Fraksi Rakyat Bersatu Soroti Rendahnya Serapan Anggaran hingga Pelayanan Dasar di Mimika

TIMIKA, Nemangkawipos.com – Fraksi Rakyat Bersatu DPRK Mimika menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mimika Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PP-APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRK Mimika, Rabu (29/7/2026).

Dalam pandangan umumnya yang disampaikan Ketua Fraksi Rakyat Bersatu, Herman Gafur, S.E., fraksi memberikan apresiasi atas capaian pemerintah daerah dalam pengelolaan pendapatan. Realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai Rp6,05 triliun atau 98,38 persen dari target yang ditetapkan, sedangkan realisasi belanja mencapai Rp5,58 triliun atau 82,15 persen.

Meski demikian, Fraksi Rakyat Bersatu menilai masih terdapat berbagai persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian serius pemerintah daerah.

Fraksi menyoroti rendahnya realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang baru mencapai 78,34 persen serta Dana Desa sebesar 79,51 persen. Menurut fraksi, kondisi tersebut menunjukkan masih belum optimalnya pelaksanaan program pembangunan yang dibiayai kedua sumber anggaran tersebut.

Selain itu, fraksi juga mengevaluasi pelaksanaan program yang dibiayai Dana Otonomi Khusus (Otsus). Walaupun laporan pemerintah menyebut target kinerja mencapai 100 persen, Fraksi Rakyat Bersatu menilai manfaat program tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh Orang Asli Papua (OAP)<sehingga diperlukan evaluasi terhadap efektivitas dan ketepatan sasaran program.

Dalam aspek pengelolaan aset, fraksi menyoroti masih adanya aset daerah yang dikuasai pihak yang tidak berhak serta kendaraan dinas yang tidak diketahui keberadaannya sebagaimana menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemerintah daerah diminta memperkuat pengamanan aset secara administrasi, fisik maupun hukum.

Fraksi juga mengingatkan pemerintah atas sejumlah temuan BPK lainnya, seperti pembayaran gaji kepada pegawai yang telah pensiun atau meninggal dunia, serta pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang belum sepenuhnya mengacu pada kelas jabatan sesuai ketentuan.

Di sektor pelayanan publik, Fraksi Rakyat Bersatu menilai pelayanan kesehatan di wilayah pesisir masih belum optimal akibat rendahnya tingkat kehadiran tenaga kesehatan. Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap pelayanan dasar masyarakat, terutama pelayanan ibu dan anak, penanganan kasus darurat, serta upaya promotif dan preventif.

Fraksi juga menyoroti belum dimanfaatkannya secara optimal Sentra UMKM di Pasar Sentral Mimika yang dibangun menggunakan anggaran daerah. Menurut fraksi, fasilitas tersebut seharusnya mampu menjadi pusat pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Persoalan lain yang mendapat perhatian adalah masih terjadinya konflik horizontal di tengah masyarakat, khususnya konflik Kawamki Narama, yang dinilai belum ditangani secara cepat oleh pemerintah daerah. Fraksi mengingatkan bahwa konflik sosial dapat mengganggu stabilitas keamanan dan menghambat pembangunan.

Selain itu, Fraksi Rakyat Bersatu meminta pemerintah menjelaskan belum optimalnya pelayanan air bersih, baik di wilayah perkotaan maupun pesisir. Pemerintah juga didorong mempercepat penyelesaian berbagai kendala teknis, regulasi maupun koordinasi antarinstansi agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi.

Di bidang kesejahteraan sosial, fraksi menilai data penerima bantuan sosial yang masih mengacu pada data pusat belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Karena itu, pemerintah diminta melakukan pemutakhiran data secara berkala agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.

Fraksi juga menilai pembangunan infrastruktur di wilayah pesisir dan pegunungan masih belum mencerminkan visi pembangunan daerah “dari kampung ke kota”. Pemerintah diminta mempercepat pemerataan pembangunan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan seluruh masyarakat.

Dalam bidang ketenagakerjaan, Fraksi Rakyat Bersatu meminta pemerintah mengambil langkah konkret untuk mengatasi tingginya angka pengangguran, khususnya di kalangan Orang Asli Papua. Pemerintah juga diminta memberikan penjelasan mengenai program beasiswa dan bantuan pendidikan bagi anak-anak OAP sesuai amanat Undang-Undang Otonomi Khusus Papua.

Selain itu, fraksi meminta penjelasan mengenai tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025, rendahnya serapan APBD Tahun 2026, penyelesaian konflik tapal batas Kabupaten Mimika dengan Kabupaten Dogiyai dan Deiyai, ketersediaan transportasi umum darat maupun laut, hingga penanganan anak terlantar yang dinilai masih memerlukan perhatian lebih serius.

Mengakhiri pandangan umumnya, Fraksi Rakyat Bersatu menyampaikan apresiasi atas berbagai program pembangunan yang telah dijalankan Pemerintah Kabupaten Mimika. Namun fraksi menegaskan perlunya peningkatan transparansi, akuntabilitas, efektivitas pelaksanaan APBD, serta percepatan pelayanan publik agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat Mimika.