Wakil Ketua Komisi I DPR Papua Tengah Dukung Kebijakan Transparansi LHKPN di Mimika

TIMIKA,Nemangkawipos.com – Wakil Ketua Komisi I DPR Papua Tengah, Yohanes Kemong, S.IP, menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Penjabat (Pj) Bupati Mimika, Yonathan Demme Tangdilintin, S.H., M.M., yang mewajibkan para pejabat di lingkungan Pemkab Mimika untuk melaporkan harta kekayaan mereka melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Yohanes menilai kebijakan tersebut merupakan langkah penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah.

“Saya mendukung kebijakan Pj Bupati yang meminta setiap Kepala OPD di Pemkab Mimika melaporkan LHKPN. Dengan begitu, kita bisa mengetahui mana pejabat yang bersih dari praktik korupsi atau upaya memperkaya diri sendiri. APBD Mimika yang besar harus benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya saat diwawancarai di Bandara Udara Nabire, Selasa (21/01/2025), sebelum menuju Timika.

Yohanes menekankan bahwa laporan kekayaan pejabat harus jujur dan sesuai kenyataan.

“Pejabat jangan sampai menipu dalam melaporkan harta kekayaannya. Laporan tersebut harus menggambarkan kondisi yang sebenarnya, sehingga dapat terlihat apakah pejabat tersebut bersih atau ada indikasi korupsi. Bila perlu, Pj Bupati membentuk tim investigasi untuk memverifikasi kekayaan yang dilaporkan dengan fakta di lapangan,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa kebijakan ini sekaligus menjadi peringatan bagi pejabat agar bekerja dengan hati dan memprioritaskan kesejahteraan masyarakat.

Dengan APBD Mimika yang terus meningkat, Yohanes berharap manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, bukan disalahgunakan oleh oknum tertentu.

“Sudah saatnya masyarakat merasakan manfaat dari APBD Mimika. Jangan sampai masyarakat terus menderita karena praktik korupsi,” lanjutnya.

Selain itu, Yohanes mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi harta kekayaan para pejabat.

“Masyarakat juga bisa berpartisipasi aktif dengan memberikan informasi terkait harta kekayaan atau aset yang dimiliki para pejabat. Hal ini akan membantu pemerintah untuk memastikan laporan LHKPN sesuai kenyataan,” ujarnya.

Ia berharap kebijakan ini dapat menjadi langkah awal menuju pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab di Mimika.

Menurut Yohanes, sinergi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan bebas dari korupsi. Redaksi