DPRK Mimika Terima Aspirasi Solidaritas Mahasiswa dan Pelajar Terkait Isu Keamanan dan Penegakan Hukum

TIMIKA, Nemangkawipos.com – Suasana di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, Senin (31/8/2026), diwarnai aksi demonstrasi sejumlah mahasiswa dan pelajar yang mengatasnamakan diri sebagai Solidaritas Mahasiswa dan Pelajar.

Massa datang membawa sejumlah tuntutan terkait persoalan keamanan dan kemanusiaan yang terjadi di Tanah Papua. Mereka mendesak Pemerintah Kabupaten Mimika bersama aparat TNI-Polri tidak tinggal diam terhadap berbagai kasus kekerasan yang telah menelan korban jiwa.

Aksi berlangsung di halaman Kantor DPRK Mimika. Massa membentangkan tiga spanduk berukuran besar serta puluhan pamflet yang berisi sorotan terhadap kasus kriminal, kekerasan, dugaan pelanggaran HAM, hingga persoalan pengungsian masyarakat.

Para peserta aksi juga menyoroti kasus pembunuhan yang berawal dari Kwamki Narama dan kemudian berkembang menjadi persoalan keamanan di sejumlah wilayah Kota Timika.

Aksi tersebut mendapat pengawalan aparat keamanan dari Polres Mimika bersama personel Detasemen Yonif Den B Brimob Sat Polda Papua Tengah.

Setelah menyampaikan orasi, massa kemudian diterima langsung oleh Ketua DPRK Mimika Primus Natikapereyau bersama Wakil Ketua I DPRK Mimika Asri Akkas.

Turut hadir sejumlah anggota DPRK Mimika yang ikut mendengarkan langsung aspirasi massa, yakni Elinus Balino Mom, Yan Pieterson Laly, Agustinus Murib, Elias Murib, Dolfin Beanal, Rampeani Rahman, Stevanus Onawame, Yuliana Amisim, Herman Gafur, Anton N. Alom dan Mery Pongutan.

Para wakil rakyat tersebut menyimak berbagai tuntutan yang disampaikan mahasiswa dan pelajar, terutama menyangkut persoalan keamanan, kasus kekerasan, kemanusiaan serta dugaan pelanggaran HAM yang menjadi perhatian masyarakat Mimika.

Salah satu orator, Fransiska, meminta pemerintah dan aparat penegak hukum segera mengungkap berbagai kasus kekerasan yang menyebabkan masyarakat kehilangan nyawa.

Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian hukum. Pelaku kejahatan, kata dia, harus diproses sesuai hukum dan tidak boleh dibiarkan.

“Pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap kasus kekerasan yang menimpa masyarakat. Sudah cukup menderita orang Papua. Saat ini berbagai tindakan kriminal terkesan tidak ada penyelesaian hukum. Pelaku harus ditangkap dan diberi hukuman yang setimpal,” tegas Fransiska.

Ia juga mendesak Bupati Mimika turun langsung melihat kondisi masyarakat dan memastikan penanganan kasus pembunuhan berjalan.

“Bupati harus hadir di sini untuk melihat kondisi yang terjadi saat ini, di mana terjadi pembunuhan. Kami nilai Bupati sangat tidak mampu memimpin di atas tanah ini,” ujarnya.

Fransiska menilai persoalan keamanan tidak dapat hanya diserahkan kepada aparat. Pemerintah daerah juga dinilai mempunyai tanggung jawab untuk memastikan masyarakat memperoleh rasa aman dan kepastian hukum.

“Negara dan pemerintah memiliki tanggung jawab memastikan hukum benar-benar berpihak kepada masyarakat, khususnya mereka yang menjadi korban kekerasan. Kalau keluarga dibunuh terus, masa pemerintah masa bodoh? Hukum itu untuk apa kalau bukan untuk menegakkan HAM bagi rakyat,” katanya.

Selain kasus pembunuhan, massa juga menyoroti kondisi masyarakat yang terpaksa meninggalkan tempat tinggal akibat konflik di sejumlah wilayah Papua.

Aliasni, salah satu mahasiswa dan pelajar yang ikut menyampaikan aspirasi, mengatakan persoalan pengungsian tidak boleh dianggap sebagai masalah biasa.

“Pengungsian paksa terjadi di setiap pedalaman, di sudut-sudut kota. Masyarakat mengungsi di mana-mana. Konflik horizontal dibangun di mana-mana. Ini strategi model apa? Tidak manusiawi sekali,” ujarnya.

Massa juga meminta pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada pembahasan anggaran dan urusan pemerintahan, tetapi memberikan perhatian yang sama terhadap keselamatan masyarakat.

“Pemerintah harus buka mata, bukan hanya duduk-duduk sidang anggaran saja. Sidang juga harus mengenai manusia yang berjatuhan di bawah,” kata peserta aksi.

Perwakilan massa lainnya menegaskan, mahasiswa turun ke jalan karena melihat persoalan ketidakadilan dan dugaan pelanggaran HAM yang belum mendapatkan penyelesaian secara maksimal.

Ia mengatakan mahasiswa tidak hanya berbicara sebagai kelompok akademik, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat Papua yang merasakan dampak berbagai persoalan di daerah.

“Kita semua korban. Kita semua korban atas kebijakan-kebijakan yang diambil oleh negara ini. Kebijakan-kebijakan yang diambil secara sepihak oleh Pemerintah Kabupaten Mimika, oleh DPRK Kabupaten Mimika, melibatkan masyarakat adat OAP,” ujarnya.

Ia menambahkan, mahasiswa tidak ingin persoalan yang terjadi saat ini menjadi beban bagi generasi Papua berikutnya.

“Kami hadir hari ini atas ketidakadilan, pelanggaran-pelanggaran HAM yang terus terjadi di Tanah Papua. Kami hadir karena kami sadar dan tidak mau melihat generasi kami mengalami hal yang sama,” tegasnya.

Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua DPRK Mimika Primus Natikapereyau menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa dan pelajar yang memilih menyampaikan aspirasi secara langsung ke lembaga legislatif.

Menurut Primus, DPRK merupakan rumah rakyat sehingga kritik dan aspirasi masyarakat harus diterima serta ditindaklanjuti.

“Sudah tepat datang demo ke rumah Anda. Kritikan dari mahasiswa ini harus didengarkan dan dapat ditindaklanjuti,” kata Primus.

Ia memastikan DPRK Mimika akan menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pemerintah daerah dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

RDP tersebut nantinya akan melibatkan Bupati Mimika, TNI-Polri dan unsur terkait lainnya untuk membicarakan kondisi keamanan serta berbagai kasus kriminal yang belakangan menjadi perhatian masyarakat.

“Kami rencana panggil Forkopimda atau semua, TNI-Polri serta Bupati untuk kita duduk besok di sini. Hari ini saya ketik undangan untuk kita duduk bicara di sini di Kantor DPRK Mimika,” tegasnya.

Primus mengatakan DPRK belum dapat memastikan kehadiran Bupati Mimika dalam pertemuan tersebut. Namun, pihaknya akan tetap menyampaikan undangan dan meminta seluruh unsur terkait hadir untuk membahas persoalan secara bersama-sama.

Menurutnya, pertemuan tersebut harus menghasilkan langkah konkret dan tidak berhenti sebatas mendengar keluhan masyarakat.

“Kita ingin duduk bersama membahas persoalan keamanan dan mencari langkah konkret, karena situasi pembunuhan ini sudah berulang-ulang kali,” ujarnya.

DPRK Mimika berharap forum bersama tersebut dapat menjadi pintu masuk untuk memperkuat koordinasi pemerintah, aparat keamanan dan masyarakat dalam mencegah terulangnya kasus kekerasan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para korban.

Aksi mahasiswa dan pelajar kemudian berlangsung aman. Aspirasi massa diterima DPRK Mimika untuk ditindaklanjuti melalui forum pembahasan bersama pemerintah daerah dan Forkopimda.