaker, APELCAMI juga mengaku telah bertemu dengan Anggota DPRK Mimika Komisi III, Jan Peterson Laly, guna meminta segera dilaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) kedua terkait persoalan tenaga kerja lokal.

Mereka meminta agar seluruh kontraktor di bawah PT Freeport Indonesia bersama manajemen PT Freeport Indonesia dihadirkan dalam RDP tersebut.

“Kami sudah siapkan ribuan berkas lengkap dan akan terus kami dorong ke Disnaker maupun kontraktor yang dituju,” katanya.

APELCAMI berharap pemerintah dan perusahaan lebih memprioritaskan tenaga kerja dari tujuh suku asli Papua, Orang Asli Papua (OAP), serta masyarakat ber-KTP Mimika yang telah lama menetap di daerah tersebut.

Menurut Yan, tingginya angka pengangguran di Mimika harus segera ditangani secara serius karena berpotensi memicu berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat.

“Kalau tidak disikapi dengan baik, maka akan berdampak buruk seperti meningkatnya kriminalitas dan menurunnya kondisi ekonomi masyarakat,” pungkasnya.