Reses Ketua DPRK Mimika di Kampung Timika Pantai: Sinyal Komunikasi Lumpuh hingga Anak Sekolah Harus Berenang

TIMIKA, Nemangkawipos.com  – Kesenjangan infrastruktur di wilayah pesisir Kabupaten Mimika kembali mencuat ke permukaan. Dalam agenda Reses Tahap II yang dilaksanakan di Kampung Timika Pantai, Distrik Mimika Tengah, Senin (14/7/2026), masyarakat mengeluhkan minimnya layanan dasar yang menjadi hak warga negara, mulai dari akses telekomunikasi hingga infrastruktur pendukung pendidikan.

​Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, Primus Natikapereyau, hadir langsung untuk mendengarkan jeritan hati warga yang selama bertahun-tahun merasa luput dari perhatian pembangunan.

Salah satu keluhan mendasar yang disampaikan warga adalah ketergantungan akses telekomunikasi. Hingga saat ini, Kampung Timika Pantai belum memiliki menara telekomunikasi mandiri dan masih menumpang sinyal dari wilayah Keakwa dan Atuka.

​Dampaknya, aktivitas ekonomi dan komunikasi warga menjadi lumpuh total setiap kali terjadi gangguan teknis di wilayah tetangga. Selain itu, minimnya penerangan jalan di malam hari turut memicu kekhawatiran warga terkait potensi gangguan keamanan dan keselamatan lingkungan.

​Persoalan perumahan juga menjadi sorotan tajam. Banyak rumah bantuan program  Eme Neme Yauware —sebuah program ikonik dari era mendiang Bupati Klemen Tinal—kini berada dalam kondisi rusak berat dan tak layak huni.

​Sibrandus Tepo, perwakilan warga, mengungkapkan kekecewaannya lantaran usulan perbaikan rumah melalui forum Musrenbang selama lima tahun terakhir seolah hanya menjadi catatan di atas kertas tanpa tindak lanjut nyata dari pemerintah daerah.

​”Kami sudah berulang kali menyampaikan melalui Musrenbang, namun belum pernah ada realisasi. Kami meminta pemerintah hadir, melihat langsung kondisi nyata di lapangan sebelum merencanakan langkah pembangunan ke depan,” ujar Sibrandus dengan nada mendesak.
​
Potret paling ironis dalam reses tersebut adalah kondisi jembatan penghubung yang vital bagi mobilitas warga. Jembatan yang menjadi akses utama menuju gereja, puskesmas, dan sekolah ini kondisinya sangat memprihatinkan.

Anak-anak sekolah di kampung tersebut bahkan terpaksa harus berenang melintasi air saat air pasang demi bisa menuntut ilmu. Kondisi ini dinilai mengancam keselamatan generasi penerus di wilayah pesisir.

​Menanggapi rentetan persoalan tersebut, Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau, menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan langkah koordinasi intensif dengan pemerintah daerah dan dinas teknis terkait.

​Primus menekankan bahwa reses bukan sekadar ritual seremonial, melainkan instrumen bagi parlemen untuk memastikan anggaran daerah tepat sasaran pada kebutuhan paling mendesak masyarakat.

​”Seluruh aspirasi yang disampaikan hari ini, baik terkait telekomunikasi, rehabilitasi rumah, maupun pembangunan jembatan, akan kami kawal dalam pembahasan anggaran bersama pemerintah daerah. Prioritas kami adalah memastikan pelayanan publik dapat dinikmati oleh masyarakat pesisir secara layak,” tegas Primus.

​Kunjungan ini menjadi pengingat bagi para pemangku kebijakan di Mimika bahwa pemerataan pembangunan di wilayah pesisir masih menyisakan pekerjaan rumah besar yang memerlukan atensi segera demi menjamin martabat dan kualitas hidup warga setempat.