NABIRE, nemangkawipos.com – Penjabat Gubernur Papua Tengah, Anwar Harun Damanik, mengonfirmasi bahwa maskapai Sriwijaya Air batal melakukan penerbangan masuk ke Nabire, Papua Tengah. Keputusan ini mengecewakan, mengingat sebelumnya Pemprov Papua Tengah dan Sriwijaya Air telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk memulai operasional di Bandara Douw Aturure Nabire.
“Kami berpatokan pada MoU yang kita susun, seharusnya tanggal 1 November 2024 ini sudah mulai beroperasi,” ungkap Anwar Harun Damanik, menekankan harapannya agar kesepakatan tersebut dapat diikuti oleh pihak Sriwijaya Air.
Pj Gubernur berharap agar pihak maskapai segera memberikan klarifikasi terkait pembatalan ini dan berkomitmen untuk merealisasikan rencana penerbangan yang telah disepakati.
Anwar juga menambahkan bahwa keberadaan penerbangan ini sangat penting untuk meningkatkan aksesibilitas dan mendukung perekonomian di Papua Tengah. Diharapkan, kerjasama yang telah dirintis dapat kembali berjalan sesuai rencana demi kepentingan masyarakat di wilayah tersebut.
“Namun tidak berjalan. Setelah kami telusuri, masih ada hal-hal teknis yang belum diselesaikan antara maskapai dengan pihak ketiga lainnya,” jelas Anwar, Senin, (4/11/2024).
Ia mengaku, Pemerintah Papua Tengah memberikan stimulan atau kemudahan berinvestasi dengan memberikan subsidi.
“Subsidi ready tetapi kerja sama antara Ause dan maskapai belum selesai. Harusnya kerja sama dua pihak ini selesai dan kami sediakan subsidinya,” pungkasnya.
“Namun karena belum, kita pemerintah tidak berani mencampuri itu. Itu aturan business to business, sedangkan kita bicara pemberdayaan atau partisipasi masyarakat,” tuturnya.
Menurutnya, Setelah cacat MoU, maka Pemerintah Provinsi Papua Tengah memutuskan membatalkan subsidinya juga.
“Kami batalkan karena DPA sudah harus kami bagikan untuk melaksanakan urgensi lain seperti Pilkada dan kegiatan lainnya,” kata Damanik.
Ke depan pihaknya membuka kesempatan seluas-luasnya kepada pihak maskapai manapun yang ingin berinvestasi selama itu membawa kebaikan untuk provinsi Papua Tengah.
“Kalau dari sisi reguler sebenarnya fokus utama kami adalah perpanjangan bandara dan fasilitas lainnya. Ketika semua ini selesai tanpa kerjasama pun semua maskapai pasti akan masuk,” pungkasnya. (Redaksi)
