HUT ke-81 RI di Mimika: Merah Putih Berkibar, Kasus Dana Hibah Rp28 Miliar Masih Menggantung

TIMIKA, Nemangkawipos.com – Merah Putih kembali berkibar di berbagai sudut Kabupaten Mimika. Panggung kemerdekaan mulai dipenuhi upacara, perlombaan dan seremonial menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia.

Namun di balik semarak perayaan kemerdekaan itu, ada satu pertanyaan yang terus menggantung di tengah masyarakat: sudah sejauh mana kemerdekaan hukum dirasakan rakyat Mimika?

Pertanyaan itu mencuat seiring belum jelasnya perkembangan penanganan dugaan penyimpangan dana hibah KPU Mimika untuk penyelenggaraan Pilkada 2024 senilai sekitar Rp28 miliar.

Kasus tersebut tengah ditangani Polda Papua Tengah. Berdasarkan keterangan Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol. Jermias Rontini pada 24 Juli 2026, prosesnya masih berjalan dan penyidik masih menunggu perhitungan kerugian negara dari BPKP.

Publik pun bertanya: sampai kapan? Sebab perkara ini bukan menyangkut uang dalam jumlah kecil. Dana hibah yang menjadi sorotan merupakan bagian dari anggaran penyelenggaraan Pilkada Mimika 2024.

Berdasarkan laporan pemeriksaan BPK yang terbit 16 Desember 2025, terdapat penggunaan dana hibah yang disebut tidak didukung dasar maupun bukti pertanggungjawaban yang memadai, dengan nilai yang dilaporkan mencapai sekitar Rp28 miliar.

Rp28 Miliar Bukan Angka Kecil

Angka Rp28 miliar bukan sekadar angka dalam laporan pemeriksaan. Di Mimika, nilai sebesar itu dapat berarti begitu banyak pembangunan yang seharusnya dirasakan masyarakat. Jalan, air bersih, fasilitas kesehatan, pendidikan, kampung dan berbagai kebutuhan dasar masyarakat membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

Karena itu, ketika muncul temuan mengenai dana publik dalam jumlah besar, masyarakat berhak mendapatkan penjelasan yang terang.

Bukan hanya soal siapa yang salah.
Tetapi juga soal ke mana uang tersebut mengalir, untuk apa digunakan, siapa yang bertanggung jawab dan apakah ada kerugian negara yang harus dikembalikan.

Hukum Jangan Berhenti di Meja Penyelidikan

Polda Papua Tengah sebelumnya telah menyatakan komitmen untuk mengawal proses hukum perkara tersebut secara serius dan profesional. Pada April 2026, Kapolda Jermias Rontini menyampaikan bahwa kasus tersebut terus berjalan dan dirinya mendorong pengungkapannya.

Namun beberapa bulan kemudian, publik kembali mendengar bahwa penyidik masih menunggu perhitungan kerugian negara.

Di sinilah pertanyaan publik menjadi semakin keras.

Apakah proses hukum memang membutuhkan waktu sepanjang itu, atau ada persoalan lain yang membuat perkara ini belum bergerak ke tahap berikutnya?

Tentu penyidik memiliki prosedur, mekanisme pembuktian dan kewenangan yang tidak boleh dicampuri oleh tekanan publik.

Tetapi masyarakat juga memiliki hak untuk mengetahui perkembangan perkara yang menyangkut uang rakyat.

Transparansi bukan berarti penyidik harus membuka seluruh materi penyidikan.

Transparansi berarti memberikan penjelasan yang masuk akal mengenai apa yang sudah dilakukan, apa yang masih kurang dan apa yang sedang ditunggu.

Kemerdekaan Hukum Sedang Diuji HUT ke-81 RI seharusnya tidak hanya menjadi momentum mengibarkan bendera.

Kemerdekaan juga berarti rakyat memiliki hak untuk mendapatkan pemerintahan yang bersih, pengelolaan uang negara yang bertanggung jawab dan penegakan hukum yang tidak mengenal siapa kawan dan siapa lawan.

Jangan sampai masyarakat diminta percaya kepada hukum, sementara sebuah perkara besar terus berjalan tanpa kepastian perkembangan yang dapat dipahami publik.

Lebih buruk lagi jika lamanya proses hukum kemudian melahirkan spekulasi bahwa ada pihak tertentu yang sedang dilindungi.

Spekulasi tentu bukan bukti. Tetapi spekulasi tumbuh ketika ruang informasi publik terlalu lama dibiarkan kosong.

Karena itu, aparat penegak hukum perlu menjawabnya dengan kerja, bukan sekadar pernyataan.

Kapolda Papua Tengah Diuji

Kasus dugaan penyimpangan dana hibah KPU Mimika kini menjadi salah satu ujian penting bagi integritas penegakan hukum di Papua Tengah.

Publik tidak meminta aparat menetapkan seseorang sebagai tersangka hanya karena tekanan pemberitaan.

Publik juga tidak meminta proses hukum dipaksakan sebelum alat bukti lengkap.

Yang diminta sederhana: Tuntaskan prosesnya.

Jika ditemukan cukup bukti, proses sesuai hukum.

Jika tidak cukup bukti, sampaikan secara terang.

Jika masih membutuhkan audit, jelaskan apa yang sedang ditunggu dan bagaimana perkembangan prosesnya.

Jangan biarkan perkara berhenti menjadi berita lama yang perlahan dilupakan.

Jangan Sampai Merah Putih Hanya Menjadi Seremoni

Di tengah masyarakat Mimika yang merayakan HUT ke-81 RI, persoalan ini menjadi refleksi penting.

Kemerdekaan tidak hanya berarti bebas dari penjajahan.

Kemerdekaan juga berarti bebas dari ketakutan, bebas dari ketidakadilan dan bebas dari praktik yang merugikan kepentingan rakyat.

Uang rakyat bukan milik pejabat.
Bukan milik partai.
Bukan milik penyelenggara.
Dan bukan milik siapa pun yang memiliki akses terhadap anggaran negara.

Uang rakyat harus kembali kepada rakyat.

Karena itu, menjelang peringatan HUT ke-81 RI, pertanyaan masyarakat Mimika kepada aparat penegak hukum seharusnya sederhana:.Ke mana arah kasus dugaan penyimpangan dana hibah Rp28 miliar itu?

Sudah sejauh mana penyelidikannya?
Apa yang masih kurang?
Kapan masyarakat memperoleh kepastian?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan bentuk perlawanan terhadap hukum. Justru sebaliknya, itulah bentuk kepedulian masyarakat terhadap hukum.

Sebab hukum yang dipercaya masyarakat bukan hukum yang cepat menghukum tanpa bukti.

Hukum yang dipercaya adalah hukum yang berani mencari kebenaran, transparan dalam prosesnya dan tidak berhenti ketika menyentuh kepentingan orang-orang berkuasa.

Pada akhirnya, Merah Putih boleh berkibar tinggi di langit Mimika. Tetapi kemerdekaan akan terasa lebih bermakna apabila hukum juga berdiri tegak tanpa pandang bulu.

Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
Merdeka rakyatnya. Merdeka hukumnya. Dan merdeka pula uang rakyat dari segala bentuk penyalahgunaan.