Semarak HUT ke-81 RI, Dinsos Mimika Gandeng Kemensos dan Uncen Sambangi Kampung Terpencil, Salurkan 100 Jaring Nelayan

TIMIKA, Nemangkawipos.com – Semangat memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia diwujudkan Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Sosial dengan memperluas pelayanan hingga ke kampung-kampung terpencil.

Dinas Sosial Kabupaten Mimika menggandeng Kementerian Sosial (Kemensos) RI, akademisi Universitas Cenderawasih (Uncen), Inspektorat Kabupaten Mimika, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk melakukan penjejakan awal dan studi kelayakan terhadap sejumlah kampung yang diusulkan sebagai lokasi Komunitas Adat Terpencil (KAT).

Kegiatan tersebut menyasar sejumlah kampung yang berada di wilayah pesisir dan terpencil, termasuk Kampung Mafasimamo dan Fakafuku di Distrik Agimuga, serta kampung lainnya yang masuk dalam pemetaan sosial Pemerintah Kabupaten Mimika.

Dalam kunjungan tersebut, pemerintah juga menyalurkan bantuan berupa 100 unit jaring ikan kepada masyarakat nelayan sebagai bentuk dukungan terhadap penghidupan masyarakat pesisir.

Bantuan tersebut diberikan karena sebagian besar masyarakat di kampung-kampung yang dikunjungi menggantungkan kehidupan dari aktivitas melaut dan menangkap ikan.

Kabid Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Mimika, Maya Safrilia Tamher, SE, mengatakan terdapat lima kampung yang diusulkan menjadi lokasi Komunitas Adat Terpencil setelah melalui proses pemetaan sosial. Kelima kampung tersebut tersebar di tiga distrik, yakni Distrik Agimuga, Mimika Tengah, dan Mimika Barat.

“Lima kampung yang kami usulkan ini merupakan wilayah yang memiliki tingkat keterjangkauan yang cukup sulit, baik karena berada di pesisir maupun wilayah pegunungan. Penentuan lokasi dilakukan berdasarkan pemetaan yang melibatkan akademisi Uncen,” jelas Maya saat diwawancarai, Senin (10/8/2026).

Menurutnya, pemetaan awal telah dilakukan pada 2025. Tahun ini, proses dilanjutkan melalui penjejakan awal dan studi kelayakan untuk memastikan apakah kampung-kampung tersebut benar-benar memenuhi kriteria sebagai Komunitas Adat Terpencil.  Akademisi Uncen dilibatkan untuk melakukan pendalaman terhadap kondisi sosial, ekonomi, budaya, serta potensi lokal masyarakat.

“Kami ingin melihat secara langsung kondisi masyarakat, termasuk aspek ekonomi, sosial, budaya dan potensi lokal yang dapat menjadi referensi dalam penyusunan program pemberdayaan,” katanya.

Dalam kunjungan ke Kampung Fakafuku dan Mafasimamo, Dinas Sosial bersama Kemensos, akademisi Uncen, Inspektorat dan Dukcapil juga menyerahkan bantuan berupa 100 unit jaring kepada masyarakat. Maya mengatakan bantuan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

“Mayoritas masyarakat di kampung-kampung tersebut merupakan nelayan. Karena itu, bantuan jaring ini diharapkan dapat membantu masyarakat menyambung kehidupan sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi mereka,” ujarnya.

Selain bantuan peralatan nelayan, tim juga menerima berbagai aspirasi masyarakat, termasuk persoalan pendidikan anak-anak di kampung terpencil.

Maya mengungkapkan salah satu persoalan yang ditemukan di lapangan adalah masih rendahnya dukungan sebagian orang tua terhadap pendidikan anak.

Di beberapa kampung, sekolah sebenarnya sudah tersedia dan tenaga pendidik juga telah ditempatkan. Namun, ketika orang tua pergi melaut, anak-anak terkadang ikut dibawa sehingga proses pendidikan mereka terganggu.

“Harapan masyarakat yang disampaikan kepada kami adalah bagaimana anak-anak mereka bisa terus melanjutkan pendidikan. Di dua kampung tersebut sudah ada sekolah dan tenaga pendidik, tetapi ketika orang tua pergi bekerja atau melaut, anak-anak terkadang ikut diajak. Ini menjadi perhatian kami,” jelasnya.

Ia berharap ke depan orang tua dapat memberikan dukungan lebih besar terhadap pendidikan anak sehingga keberadaan sekolah dan tenaga pendidik benar-benar memberikan manfaat bagi generasi muda kampung.

Dinas Sosial saat ini tengah melakukan pendataan terhadap sekitar 235 kepala keluarga dari lima kampung yang menjadi sasaran pemetaan. Data tersebut nantinya akan disampaikan kepada Kemensos sebagai bagian dari proses pengusulan program pemberdayaan masyarakat. Maya menjelaskan, program KAT membutuhkan data kepala keluarga sebagai dasar penentuan penerima manfaat.

“Untuk lima kampung ini kami sementara mengumpulkan data sebanyak 235 KK. Data tersebut akan kami sampaikan kepada Kemensos karena pembangunan dan program KAT berbasis kepala keluarga,” katanya.

Menurutnya, kampung yang masuk kategori KAT merupakan wilayah yang memiliki tingkat kesulitan akses tinggi dan membutuhkan perhatian khusus pemerintah.

Maya menegaskan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari inovasi pelayanan Dinas Sosial Mimika yang ingin memastikan pelayanan pemerintah tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan.

“Ini sejalan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Mimika, yaitu membangun dari kampung ke kota. Kami melakukan kunjungan kerja ke distrik-distrik terpencil untuk melihat langsung kondisi masyarakat,” ujarnya.

Ia mengatakan program tersebut akan terus dilanjutkan. Lima kampung yang menjadi lokasi pemetaan akan menjadi bagian dari pembinaan Dinas Sosial.

“Tiga kampung sudah kami kunjungi pada bulan Juni. Ke depan kami akan terus melibatkan Kemensos untuk melihat secara langsung kondisi masyarakat kita,” katanya.

Selain Dinas Sosial, Dukcapil juga dilibatkan untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan, termasuk pendataan dan pelayanan KTP serta Kartu Keluarga.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mimika, Hasan Kemong, menegaskan bahwa persoalan masyarakat di wilayah pesisir dan terpencil membutuhkan dukungan semua pihak.
Ia mengaku prihatin melihat kondisi masyarakat yang masih hidup dalam keterbatasan, termasuk kondisi rumah yang tidak layak huni.

“Saya melihat itu bukan hanya di kampung-kampung. Saya sedih melihat masyarakat dari berbagai aspek. Karena itu, kami akan hadir langsung sebisa dan semampu kami. Masyarakat kita yang ada di distrik-distrik pesisir dan terpencil juga membutuhkan perhatian,” kata Hasan.

Menurutnya, persoalan kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem, tidak hanya terjadi di perkotaan. Banyak masyarakat di wilayah pesisir dan terpencil yang membutuhkan perhatian lebih besar karena keterbatasan akses dan jarak.

Hasan mengungkapkan, pihaknya menemukan sedikitnya 29 rumah tidak layak huni yang membutuhkan perhatian serius. Ia berkomitmen memperjuangkan agar rumah-rumah tersebut dapat dibangun kembali melalui dukungan Kemensos.

“Kami akan berjuang dan meminta ke Kemensos untuk 29 rumah yang tidak layak huni ini supaya bisa dibangun baru. Setelah itu kami juga akan teruskan ke OPD terkait,” tegasnya.

Hasan mengatakan keterbatasan anggaran Dinas Sosial membuat pemerintah daerah harus membangun kolaborasi dengan pemerintah pusat.

“Saya sudah menghubungi Kemensos untuk menyampaikan kondisi ini. Saya minta kepada kementerian, tolong bantu kami. Saya mau bangun rumah masyarakat saya. Karena anggaran kami di Dinas Sosial sangat terbatas, untuk mendobrak ini kami akan berjuang ke Kemensos,” ujarnya.

Ia bahkan mengaku telah menyampaikan kondisi tersebut secara langsung kepada pihak kementerian dengan membawa bukti dan data lapangan.

“Kami akan bawa langsung data dan bukti ke kementerian. Kami ingin masyarakat kita yang tinggal jauh dari kota juga mendapatkan perhatian yang sama,” tambahnya.

Hasan menegaskan, pelayanan sosial harus menyentuh masyarakat hingga ke wilayah yang paling sulit dijangkau. Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya dirasakan masyarakat yang tinggal di pusat kota, tetapi juga harus menjangkau masyarakat di pesisir dan kampung-kampung terpencil.

Langkah tersebut dinilai sejalan dengan visi pembangunan Pemerintah Kabupaten Mimika yang mengusung semangat membangun dari kampung ke kota.

Kegiatan Dinas Sosial bersama Kemensos, akademisi Uncen dan sejumlah instansi terkait ini sekaligus menjadi bukti bahwa momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI tidak hanya dirayakan melalui seremoni, tetapi juga melalui pelayanan nyata kepada masyarakat yang berada di wilayah terpencil.

Bantuan 100 jaring nelayan, pemetaan sosial lima kampung, pelayanan administrasi kependudukan, pendataan 235 KK, hingga perjuangan pembangunan 29 rumah tidak layak huni menjadi rangkaian langkah awal pemerintah untuk memastikan masyarakat di pesisir dan wilayah terpencil tidak tertinggal dari arus pembangunan Mimika.