APBD Mimika Besar, HMI Badko Tanah Papua Pertanyakan Dampak Pembangunan bagi Rakyat

TIMIKA, Nemangkawipos.com – Besarnya anggaran daerah Kabupaten Mimika dinilai perlu diimbangi dengan hasil pembangunan yang nyata. Memasuki dua tahun masa kepemimpinan daerah, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi Wilayah (Badko) Tanah Papua menyoroti manfaat APBD yang dinilai belum dirasakan secara merata oleh masyarakat.

Sorotan tersebut disampaikan Febri Setiawan, Ketua Bidang Hukum dan HAM HMI Badko Tanah Papua. Ia menilai masih ada sejumlah persoalan mendasar yang membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah, mulai dari penyerapan anggaran, pembangunan infrastruktur hingga pelayanan dasar dan kesejahteraan masyarakat asli Papua. Menurut HMI, sedikitnya ada tiga sektor yang perlu dievaluasi.

Pertama, penyerapan anggaran dan pembangunan infrastruktur. Penataan kawasan perkotaan serta penyediaan sarana dasar di wilayah pesisir dan pegunungan dinilai masih berjalan lambat dan belum merata.

Kedua, pelayanan kesehatan dan pendidikan. Akses masyarakat di distrik-distrik terpencil disebut masih terbatas, termasuk kebutuhan tenaga medis dan tenaga pengajar yang memadai.

Ketiga, dampak ekonomi bagi masyarakat asli Papua. HMI menilai keberadaan industri besar dan besarnya anggaran daerah belum terlihat signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM lokal maupun Orang Asli Papua (OAP).

Atas berbagai persoalan tersebut, Febri mendesak Inspektorat Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta aparat penegak hukum memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Ia meminta pemeriksaan menyeluruh dilakukan sesuai kewenangan masing-masing lembaga, termasuk audit investigatif apabila ditemukan indikasi atau dasar yang memadai.

“Besarnya dana rakyat harus dipertanggungjawabkan secara terbuka. Jika dalam dua tahun belum terlihat hasilnya, maka pemeriksaan dan audit investigatif perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan tidak ada yang bocor atau program yang mangkrak,” tegas Febri.

Menurutnya, pengawasan berlapis diperlukan untuk mendorong perbaikan kinerja pemerintah daerah selama sisa masa jabatan. Setiap penggunaan anggaran harus dapat dijelaskan manfaatnya dan diwujudkan dalam program maupun fasilitas yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.

HMI juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah agar kepercayaan publik tetap terjaga.

Bagi HMI, pengawasan bukan untuk menghambat jalannya pemerintahan, melainkan memastikan setiap kebijakan dan belanja daerah benar-benar diarahkan pada peningkatan pelayanan publik, pemerataan pembangunan, serta kesejahteraan masyarakat Mimika.