SiLPA Tembus Rp1,1 Triliun di Tengah Penurunan Pendapatan, Gerindra Minta Pemkab Mimika Evaluasi Total Perencanaan Anggaran

TIMIKA, Nemangkawipos.com – Fraksi Gerindra DPRK Mimika menyoroti kondisi keuangan daerah dalam Rancangan Perubahan APBD (P-APBD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026. Sorotan utama diarahkan pada turunnya pendapatan daerah, besarnya Silpa hingga Rp1,116 triliun, serta serapan anggaran yang disebut baru mencapai sekitar 40 persen.

Pandangan umum Fraksi Gerindra disampaikan Ketua Fraksi Gerindra DPRK Mimika, Elinus B. Mom, S.T., dalam rapat paripurna DPRK Mimika, Kamis (24/9/2026).

Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRK Mimika Asri Akkas, didampingi Wakil Ketua III Ester Tsenawatme. Turut hadir Bupati Mimika Johannes Rettob, unsur Forkopimda serta Plt Sekwan DPRK Mimika Sriyanti Ramping.

Dalam pandangannya, Fraksi Gerindra mencatat pendapatan daerah pada APBD-P 2026 ditargetkan sebesar Rp5,053 triliun, turun dibandingkan APBD induk 2026 sebesar Rp5,664 triliun.

PAD juga mengalami perubahan. Dari target APBD induk sebesar sekitar Rp585,55 miliar, dalam APBD-P menjadi Rp584,52 miliar. Pendapatan transfer turun dari sekitar Rp3,266 triliun menjadi Rp2,999 triliun.

Sementara lain-lain pendapatan daerah yang sah juga mengalami penurunan dibandingkan anggaran induk.

Di sisi belanja, total belanja daerah dalam APBD-P 2026 direncanakan sebesar Rp6,164 triliun, terdiri dari belanja operasional sekitar Rp4,600 triliun atau 74,6 persen, belanja modal Rp1,170 triliun atau 18,9 persen, belanja tidak terduga Rp33,34 miliar, dan belanja transfer Rp359,23 miliar

Untuk pembiayaan, terdapat penerimaan sebesar Rp1,116 triliun yang disebut berasal dari Silpa, sementara pengeluaran pembiayaan sebesar Rp5,8 miliar untuk penyertaan modal BUMD.

Elinus mengatakan turunnya pendapatan daerah tidak boleh dianggap sebagai kondisi biasa karena menunjukkan adanya tekanan terhadap kemampuan fiskal daerah.

Fraksi Gerindra meminta Pemkab Mimika lebih realistis menetapkan target pendapatan, melakukan rasionalisasi belanja operasional yang kurang mendesak dan mengalihkan anggaran untuk pelayanan dasar masyarakat.

“Pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami penurunan. Kondisi ini jangan dianggap biasa,” demikian pandangan Fraksi Gerindra.

Fraksi Gerindra meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka dasar perhitungan Silpa yang digunakan sebagai sumber utama pembiayaan defisit, termasuk memastikan penggunaannya sesuai ketentuan dan kebutuhan prioritas daerah.

Menurut Fraksi Gerindra, besarnya Silpa di tengah turunnya pendapatan perlu menjadi bahan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah daerah.

Gerindra juga meminta Pemkab Mimika melakukan efisiensi belanja, khususnya belanja rutin yang dinilai kurang mendesak.
Belanja perjalanan dinas, rapat di hotel serta pengadaan barang dan jasa operasional diminta dievaluasi dan dirasionalisasi agar anggarannya dapat dialihkan untuk pelayanan masyarakat.

Sementara belanja modal sebesar Rp1,170 triliun diminta diarahkan secara tepat sasaran, terutama untuk kebutuhan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Fraksi Gerindra juga mempertanyakan penyertaan modal daerah kepada BUMD sebesar Rp5,8 miliar.

Pemerintah diminta menjelaskan tujuan, manfaat, proyeksi hasil dan indikator keberhasilan penyertaan modal tersebut.
Gerindra juga meminta evaluasi terhadap kinerja BUMD karena penyertaan modal harus mampu memberikan manfaat bagi pelayanan publik, perekonomian daerah maupun kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Fraksi Gerindra meminta pemerintah lebih serius meningkatkan PAD dengan memastikan seluruh potensi pajak dan retribusi terdata secara akurat, dikelola transparan dan dipungut secara optimal.
Pemerintah juga diminta menjelaskan faktor utama perubahan target PAD serta langkah konkret yang akan dilakukan untuk meningkatkan PAD pada tahun-tahun mendatang.

Selain itu, Fraksi Gerindra menyoroti serapan APBD yang disebut baru mencapai 40 persen hingga memasuki triwulan terakhir. Dengan waktu pelaksanaan anggaran yang semakin terbatas, pemerintah diminta memastikan program yang telah dianggarkan dapat dilaksanakan secara maksimal.

Gerindra mengingatkan, apabila daerah tidak produktif dalam membelanjakan anggaran, kondisi tersebut dinilai dapat berdampak terhadap kemampuan daerah pada tahun berikutnya.

Fraksi Gerindra meminta Bupati Mimika memberikan penjelasan dan langkah konkret terhadap program-program yang telah dianggarkan.

Dengan sisa waktu sekitar tiga bulan pada tahun anggaran 2026, Gerindra mempertanyakan apakah seluruh program tersebut mampu direalisasikan secara optimal.

Fraksi Gerindra juga meminta Pemkab Mimika menindaklanjuti rencana strategis nasional dan program pemerintah pusat yang menjadi arah pembangunan nasional.

“Dengan sisa waktu kurang lebih tiga bulan tahun anggaran 2026, apakah anggaran yang telah diprogramkan akan terserap 100 persen?” menjadi salah satu pertanyaan Fraksi Gerindra kepada pemerintah daerah.

Fraksi Gerindra menegaskan fungsi DPRK bukan hanya membahas angka dalam APBD, tetapi juga melakukan kontrol terhadap perencanaan dan penggunaan anggaran agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Mimika.