Bertahun-Tahun Menunggu, Warga Fakafuku dan Mafasimamo Bongkar Realita Pahit di Hadapan DPRK Mimika

TIMIKA, Nemangkawipos.com – Di tengah gencarnya narasi pembangunan yang terus digaungkan pemerintah, warga Kampung Fakafuku dan Kampung Mafasimamo, Distrik Agimuga, justru menyimpan cerita berbeda. Di hadapan Komisi III DPRK Mimika yang melakukan kunjungan pengawasan, Sabtu (13/6/2026), masyarakat membuka satu per satu persoalan yang selama bertahun-tahun mereka rasakan namun tak kunjung mendapat penyelesaian.

Kunjungan yang semula berlangsung sebagai agenda pengawasan berubah menjadi ruang curahan hati masyarakat pedalaman yang merasa pembangunan belum benar-benar hadir di kampung mereka.Keluhan yang disampaikan bukanlah persoalan baru.

Listrik yang telah padam selama lebih dari satu tahun menjadi kebutuhan paling mendesak yang hingga kini belum teratasi.

Selain itu, keterbatasan akses air bersih, belum terealisasinya program rumah layak huni, minimnya fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan yang belum optimal, hingga persoalan data bantuan sosial yang dinilai tidak akurat kembali mencuat dalam pertemuan tersebut.

“Kami bukan baru bicara sekarang. Setiap tahun persoalan yang kami sampaikan sama. Listrik, jalan, air bersih, rumah layak huni, dan fasilitas kesehatan selalu kami usulkan. Tetapi sampai hari ini belum ada perubahan berarti,” ungkap Kepala Kampung Fakafuku, Beni Motatia, bersama Kepala Kampung Mafasimamo, Hugo Amenao.

Rombongan Komisi III DPRK Mimika dipimpin Ketua Komisi III Herman Gafur, didampingi Wakil Ketua Komisi III Aldo Omaleng, Sekretaris Komisi III Herman Tangke Pare, serta anggota Komisi III Yan Piterson Laly, Sasiel Abugau, dan Benyamin Sarira. Turut hadir Wakil Ketua I DPRK Mimika, Asri Akkas.

Dari berbagai persoalan yang disampaikan, ketiadaan listrik menjadi keluhan paling mendasar.

Hingga kini, masyarakat Fakafuku dan Mafasimamo masih menjalani aktivitas malam hari dengan penerangan seadanya. Anak-anak belajar dalam keterbatasan, sementara berbagai aktivitas ekonomi masyarakat tidak dapat berkembang karena belum tersedianya jaringan listrik yang memadai.

“Listrik di kampung kami sudah lebih dari satu tahun tidak menyala. Anak-anak yang belajar pada malam hari masih mengandalkan lampu seadanya. Kami hidup dalam kegelapan, sementara daerah lain sudah menikmati kemajuan,” keluh salah seorang warga.

Kepala Kampung Mafasimamo, Hugo Amenao, mengaku masyarakat mulai kehilangan harapan karena berbagai usulan yang disampaikan setiap tahun melalui Musrenbang seolah berhenti di atas kertas.

“Setiap kali usulan yang kami sampaikan tidak pernah terjawab. Mulai dari rumah layak huni, jalan, jembatan, listrik tenaga surya hingga air bersih. Kami hanya ingin merasakan pembangunan yang sama seperti masyarakat di wilayah lain,” ujarnya.

Ironisnya, menurut Kepala Kampung Fakafuku, Beni Motatia, sejumlah pembangunan yang saat ini dapat dinikmati masyarakat justru lebih banyak bersumber dari Dana Desa.

Beberapa rumah layak huni dan jalan lingkungan dibangun menggunakan kemampuan kampung sendiri karena bantuan dari program pemerintah yang lebih besar belum kunjung terealisasi.

“Kalau menunggu program dari atas, mungkin sampai sekarang tidak ada pembangunan. Beberapa rumah layak huni dan jalan lingkungan kami bangun dengan kemampuan kampung melalui Dana Desa,” katanya.

Pernyataan tersebut menggambarkan bagaimana kampung berupaya bertahan dengan sumber daya yang terbatas sambil terus menunggu perhatian pemerintah daerah.

Keluhan masyarakat tidak berhenti pada persoalan infrastruktur. Sektor kesehatan juga menjadi perhatian serius warga.

Kepala Kampung Fakafuku bersama masyarakat menyoroti keberadaan pimpinan puskesmas yang dinilai jarang berada di tempat tugas sehingga pengawasan terhadap pelayanan kesehatan tidak berjalan maksimal.

“Kami butuh pelayanan kesehatan setiap saat. Kalau pimpinan puskesmas sering tidak ada, siapa yang memastikan pelayanan berjalan baik?” tanya Beni Motatia.

Di wilayah yang akses transportasinya masih terbatas, keberadaan tenaga kesehatan menjadi kebutuhan vital. Karena itu masyarakat berharap pemerintah melakukan evaluasi terhadap pelayanan kesehatan agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Selain itu, persoalan validitas data penerima bantuan sosial juga kembali mencuat. Menurut masyarakat, masih terdapat nama warga yang telah meninggal dunia namun tetap tercatat sebagai penerima bantuan, sementara warga yang layak menerima justru belum masuk dalam daftar penerima manfaat.

“Masih ada orang yang sudah meninggal tetapi namanya masih ada dalam data bantuan sosial. Sementara warga yang benar-benar layak menerima justru tidak masuk. Ini harus dibenahi karena menimbulkan kecemburuan di masyarakat,” tegas Beni.

Di sektor pendidikan, para guru SD Inpres Fakafuku mengungkapkan berbagai keterbatasan yang masih dihadapi. Sekolah belum memiliki fasilitas WC yang memadai, kebutuhan rumah guru belum terpenuhi, dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga kini belum menjangkau sekolah tersebut.

“Sekolah belum memiliki WC dan sampai sekarang belum mendapatkan program MBG. Padahal anak-anak di sini juga berhak mendapatkan perhatian yang sama,” ujar salah seorang guru.

Masyarakat juga meminta pembangunan jembatan apung, bantuan perahu bagi nelayan, serta dukungan akses pendidikan lanjutan bagi anak-anak yang harus menempuh perjalanan jauh untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat SMP.

Mendengar langsung berbagai persoalan tersebut, anggota Komisi III DPRK Mimika, Yan Piterson Laly, menegaskan seluruh aspirasi masyarakat akan menjadi catatan penting dalam fungsi pengawasan DPRK.

“Hari ini kami mendengar langsung keluhan masyarakat. Banyak persoalan yang ternyata sudah berlangsung lama. Ini tidak boleh terus dibiarkan. Kami akan meminta pemerintah melalui OPD terkait agar menjadi perhatian ke depan,” tegasnya.

Senada dengan itu, Benyamin Sarira mengaku prihatin setelah melihat langsung kondisi yang dihadapi masyarakat.

“Kami melihat masih banyak kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Jangan sampai masyarakat terus menyampaikan aspirasi yang sama setiap tahun tanpa ada penyelesaian,” ujarnya.

Wakil Ketua I DPRK Mimika, Asri Akkas, menilai apa yang disampaikan masyarakat merupakan gambaran nyata kondisi yang masih dialami sejumlah kampung di wilayah pedalaman Mimika.

“Jangan sampai masyarakat merasa hanya didatangi ketika ada agenda tertentu, tetapi persoalan yang mereka sampaikan tidak pernah diselesaikan. Aspirasi yang kami dengar hari ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRK Mimika, Herman Gafur, menegaskan kunjungan lapangan dilakukan untuk melihat langsung kondisi riil masyarakat, bukan sekadar menerima laporan di atas meja.

“Hari ini kami melihat sendiri dan mendengar langsung apa yang dirasakan masyarakat. Banyak kebutuhan dasar yang memang harus segera mendapat perhatian. Karena itu hasil kunjungan ini akan kami bawa dalam pembahasan bersama pemerintah daerah,” tegas Herman.

Menurutnya, pembangunan di wilayah pedalaman harus menjadi prioritas agar tidak terjadi kesenjangan yang semakin lebar antara masyarakat perkotaan dan masyarakat kampung.

“Masyarakat hanya meminta hak dasar mereka dipenuhi. Listrik yang sudah lebih dari satu tahun tidak menyala, kekurangan tenaga medis, fasilitas pendidikan yang belum layak, keterbatasan air bersih, dan akses transportasi yang masih sulit tidak boleh terus menjadi persoalan berulang setiap tahun. Pemerintah harus hadir dan memberikan solusi nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Herman juga menekankan bahwa setiap program pembangunan yang masuk ke kampung harus melibatkan masyarakat setempat agar manfaat ekonominya dapat dirasakan secara langsung.

“Pembangunan tidak boleh hanya meninggalkan bangunan fisik. Masyarakat harus dilibatkan sebagai pekerja sehingga mereka benar-benar merasakan manfaat dari setiap program yang masuk ke kampung,” pungkasnya.

Kunjungan pengawasan tersebut meninggalkan satu pesan kuat dari masyarakat Fakafuku dan Mafasimamo: mereka tidak lagi ingin sekadar menjadi pendengar janji pembangunan. Setelah bertahun-tahun menyuarakan kebutuhan yang sama, masyarakat berharap kehadiran DPRK kali ini benar-benar menjadi jembatan yang membawa perubahan nyata, bukan sekadar menambah daftar panjang usulan yang kembali tersimpan di meja birokrasi.