Tekan Angka Kriminalitas, DPRK Mimika dan Forkopimda Sepakati Penegakan Hukum Positif

TIMIKA, Nemangkawipos.com – Rentetan aksi kriminal dan kasus pembunuhan yang terjadi di Kota Timika dan sekitarnya dalam beberapa waktu terakhir menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika.

Menyikapi kondisi tersebut, DPRK Mimika menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pemerintah Kabupaten Mimika, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta pimpinan TNI-Polri di Timika, Selasa (2/9/2026).

RDP yang berlangsung tertutup di Ruang Serbaguna Kantor DPRK Mimika tersebut membahas situasi keamanan yang dinilai semakin memanas, termasuk konflik antarkelompok di Distrik Kwamki Narama serta sejumlah kasus pembunuhan dan gangguan keamanan yang terjadi dalam sepekan terakhir.

Rapat dipimpin Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau, didampingi Wakil Ketua I DPRK Mimika Asri Akkas, para ketua komisi dan anggota DPRK Mimika. Hadir pula Bupati Mimika Johannes Rettob, Plt Sekretaris Daerah Mimika Abraham Kateyau, Kapolres Mimika AKBP Alredo Agustinus Rumbiak, serta Dandim 1710/Mimika Letkol Teuku Jozanda.

Usai RDP, Primus Natikapereyau mengatakan pertemuan tersebut digelar untuk mencari solusi dan langkah konkret dalam menangani situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Kabupaten Mimika.

“Pertemuan hari ini mengenai situasi keamanan yang terjadi di Kabupaten Mimika. Dewan mengundang Forkopimda untuk hadir dalam RDP demi mencarikan solusi-solusi dan langkah-langkah penanganan terkait situasi Kota Timika,” ujar Primus.

Salah satu poin penting yang disepakati dalam pertemuan tersebut, kata Primus, adalah penegakan hukum positif terhadap setiap tindakan kekerasan dan pelanggaran hukum.

Ia menilai persoalan adat tidak boleh dijadikan alasan untuk membenarkan tindakan kekerasan yang bertentangan dengan hukum negara.

“Dalam RDP tadi yang dibicarakan di antaranya, hukum positif harus diambil atas tindakan pelanggaran hukum. Sebab, sayang sekali kalau ini adat berjalan terus, sudah menyimpang dari undang-undang,” tegasnya.

Primus juga mengingatkan agar konflik yang terjadi tidak meluas dan menyeret kelompok masyarakat atau suku lainnya.

“Jangan sampai juga menyasar ke kelompok atau suku lain. Jadi kami mengundang pihak keamanan. Hukum positif harus ditegakkan dan yang melanggar hukum harus ditindak,” katanya.

Menurut Primus, DPRK Mimika bersama Pemkab Mimika dan Forkopimda telah menyepakati sejumlah langkah penanganan yang dituangkan dalam kesepakatan tertulis dan ditandatangani oleh seluruh pihak yang hadir.

Ia menegaskan, penyelesaian konflik di Mimika harus dilakukan melalui mekanisme yang tidak bertentangan dengan hukum negara maupun nilai-nilai adat yang berlaku di masyarakat.

Sementara itu, Kapolres Mimika AKBP Alredo Agustinus Rumbiak membenarkan bahwa seluruh pihak yang hadir telah menyepakati langkah bersama dalam penanganan situasi keamanan tersebut.

Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah membentuk tim terpadu untuk menangani persoalan keamanan sekaligus mendorong perubahan pola pikir masyarakat terhadap penyelesaian konflik.

“Akan dibentuk tim terpadu, dan tim ini penting agar mindset masyarakat berubah. Kalau selama ini berpikir perang harus dibalas dengan kepala, maka itu tidak akan pernah selesai,” jelas Alredo.

Di tempat yang sama, Bupati Mimika Johannes Rettob mengatakan Pemkab Mimika bersama DPRK Mimika dan aparat TNI-Polri akan mengambil langkah nyata untuk menjaga stabilitas keamanan dan menciptakan kondisi Kamtibmas yang aman bagi masyarakat.

“Hari ini kami datang hanya meminta dukungan kepada DPR supaya apa yang mau ditangani oleh pemerintah, pihak keamanan, kami lakukan dan semua dukungan,” tegas Johannes Rettob.

Bupati juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Mimika untuk memberikan dukungan, termasuk melalui alokasi anggaran guna mendukung penanganan keamanan secara intensif.

Menurutnya, Pemkab Mimika akan terus memberikan dukungan kepada aparat keamanan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Mimika.
(Redaksi)