Fraksi Gerindra DPRK Mimika Soroti Rendahnya Realisasi Belanja APBD 2025 dan Program Air Bersih

TIMIKA, Nemangkawipos.com — Fraksi Gerindra DPRK Mimika menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mimika Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna II Masa Sidang II DPRK Mimika, Rabu (29/7/2026).

Pandangan umum Fraksi Gerindra disampaikan oleh Ketua Fraksi Gerindra DPRK Mimika, Elinus B. Mom, S.T. Dalam penyampaiannya, Fraksi Gerindra mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Mimika yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk kesembilan kalinya. Meski demikian, Fraksi Gerindra mengingatkan bahwa keberhasilan administrasi keuangan harus dibarengi dengan manfaat nyata bagi masyarakat.

“APBD bukan hanya soal angka dan laporan keuangan, tetapi sejauh mana anggaran mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendorong pemerataan pembangunan di seluruh Kabupaten Mimika,” tegas Elinus.

Fraksi Gerindra mencatat, target belanja daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp6,80 triliun, namun realisasinya hanya mencapai Rp5,58 triliun atau sekitar 82,14 persen. Menurut fraksi, capaian tersebut menunjukkan masih belum optimalnya pelaksanaan pembangunan, terutama pada belanja modal.

Selain itu, Fraksi Gerindra juga menyoroti rendahnya realisasi belanja modal untuk pembangunan jalan, jaringan, dan irigasi yang hanya mencapai 48,66 persen. Pemerintah daerah diminta memberikan penjelasan terkait rendahnya realisasi anggaran tersebut.

Di sektor pendapatan, Fraksi Gerindra menilai kenaikan pendapatan daerah yang hanya sekitar 2,87 persen masih belum maksimal. Pemerintah didorong menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor perikanan, pertanian, pariwisata, retribusi, dan pajak daerah.

Fraksi Gerindra juga mempertanyakan rendahnya realisasi anggaran penanganan stunting. Dari alokasi sekitar Rp23,93 miliar, realisasi anggaran hanya mencapai sekitar Rp13,83 miliar. Pemerintah diminta menjelaskan penyebab tidak terserapnya anggaran tersebut.

Selain persoalan anggaran, Fraksi Gerindra menaruh perhatian terhadap konflik horizontal yang masih berulang di Distrik Kwamki Narama. Pemerintah daerah dinilai perlu melakukan langkah-langkah strategis melalui program pemberdayaan masyarakat, mitigasi konflik, hingga pemulihan pascakonflik secara terencana dan berkelanjutan.

Fraksi juga meminta pemerintah lebih cepat mengklarifikasi dan menangkal penyebaran informasi bohong (hoaks) yang dinilai kerap memicu terjadinya konflik di tengah masyarakat.

Catatan lain yang disampaikan adalah mengenai program penyediaan air bersih yang hingga kini belum mencapai target. Fraksi Gerindra meminta Bupati Mimika menjelaskan kendala yang menyebabkan program tersebut belum berjalan optimal.

Melalui berbagai catatan tersebut, Fraksi Gerindra berharap Pemerintah Kabupaten Mimika dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan APBD sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat di seluruh wilayah Mimika, baik di perkotaan, pesisir, maupun pegunungan.