Pembahasan Perubahan APBD Mimika 2025 Masuki Tahap Pandangan Umum Fraksi DPRK

TIMIKA, Nemangkawipos.com – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025, Rabu (29/7/2026).

Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang DPRK Mimika tersebut dihadiri Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, yang mewakili Pemerintah Kabupaten Mimika, unsur pimpinan dan anggota DPRK, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan OPD, serta tamu undangan lainnya.

Paripurna ini menjadi salah satu tahapan penting dalam pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2025. Melalui penyampaian pandangan umum fraksi, DPRK menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran dengan memberikan masukan, kritik, serta rekomendasi terhadap kebijakan fiskal yang diajukan pemerintah daerah.

Pada hari pertama pelaksanaan paripurna, empat fraksi telah menyampaikan pandangan umumnya, yaitu Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Fraksi PDI Perjuangan.

Masing-masing fraksi menyampaikan apresiasi, kritik, serta sejumlah rekomendasi terhadap pelaksanaan program pemerintah dan arah kebijakan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Berbagai isu strategis seperti efektivitas penyerapan anggaran, peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi perhatian dalam pandangan fraksi.

Sementara itu, pandangan umum dari fraksi-fraksi dan Kelompok Khusus DPRK Mimika lainnya dijadwalkan akan disampaikan pada rapat paripurna lanjutan sesuai agenda yang telah ditetapkan.

Pemerintah Kabupaten Mimika menyambut positif berbagai masukan yang disampaikan legislatif sebagai bagian dari kemitraan antara eksekutif dan DPRK dalam menyusun kebijakan anggaran yang lebih berkualitas.

Seluruh pandangan umum fraksi selanjutnya akan dijawab oleh pemerintah daerah sebelum memasuki tahapan pembahasan bersama hingga penetapan Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025 menjadi peraturan daerah.

Melalui proses tersebut diharapkan kebijakan anggaran perubahan mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mimika.