PMII Mimika Gelar Dialog Kebangsaan, Akademisi Dorong Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Masyarakat

TIMIKA, Nemangkawipos.com – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Mimika menggelar Dialog Kebangsaan bertajuk “Mimika dan Masa Depan Pembangunan Berkelanjutan” di Hotel Horison Ultima Timika, Sabtu (22/8/2026).

Forum tersebut menjadi ruang akademik dan kebangsaan bagi mahasiswa, pemerintah daerah, DPRK Mimika, serta kalangan praktisi dan akademisi untuk membahas arah pembangunan Mimika agar tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat.

Dialog menghadirkan Kepala Bappeda Mimika Septinus Timang,  Ketua Bapimperda DPRK Mimika H. Iwan Anwar, serta Praktisi/Akademisi Moh. Jambia Wadan Sao, S.H.

Ketua Cabang PMII Kabupaten Mimika, Abdullah Rahman Bugis, mengatakan pembangunan daerah harus ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas dengan menjadikan masyarakat sebagai pusat pembangunan.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya anggaran yang terserap atau banyaknya infrastruktur yang dibangun. Pembangunan harus mampu memberikan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, ekonomi masyarakat, pelayanan publik dan lingkungan hidup.

“Pembangunan Mimika harus menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek,” kata Abdullah.

Dalam perspektif akademik, pembangunan berkelanjutan membutuhkan perencanaan yang kuat, berbasis data dan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Karena itu, PMII mendorong agar perencanaan pembangunan daerah tidak hanya disusun dari perspektif pemerintah, tetapi juga membuka ruang partisipasi masyarakat, mahasiswa, akademisi, masyarakat adat, perempuan, organisasi kepemudaan dan kelompok masyarakat sipil.

Moh. Jambia Wadan Sao, S.H., sebagai praktisi/akademisi yang hadir dalam dialog tersebut, menjadi bagian dari ruang diskusi mengenai pentingnya pendekatan ilmiah dalam melihat tantangan pembangunan Mimika.

Pendekatan akademik dinilai penting agar setiap kebijakan memiliki dasar yang jelas, dapat diukur hasilnya dan mampu dievaluasi secara berkala.

Selain perencanaan, PMII juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pembangunan.

Besarnya potensi sumber daya dan kemampuan fiskal Mimika, menurut PMII, harus diikuti dengan tata kelola pemerintahan yang terbuka sehingga masyarakat dapat mengetahui arah penggunaan anggaran dan manfaatnya.

DPRK Mimika bersama pemerintah daerah juga didorong untuk memperkuat fungsi pengawasan agar setiap program benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.

Mimika memiliki kekayaan alam dan ekosistem yang besar sehingga pembangunan ekonomi dinilai harus berjalan seimbang dengan perlindungan lingkungan.

PMII mendorong agar setiap kebijakan pembangunan memperhatikan daya dukung lingkungan, keberlanjutan ekosistem serta hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik.

Di sisi lain, pembangunan Mimika juga tidak dapat dipisahkan dari keberadaan masyarakat adat Amungme dan Kamoro serta masyarakat lainnya yang telah hidup dan berkembang di Bumi Amungsa.

PMII menilai masyarakat adat harus mendapatkan ruang yang bermakna dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga evaluasi pembangunan.

PMII juga menegaskan bahwa generasi muda harus ditempatkan sebagai pelaku pembangunan. Pemuda Mimika dinilai memiliki potensi besar dalam bidang pendidikan, kewirausahaan, ekonomi kreatif, teknologi, organisasi sosial hingga kebijakan publik.

Karena itu, pemerintah daerah didorong memperluas ruang partisipasi pemuda agar energi dan kreativitas generasi muda dapat menjadi kekuatan pembangunan daerah.

“Pemuda bukan hanya penerima manfaat pembangunan, tetapi harus menjadi aktor utama perubahan,” demikian gagasan yang disampaikan dalam forum tersebut.

PMII menilai pembangunan Mimika tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRK, masyarakat adat, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan dan masyarakat sipil.

Dialog Kebangsaan tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai forum diskusi, tetapi dapat menjadi awal lahirnya gagasan dan kerja bersama untuk menjawab berbagai persoalan pembangunan di Mimika.

PMII Kabupaten Mimika mendorong paradigma pembangunan yang terencana, partisipatif, transparan, berkeadilan, berkelanjutan, berbasis masyarakat dan berwawasan lingkungan.

Ketua PMII Mimika menegaskan, organisasi mahasiswa tidak hadir hanya untuk memberikan kritik terhadap pemerintah, tetapi juga menawarkan gagasan dan ikut mengawal pembangunan.

“PMII hadir bukan hanya untuk mengkritik kebijakan, tetapi juga menawarkan gagasan, mengawal pembangunan, dan menjadi bagian dari solusi,” tegasnya.

Dari Mimika untuk Indonesia. Merawat kebangsaan, mengawal pembangunan, dan menjaga masa depan.