DPRK Mimika Murka: Distrik Jita Jadi ‘Kuburan’ Proyek Mangkrak, Oknum Pejabat dan Nakes Terancam Evaluasi Total

TIMIKA, Nemangkawipos.com – Distrik Jita benar-benar terisolasi dari sentuhan pembangunan pemerintah. Ibarat “mati suri”, wilayah ini kini menjadi saksi bisu kegagalan birokrasi Mimika setelah warga mengungkapkan kekecewaan mendalam atas janji manis yang tak kunjung terealisasi selama delapan tahun lamanya.

Fakta memilukan ini terungkap saat Komisi III DPRK Mimika melakukan kunjungan pengawasan ke Distrik Jita, Minggu (14/6/2026). Rombongan yang dipimpin Ketua Komisi III Herman Gafur bersama Wakil Ketua I DPRK Mimika, Asri Akkas, didampingi Wakil Ketua Komisi III Aldo Omlange, Sekretaris Komisi Herman Tangke Pare, serta anggota Komisi III Yan Piterson Laly, Sasiel Abugau, dan Benyamin Sarira. Langsung dihujani keluhan warga yang sudah berada di titik nadir kesabaran.

Kepala Kampung Kamapre, Tersisus Mowama, membeberkan fakta memalukan. Selama delapan tahun menjabat, setiap usulan yang ia bawa ke forum Musrenbang tak pernah berbuah hasil.

​”Selama delapan tahun saya menjabat, usulan terus kami sampaikan, termasuk 49 unit rumah layak huni dan pemerataan pembangunan di 10 kampung. Semuanya belum terealisasi! Usulan kami selama ini seperti masuk telinga kiri keluar telinga kanan,” tegas Tersisus di hadapan para legislator.

​Kondisi di Jita jauh dari kata layak. Warga hidup dalam kegelapan karena pasokan listrik yang tidak pernah menyala. Lebih parah lagi, fasilitas air bersih yang dibangun pemerintah mangkrak dan tidak berfungsi, memaksa warga terpaksa mengonsumsi air hujan untuk bertahan hidup.

​Sektor kesehatan di Jita berada di ambang kolaps. Warga menuding Kepala Puskesmas Jita bersama staf tata usaha telah “kabur” dan menetap di Timika selama dua bulan terakhir, meninggalkan pelayanan kesehatan yang tidak maksimal.

​Ironisnya, saat terjadi kondisi darurat yang membutuhkan rujukan ke Timika, warga tak memiliki akses transportasi. Kepala Suku Kampung Kamapre, Titus Jita, mengungkap kenyataan pahit di lapangan.

“Perahu hanya datang mengantar obat lalu balik ke Timika. Saat ada pasien darurat, kami dibiarkan kewalahan. Tidak ada transportasi rujukan yang memadai. Kami merasa seperti tidak dianggap sebagai bagian dari Mimika,” keluh Titus.

Menanggapi berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat, Wakil Ketua I DPRK Mimika, Asri Akkas, menegaskan bahwa pemerintah daerah harus memastikan setiap program pembangunan yang dibiayai melalui APBD benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Asri usai mendengar langsung berbagai keluhan warga saat kunjungan kerja DPRK Mimika ke Distrik Jita, Minggu (14/6/2026). Menurutnya, pembangunan infrastruktur tidak boleh berhenti pada tahap pembangunan fisik semata, tetapi harus dipastikan berfungsi dan dapat dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang.

“Masalah air bersih ini sudah pernah kita soroti melalui Panitia Khusus (Pansus). Infrastruktur yang dibangun harus fungsional dan dapat dimanfaatkan masyarakat. Jangan sampai dibangun tetapi tidak berfungsi. Kalau seperti itu, tentu harus menjadi bahan evaluasi bersama,” tegas Asri saat berdialog dengan warga.

Ia mengaku prihatin karena sejumlah persoalan yang disampaikan masyarakat merupakan kebutuhan dasar yang telah berulang kali diusulkan dalam berbagai forum perencanaan pembangunan, namun hingga kini belum terselesaikan secara maksimal.

Karena itu, DPRK Mimika akan meminta penjelasan dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait mengenai tindak lanjut berbagai program yang telah dianggarkan tetapi belum memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Asri juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi dan koordinasi yang baik antara pemerintah kampung, pemerintah distrik, dan OPD teknis agar berbagai aspirasi masyarakat tidak berhenti hanya pada tahap perencanaan.

“Saya meminta agar setiap persoalan yang terjadi di lapangan dapat dikomunikasikan secara terbuka. Dengan begitu kita bisa mengetahui kendala yang sebenarnya dan mencari solusi bersama. DPRK tentu akan mengawal agar aspirasi masyarakat tidak berhenti hanya sebagai usulan,” ujarnya.

Menurut Asri, persoalan listrik, air bersih, layanan kesehatan, dan transportasi merupakan kebutuhan dasar yang harus menjadi prioritas pemerintah daerah, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pedalaman Kabupaten Mimika.

“Aspirasi yang kami dengar hari ini menunjukkan masih ada kebutuhan dasar masyarakat yang perlu mendapat perhatian serius. Karena itu, hasil kunjungan ini akan kami tindak lanjuti dalam pembahasan bersama pemerintah daerah agar dapat segera dicarikan solusi,” katanya.

Ia menegaskan, DPRK Mimika akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program-program pembangunan agar anggaran yang telah dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat serta mampu meningkatkan kualitas hidup warga di wilayah terpencil.

Sememntara itu, Ketua komisi lll DPRK Mimika Herman Gafur, menjelaskan bahwa Distrik Jita kini berada dalam status darurat pelayanan publik. Alih-alih mendapatkan pelayanan prima, masyarakat di wilayah pesisir ini justru menjadi korban kelalaian birokrasi yang akut. Fasilitas kesehatan yang seharusnya menjadi garda terdepan keselamatan nyawa, kini justru “mati suri” lantaran ditinggal pergi oleh oknum petugas medis yang lebih betah menetap di Kota Timika ketimbang melayani warga di pedalaman.

Herman Gafur yang terjun langsung ke lapangan tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya terhadap kondisi pelayanan publik di Distrik Jita. Ia menegaskan bahwa DPRK Mimika tidak akan mentolerir sikap aparatur yang mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga masyarakat terpaksa berjuang sendiri untuk memperoleh layanan dasar yang seharusnya menjadi hak mereka.

Ketimpangan pelayanan kesehatan di Jita kini menjadi tamparan keras bagi pemerintah daerah. Herman dengan tegas menuntut evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan kesehatan di tingkat distrik. Ia menyoroti fenomena oknum tenaga kesehatan yang meninggalkan pos tugasnya hingga berbulan-bulan, sebuah tindakan yang dinilai sebagai pengkhianatan terhadap sumpah profesi dan hak dasar masyarakat.

​“Keberadaan pemerintah harus benar-benar dirasakan manfaatnya, bukan justru menyengsarakan. Pelayanan kesehatan adalah kebutuhan dasar yang tidak bisa ditawar! Jika ada petugas yang tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya dan justru meninggalkan tanggung jawab, tentu perlu dilakukan evaluasi tegas,” ujar Herman.

Meski memberikan apresiasi kepada tenaga medis yang masih setia mengabdi di wilayah terpencil, Herman menegaskan bahwa pihaknya tidak akan kompromi bagi mereka yang menjadikan tugas di distrik sebagai “batu loncatan” untuk kemudian mangkir dari kewajiban.

Tak hanya persoalan medis yang carut-marut, jeritan warga Jita juga merambah ke sektor pendidikan. Kondisi memprihatinkan tenaga pendidik yang tidak memiliki rumah dinas layak kini menambah daftar panjang kegagalan Pemkab Mimika dalam mengurus infrastruktur dasar.

​Di hadapan Komisi III, warga menagih janji yang selama ini hanya berhenti di atas kertas Musrenbang. Mereka menuntut pemerintah segera membangun perumahan untuk guru dan tenaga medis agar para pengabdi masyarakat tersebut memiliki tempat tinggal yang layak, sehingga pelayanan tidak lagi dikorbankan demi kenyamanan pribadi oknum pejabat.

Kunjungan Komisi III ini menjadi sinyal bahaya bagi instansi teknis di lingkungan Pemkab Mimika. DPRK Mimika telah memegang data riil di lapangan mengenai banyaknya petugas yang membandel dan proyek infrastruktur yang mangkrak.

Menanggapi aspirasi masyarakat terkait kebutuhan rumah dinas bagi tenaga pendidik, Anggota Komisi III DPRK Mimika, Yan Piterson Laly, menegaskan bahwa persoalan tersebut akan menjadi salah satu perhatian utama DPRK untuk disampaikan dan diperjuangkan dalam pembahasan bersama pemerintah daerah.

Menurutnya, ketersediaan tempat tinggal yang layak bagi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan merupakan faktor penting dalam mendukung keberlangsungan pelayanan dasar di wilayah terpencil. Dengan adanya fasilitas pendukung yang memadai, para tenaga pengajar maupun tenaga medis dapat menjalankan tugasnya dengan lebih optimal dan nyaman.

“Fasilitas pendukung bagi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan harus menjadi prioritas pemerintah, terutama bagi mereka yang bertugas di wilayah pelosok Mimika, baik di kawasan pesisir maupun pedalaman. Ketersediaan rumah dinas dan sarana pendukung lainnya akan sangat membantu meningkatkan kenyamanan serta semangat pengabdian mereka kepada masyarakat,” tegas Yan.

Selain persoalan rumah dinas, masyarakat juga menyampaikan keluhan terkait keterbatasan akses air bersih yang hingga kini masih menjadi persoalan mendasar di sejumlah kampung di Distrik Jita. Aspirasi tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Suku Kampung Kamapre, Titus Jita, bersama Kepala Kampung Kamapre, Tersisius Mowama.

Keduanya mengungkapkan bahwa masyarakat selama ini masih sangat bergantung pada air hujan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik untuk memasak, minum, maupun keperluan rumah tangga lainnya.

“Kami sangat berharap adanya layanan air bersih, karena selama ini air hujan menjadi satu-satunya sumber yang kami andalkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ungkap Titus Jita dan Tersisius Mowama.

Masyarakat berharap pemerintah daerah dapat segera menghadirkan solusi nyata melalui pembangunan sarana air bersih yang berkelanjutan sehingga kebutuhan dasar warga dapat terpenuhi dengan baik.

Aspirasi tersebut menjadi salah satu poin penting yang dicatat Komisi III DPRK Mimika dalam kunjungan kerja ke Distrik Jita dan akan ditindaklanjuti dalam pembahasan bersama pemerintah daerah serta organisasi perangkat daerah terkait.

Menanggapi keluhan tersebut, Sekretaris Komisi III DPRK Mimika, Herman Tangke Pare, mengatakan bahwa persoalan air bersih merupakan masalah yang hampir merata di wilayah pesisir.

“Masalah air bersih menjadi salah satu keluhan utama masyarakat pesisir yang kami temukan saat turun ke lapangan. Tentu hal ini akan menjadi perhatian serius Komisi III untuk disampaikan kepada pemerintah daerah agar kebutuhan layanan air bersih masyarakat dapat segera ditangani dan dipenuhi,” kata Herman.

Menutup kunjungan kerja tersebut, DPRK Mimika menegaskan bahwa seluruh aspirasi dan persoalan yang disampaikan masyarakat Distrik Jita akan menjadi bahan evaluasi serta tindak lanjut dalam pembahasan bersama pemerintah daerah.

Masyarakat Jita dinilai telah terlalu lama menghadapi keterbatasan layanan dasar, mulai dari persoalan listrik, air bersih, pelayanan kesehatan, hingga akses transportasi darurat. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada kualitas hidup masyarakat, tetapi juga menjadi cerminan masih adanya kesenjangan pelayanan publik di wilayah pesisir Kabupaten Mimika.

DPRK Mimika mengaku telah melihat dan mendengar langsung berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di lapangan. Karena itu, hasil kunjungan tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai catatan pengawasan semata, melainkan dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan dan program nyata yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Warga Jita kini menaruh harapan besar agar berbagai aspirasi yang telah berulang kali disampaikan dapat segera diwujudkan melalui langkah konkret dan solusi yang berkelanjutan.