Konflik Kwamki Lama, DPRK Mimika Desak Pemda dan Aparat Bertindak Cepat

TIMIKA, Nemangkawipos.com – Konflik yang terjadi di Kwamki Lama, Distrik Kwamki Narama, kembali menjadi perhatian serius DPRK Mimika. Anggota DPRK Mimika dari Fraksi Gerindra, Dolfin Beanal, mendesak Pemerintah Kabupaten Mimika bersama aparat penegak hukum segera mengambil langkah konkret untuk mengendalikan situasi dan melindungi masyarakat.

Dolfin yang merupakan anggota DPRK dari Dapil Kwamki Narama menilai persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena telah menimbulkan trauma, ketakutan, dan keresahan di tengah masyarakat.

Menurutnya, pemerintah daerah harus memberikan dukungan penuh kepada aparat keamanan agar upaya menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dapat berjalan maksimal.

“Ini bicara kemanusiaan. Jadi tidak bisa kita biarkan dan tidak bisa kita lihat sebelah mata,” tegas Dolfin saat diwawancarai wartawan di Kantor DPRK Mimika, Jalan Cenderawasih, Timika, Senin (24/8/2026).

Dolfin mengingatkan pemerintah agar tidak menunggu sampai situasi semakin memburuk sebelum mengambil tindakan.

Ia menyebut adanya sejumlah kasus kekerasan dan pembunuhan dalam beberapa hari terakhir sebagai tanda bahwa persoalan di Kwamki Lama membutuhkan penanganan yang lebih serius dan terkoordinasi.

“Kalau hari ini tidak bisa dikontrol, besok-besok lebih gila lagi, lebih susah lagi untuk dikontrol,” ujarnya.

Menurut Dolfin, masyarakat yang berada di sekitar wilayah konflik mulai merasa terancam. Karena itu, keselamatan warga harus menjadi prioritas utama pemerintah dan aparat keamanan.

Ia meminta pemerintah memanfaatkan anggaran yang tersedia untuk mendukung langkah pengamanan sekaligus membuka ruang penyelesaian konflik secara menyeluruh.

Dolfin menegaskan penanganan konflik tidak boleh hanya mengandalkan pendekatan keamanan. Menurutnya, pendekatan hukum dan kemanusiaan harus berjalan secara bersamaan.

“Pemerintah harus hadir. Jangan hanya melihat dari sisi keamanan saja, tetapi persoalan kemanusiaan dan hukum juga harus diselesaikan,” katanya.

Ia juga menyoroti pola penanganan konflik yang dinilainya belum melibatkan DPRK Mimika secara resmi.

Padahal, menurut Dolfin, DPRK merupakan representasi masyarakat dan memiliki tanggung jawab politik untuk menyuarakan kepentingan warga, termasuk masyarakat yang terdampak konflik.

Dolfin meminta pimpinan pemerintah daerah, DPRK, serta aparat penegak hukum duduk bersama untuk mencari solusi yang konkret dan dapat mengakhiri konflik.

“Saya minta kepada pimpinan-pimpinan duduk bicara hal ini serius. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif duduk bersama dan cari solusi yang baik,” tegasnya.

Ia meminta Bupati Mimika Johannes Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong tidak hanya turun bersama jajaran pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan DPRK dalam pembahasan dan pengambilan langkah strategis terkait penanganan konflik.

Menurutnya, keterlibatan legislatif penting agar persoalan yang dihadapi masyarakat dapat dibahas secara bersama, termasuk terkait dukungan anggaran.

Dolfin menegaskan DPRK Mimika siap mendukung langkah pemerintah dalam mengakhiri konflik. Namun, dukungan tersebut harus diwujudkan melalui langkah konkret dan penggunaan anggaran yang tepat sasaran.

“Siapkan anggaran untuk support keamanan. Selesaikan, tuntaskan semua persoalan yang ada di sini. Tidak bisa hanya lihat-lihat, abaikan-abaikan,” tegasnya.

Ia menilai pemerintah perlu memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mencegah kekerasan kembali terjadi.

Dolfin juga mengingatkan bahwa konflik yang tidak segera ditangani berpotensi menimbulkan dampak lebih luas dan memicu persoalan baru di wilayah lain.

Karena itu, ia meminta pemerintah tidak menunggu sampai konflik mencapai eskalasi yang lebih tinggi.

“Jangan lempar bola ini di kandang kita. Jangan tunggu-tunggu puncak sana. Ini di kandang kita yang terjadi. Semakin lama nanti kena orang,” katanya.

Dolfin memastikan dirinya akan terus mendorong pemerintah daerah agar segera mengambil tindakan nyata untuk mengendalikan situasi.

Ia menegaskan bahwa keselamatan masyarakat harus ditempatkan sebagai prioritas utama, sementara penyelesaian konflik harus dilakukan melalui pendekatan yang terukur, hukum yang berlaku, dialog, serta langkah kemanusiaan.

“Yang paling penting keselamatan masyarakat. Pemerintah harus hadir dan persoalan ini harus segera diselesaikan,” pungkasnya.