Bupati Johannes Rettob Tekankan Percepatan Penyerapan Anggaran pada Rapat Monev Semester I Tahun 2026

TIMIKA, Nemangkawipos.com – Bupati Mimika, Johannes Rettob, menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan program dan penyerapan anggaran kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saat memimpin Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Realisasi Fisik dan Keuangan Program/Kegiatan Semester I Tahun Anggaran 2026, Selasa (7/7/2026).

Rapat yang berlangsung di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Emanuel Kemong dan Sekretaris Daerah Abraham Kateyau, serta diikuti seluruh pimpinan OPD.

Dalam rapat terungkap bahwa rata-rata realisasi keuangan OPD masih berada di bawah 30 persen. Bahkan hingga memasuki bulan Juli 2026, realisasi keuangan Pemerintah Kabupaten Mimika baru mencapai sekitar 22 persen.

Menanggapi capaian tersebut, Bupati Johannes Rettob meminta seluruh kepala OPD segera mempercepat pelaksanaan kegiatan agar target pembangunan dan penyerapan anggaran dapat tercapai sesuai rencana.

“Memasuki semester kedua, seluruh OPD harus mempercepat pelaksanaan program dan penyerapan anggaran. Kendala yang dihadapi harus segera diselesaikan agar target pembangunan dapat tercapai,” tegas Bupati.

Dalam kesempatan itu, Johannes Rettob memberikan apresiasi kepada Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) yang menjadi satu-satunya perangkat daerah dengan realisasi keuangan mencapai sekitar 60 persen.

Ia berharap capaian tersebut dapat menjadi motivasi bagi OPD lainnya untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan program-program pembangunan.

Bupati juga meminta setiap OPD yang realisasi anggarannya masih rendah agar menyampaikan kendala yang dihadapi sekaligus langkah-langkah percepatan yang akan dilakukan sehingga penyelesaian dapat dilakukan secara bersama.

Melalui rapat monitoring dan evaluasi ini, Pemerintah Kabupaten Mimika menegaskan komitmennya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan, mempercepat penyerapan anggaran, serta mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran demi mendukung pencapaian target pembangunan Tahun Anggaran 2026.