Pembunuhan Terus Terjadi di Mimika, Yan Piterson Laly Desak Pemerintah dan TNI-Polri Duduk Bersama

TIMIKA, Nemangkawipos.com – Maraknya kasus pembunuhan yang terus terjadi di Kabupaten Mimika dan kembali menelan korban jiwa mendapat perhatian serius dari anggota DPRK Mimika, Yan Piterson Laly.

Politisi Partai Gerindra tersebut meminta Pemerintah Kabupaten Mimika bersama DPRK Mimika, TNI-Polri, Kejaksaan dan Pengadilan duduk bersama untuk membahas langkah konkret dalam menangani persoalan keamanan yang terjadi di Mimika.

Menurut Yan, pemerintah daerah bersama unsur penegak hukum perlu merancang sebuah skema penanganan khusus untuk menghadapi maraknya kasus pembunuhan dan tindakan kriminal yang belakangan terjadi di Mimika.

“Pemerintah Kabupaten Mimika dalam hal ini eksekutif dan legislatif, DPRK, Kapolres, Dandim, Kejaksaan dan Pengadilan harus duduk bersama. Kita perlu merancang skema penanganan masalah maraknya pembunuhan di Mimika ini seperti apa,” kata Yan kepada Nemangkawipos.com, Selasa (1/9/2026).

Ia menilai langkah yang selama ini dilakukan belum cukup efektif untuk menghentikan rentetan kasus kekerasan yang terjadi. Menurutnya, kegiatan atau pendekatan yang dilakukan sebelumnya cenderung hanya memberikan dampak sementara.

“Kita ketahui bahwa apa yang kemarin dilakukan oleh Sekda Kabupaten Puncak ini perlu kita apresiasi. Karena itu, persoalan ini harus kita lihat secara serius, termasuk oleh Bupati Mimika. Apa yang perlu kita lakukan sekarang harus dibicarakan bersama. Wacana ini sudah kami bicarakan secara internal dan selanjutnya kami akan mengambil langkah-langkah strategis,” ujarnya.

Yan mengatakan, salah satu langkah strategis yang perlu dilakukan adalah memperkuat kehadiran aparat keamanan di wilayah yang dianggap rawan. Ia mengusulkan agar TNI dan Polri hadir secara intensif selama tiga bulan pertama untuk mencegah terjadinya tindakan kriminal.

“Langkah strateginya apa? TNI dan Polri wajib hadir di tiga bulan pertama, entah dengan membuat posko atau seperti apa. Yang jelas wajib hadir untuk meredam tindakan kriminal yang ada,” tegasnya.

Menurut Yan, penguatan pengamanan tersebut tentu membutuhkan dukungan anggaran dari pemerintah daerah. Karena itu, eksekutif dan legislatif perlu duduk bersama membahas kebutuhan tersebut sehingga dukungan terhadap aparat keamanan dapat dilakukan secara terukur.

“Permasalahan akan muncul anggarannya dari mana. Justru karena itu kami perlu eksekutif dengan legislatif hadir bersama membahas tentang keamanan ini. Ketika kita meminta TNI dan Polri untuk menjaga area ini kurang lebih tiga sampai lima bulan, bukan berarti kita membebani anggaran kepada TNI-Polri,” jelasnya.

Ia menilai pemerintah daerah perlu memikirkan alokasi anggaran yang dapat mendukung langkah pengamanan tersebut sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

“Paling tidak ada alokasi anggaran dari pemerintah daerah. Itu akan dibahas DPRK bersama Forkopimda. Kita duduk bersama dan berpikir, langkah strategisnya seperti apa,” katanya.

Yan juga mengingatkan agar persoalan yang berawal dari konflik di Kwamki Narama tidak dibiarkan berkembang dan kemudian menyeret masyarakat dari kelompok atau suku lain yang tidak terlibat dalam konflik tersebut.

Menurutnya, apabila tidak segera ditangani secara serius, konflik dikhawatirkan semakin melebar dan menimbulkan korban baru.

“Kalau ini dibiarkan, kami yakin setiap hari akan jatuh korban. Karena langkah yang kemarin dilakukan tidak efektif. Terlihat hanya sesaat, setelah itu kejadian seperti yang kita saksikan sendiri,” ungkapnya.

Ia mencontohkan munculnya persoalan yang kemudian menyeret masyarakat dari kelompok lain yang sebelumnya tidak terlibat dalam konflik di Kwamki Narama.

“Suka tidak suka, berdasarkan arahan Ketua DPRK, kami akan membuka ruang dengan eksekutif mengenai skema penanganan Kwamki Narama dan seputaranya. Jangan sampai persoalan ini melebar dan meluas ke suku-suku lainnya,” ujarnya.

Yan menyinggung kejadian terakhir yang menurutnya mulai menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat yang tidak menjadi bagian dari konflik di Kwamki Narama.

“Kasus kemarin, suku Dani sudah mulai ribut. Kenapa? Karena mereka bukan bagian dari konflik di Kwamki Narama. Ini yang harus kita antisipasi sejak awal,” katanya.

Untuk itu, Yan memastikan DPRK Mimika akan membuka ruang komunikasi bersama pemerintah daerah guna membahas langkah penanganan keamanan secara lebih serius.

Menurutnya, pembahasan tersebut tidak boleh hanya dilakukan oleh pemerintah dan DPRK, tetapi harus melibatkan unsur keamanan dan penegak hukum sehingga keputusan yang dihasilkan dapat dilaksanakan secara bersama-sama.

“Legislatif akan mengundang eksekutif mengenai penanganannya. Tentunya di dalamnya harus ada Kapolres Mimika dan Dandim,” tegasnya.

Ia berharap pertemuan antara eksekutif, legislatif, TNI-Polri, Kejaksaan dan Pengadilan nantinya dapat menghasilkan skema yang jelas, baik dalam pengamanan maupun dalam penanganan hukum terhadap kasus-kasus kriminal yang terjadi.

“Jangan kita hanya berbicara setelah ada korban. Kita harus duduk bersama dan memikirkan langkah sebelum persoalan ini semakin besar. Pemerintah dan seluruh unsur Forkopimda harus hadir mencari solusi,” pungkas legislator Partai Gerindra tersebut.