PKC PMII Papua Tegaskan Rekonsiliasi dan Gerakan Kolektif Era Baru 2026-2028

JAYAPURA, Nemangkawipos.com – Ketua Umum PKC PMII Papua periode 2026-2028, Abdullah Rahman Bugis, menegaskan komitmen rekonsiliasi dan penyatuan gerakan organisasi melalui konsep Gerakan Kolektif Era Baru PMII Papua. Hal tersebut disampaikan dalam pernyataan resmi bertajuk “Penataan & Arah Gerak Rekonsiliasi PKC PMII Papua” yang dirilis di Jayapura, Selasa (26/5/2026).

Dalam keterangannya, Abdullah Rahman Bugis menyampaikan bahwa rekonsiliasi yang dilakukan bukan hanya untuk menyelesaikan perbedaan internal organisasi, tetapi juga sebagai langkah memulihkan marwah dan kekuatan PMII Papua sebagai organisasi kader dan gerakan sosial kemasyarakatan di Tanah Papua.

“Perselisihan dan perpecahan yang sempat terjadi bukan tujuan, melainkan ujian kedewasaan organisasi dan panggilan untuk kembali merajut persaudaraan,” ujarnya.

Ia menegaskan, rekonsiliasi tersebut dibangun di atas empat landasan utama yakni semangat persaudaraan Islam dan kemanusiaan, supremasi AD/RT PMII, pemulihan sejarah organisasi, serta penghormatan terhadap kearifan lokal dan konteks Papua.

Menurut Abdullah, penataan organisasi diarahkan untuk menghapus sekat-sekat kelompok, menyatukan seluruh elemen dalam satu struktur yang sah, serta membangun budaya musyawarah dan keterbukaan di internal organisasi.

“Tidak boleh lagi ada kepemimpinan ganda maupun keputusan tandingan. Semua kembali tunduk pada konstitusi organisasi,” tegasnya.

Dalam arah gerak organisasi ke depan, PKC PMII Papua mengusung visi “PMII Papua Bersatu, Kuat, Berkarakter, dan Berdampak Nyata.” Visi tersebut diwujudkan melalui lima fokus utama gerakan.

Pertama, penguatan identitas dan nilai dasar PMII dengan menanamkan nilai ilmiah, religius, berkeadilan, dan berkemajuan kepada kader.

Kedua, penguatan pendidikan dan kaderisasi berkualitas guna mencetak pemimpin muda Papua yang memahami isu-isu strategis daerah dan siap memimpin perubahan.

Ketiga, memperkuat advokasi dan perjuangan kontekstual, termasuk isu hak asasi manusia, pemerataan pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan penyelesaian persoalan sosial-politik melalui pendekatan dialog dan kemanusiaan.

Keempat, memperluas kolaborasi dan jejaring dengan organisasi kepemudaan, tokoh adat, tokoh agama, akademisi, serta berbagai elemen masyarakat di Papua.

Kelima, menghadirkan kontribusi nyata dalam pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat, ekonomi kreatif, pelestarian lingkungan, dan budaya lokal Papua.

Abdullah menambahkan bahwa rekonsiliasi tersebut merupakan bentuk kedewasaan organisasi dan komitmen bersama untuk menjadikan PMII Papua lebih solid, bermanfaat, dan berkontribusi nyata bagi masyarakat.

“Persatuan ini harus membawa manfaat nyata bagi masyarakat Papua dan menjadi kebanggaan bersama,” pungkasnya.