TIMIKA, nemangkawipos.com – Kontraktor lokal asli Papua yang tergabung dalam Aliansi Peduli Pengusaha Papua dengan penuh harapan menyampaikan pesan dan aspirasi kepada para calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika yang akan terpilih 2024 mendatang.
“Kami berharap siapapun yang menjadi Bupati dalam kepemimpinan yang baru nanti memiliki komitmen yang jelas dan tegas dalam mendukung serta memberdayakan pengusaha asli Papua. Kami menekankan pentingnya perhatian terhadap semua sektor, mulai dari pedagang di pasar hingga kontraktor lokal, khususnya kami yang bergerak di sektor kontraktor lokal di Kabupaten Mimika,” kata Faya, salah satu perwakilan dari Aliansi Peduli Pengusaha Papua.
Keberpihakan kepada pengusaha asli Papua merupakan hal yang sangat penting untuk mendorong pembangunan yang berkeadilan di tanah Papua. Undang-Undang Otonomi Khusus Papua tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah seharusnya menjadi dasar hukum yang kuat untuk memberikan kesempatan yang adil bagi pengusaha asli Papua.
Namun, dalam kenyataannya, kami masih sering menghadapi berbagai kendala yang menghambat peran aktif kami dalam proyek-proyek pembangunan di daerah.
Kendala yang Kami Hadapi:
1. Kurangnya Kesempatan dalam Pengadaan Proyek: Meski sudah ada peraturan yang memprioritaskan pengusaha lokal, implementasinya di lapangan sering kali masih jauh dari harapan. Banyak proyek besar yang masih lebih sering diberikan kepada pihak luar, sementara pengusaha asli Papua masih belum mendapatkan kesempatan yang cukup.
2. Minimnya Pendampingan dan Penguatan Kapasitas: Sebagai kontraktor lokal, kami membutuhkan pendampingan dan penguatan kapasitas, baik dalam hal manajemen proyek, pengembangan usaha, maupun akses kepada teknologi dan sumber daya. Tanpa dukungan ini, kami kesulitan bersaing dengan kontraktor dari luar daerah.
3.Tidak Meratanya Distribusi Proyek: Pembagian proyek sering kali tidak merata, hanya berputar di kalangan tertentu. Kami berharap kepemimpinan yang baru akan memperhatikan masalah ini dan lebih adil dalam memberikan kesempatan kepada semua kontraktor lokal.
4.Kurangnya Pengawasan dalam Implementasi Peraturan: UU Otonomi Khusus Papua dan Pepres Nomor 17 Tahun 2019 seharusnya menjadi alat bagi kami untuk mendapatkan peran yang lebih besar dalam pembangunan daerah. Namun, tanpa pengawasan dan sanksi tegas terhadap pihak-pihak yang tidak menjalankan peraturan tersebut, kami tetap akan mengalami kesulitan.
Harapan Kami:
Kami berharap siapapun yang Terpilih Nantinya menjadi Bupati dan Wakil Bupati terpilih nanti akan mengambil langkah-langkah tegas dalam mengatasi kendala-kendala yang kami hadapi ini. Komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam menegakkan peraturan yang sudah ada, serta memberikan ruang lebih besar bagi pengusaha asli Papua dalam proyek-proyek pembangunan di Kabupaten Mimika, akan menjadi angin segar bagi kami untuk berkembang dan berkontribusi lebih banyak bagi pembangunan daerah.
Dengan perhatian dan keberpihakan yang lebih jelas dari pemerintah daerah, kami yakin bahwa pengusaha asli Papua akan mampu menjadi mitra strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Mimika.
Hormat Kami, Faya Naa
[Koordinator aliansi pengusaha Papua]
