DPR

APBD-P Mimika Rp6,1 Triliun, Asri Akkas Minta Anggaran Benar-Benar Berdampak untuk Masyarakat

3
×

APBD-P Mimika Rp6,1 Triliun, Asri Akkas Minta Anggaran Benar-Benar Berdampak untuk Masyarakat

Sebarkan artikel ini

Caption: Wakil Ketua I DPRK Mimika, Asri Akkas, saat ditemui wartawan usai memimpin Rapat Paripurna II Masa Sidang III DPRK Mimika, Sabtu (26/9/2026). Foto: Stendy.

Example 468x60

TIMIKA, Nemangkawipos.com – Wakil Ketua I DPRK Mimika, Asri Akkas, meminta Pemerintah Kabupaten Mimika memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2026 secara maksimal dengan memprioritaskan program yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Hal itu disampaikan Asri usai memimpin Rapat Paripurna II Masa Sidang III DPRK Mimika dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi dan Kelompok Khusus terhadap Rancangan APBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026, Sabtu (26/9/2026).

Asri menjelaskan, estimasi APBD-P Mimika 2026 berada di kisaran Rp6,1 triliun. Angka tersebut berasal dari APBD induk sekitar Rp5,6 triliun, ditambah SiLPA sekitar Rp1,1 triliun, serta adanya sejumlah penyesuaian dalam APBD Perubahan.

Baca Juga :

“Jadi itu dari APBD kita Rp5,6 triliun, meskipun realisasinya hanya Rp4,8 triliun, ditambah SiLPA Rp1,1 triliun, terus ada penambahan sedikit jadinya Rp6,1 triliun,” ungkap Asri kepada wartawan.

Menurutnya, besarnya anggaran dalam APBD-P harus diikuti dengan pelaksanaan program yang terukur. Ia menekankan agar anggaran perubahan tidak sekadar menjadi penambahan angka dalam dokumen APBD, tetapi diarahkan untuk membiayai kegiatan yang memiliki dampak nyata bagi masyarakat.

“Ini kan di perubahan, ketika induk ada kegiatan yang kurang, di perubahan dimasukkan agar betul-betul berdampak,” tegasnya.

Asri juga menyoroti kondisi realisasi APBD induk 2026 yang menurutnya belum mencapai target awal. Dari sekitar Rp5,6 triliun APBD induk, realisasi yang disebutnya baru sekitar Rp4,8 triliun.

Kondisi tersebut, kata dia, menunjukkan adanya tekanan dalam pelaksanaan anggaran. Karena itu, pemerintah daerah diminta memanfaatkan APBD-P dengan lebih efektif, terutama untuk kegiatan yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Ia menambahkan, apabila Dana Bagi Hasil (DBH) diterima secara penuh, kapasitas anggaran Mimika sebenarnya dapat lebih besar.

“Harusnya kalau DBH kita masuk full, itu APBD/APBD-P bisa mencapai Rp7 triliun lebih. Jadi anggaran perubahan ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya,” tutup Asri.

Rapat paripurna tersebut menjadi bagian dari tahapan pembahasan APBD-P 2026, setelah Pemerintah Kabupaten Mimika menyampaikan pengantar nota keuangan dan DPRK Mimika mendengarkan pandangan umum dari fraksi-fraksi serta Kelompok Khusus.

Penulis: Stendi Editor: Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *