Fraksi PDI Perjuangan Soroti Rendahnya Serapan APBD, Alama hingga Tenaga Kerja Lokal dalam Pandangan Umum LKPJ Bupati Mimika 2025

TIMIKA, Nemangkawipos.com — Fraksi PDI Perjuangan DPRK Mimika menyampaikan pandangan umum terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mimika Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PP-APBD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna II Masa Sidang II DPRK Mimika, Rabu (29/7/2026).

Pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan disampaikan oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRK Mimika, Adrian Andhika Thie. Pada awal penyampaiannya, Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Mimika yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut. Menurut fraksi, capaian tersebut menunjukkan konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola keuangan.

Meski demikian, Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan bahwa opini WTP bukan berarti seluruh persoalan telah selesai. Masih terdapat berbagai temuan BPK yang harus segera ditindaklanjuti agar kualitas tata kelola pemerintahan terus meningkat.

Fraksi PDI Perjuangan menyoroti rendahnya realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 yang hanya mencapai 75,73 persen sehingga menimbulkan SiLPA.

Selain itu, berdasarkan data Bappeda dan BPKAD per 20 Juli 2026, realisasi keuangan APBD 2026 baru mencapai 27,41 persen. Fraksi meminta pemerintah memberikan penjelasan sekaligus melakukan evaluasi agar rendahnya penyerapan anggaran tidak terus berulang.

Fraksi juga menyoroti masih adanya 21 temuan BPK di sejumlah OPD, termasuk kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan kepada ASN yang telah pensiun maupun meninggal dunia. Pemerintah diminta melakukan rekonsiliasi data antara BPKAD dan BKPSDM agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.

Dalam bidang pemerintahan, Fraksi PDI Perjuangan memberikan perhatian khusus terhadap kondisi Distrik Alama yang masih menghadapi persoalan keamanan, pelayanan pendidikan, kesehatan, hingga keterbatasan akses transportasi akibat status zona merah. Pemerintah diminta mempertimbangkan aspirasi masyarakat terkait penempatan kepala distrik, mempercepat pemulihan pelayanan publik, serta mendorong pembukaan kembali akses penerbangan ke wilayah tersebut.

Fraksi juga meminta pemerintah menindaklanjuti dugaan penyimpangan program pembukaan lahan pertanian, menyelesaikan persoalan aset daerah yang berpindah ke pihak lain, mengoptimalkan pengelolaan Pasar Sentral Timika, memperkuat peran Satpol PP, mengevaluasi kemitraan dengan PT Freeport Indonesia, serta meningkatkan akuntabilitas seluruh OPD dalam melaksanakan program pembangunan.

Pada sektor infrastruktur, Fraksi PDI Perjuangan menilai persoalan banjir di Kota Timika masih menjadi masalah serius yang membutuhkan penanganan lintas OPD. Selain itu, pemerintah diminta mempercepat pembangunan akses jalan, jembatan, air bersih, listrik, telekomunikasi, rumah layak huni, hingga fasilitas publik di wilayah pesisir dan pegunungan.

Fraksi juga mempertanyakan progres proyek air bersih, pembentukan lembaga pengelola SPAM, serta meminta kejelasan terkait pemanfaatan terminal bandara yang telah dibangun menggunakan APBD namun belum difungsikan.

Di bidang pendidikan, Fraksi PDI Perjuangan menilai pelayanan pendidikan di wilayah pedalaman masih belum optimal akibat minimnya tenaga guru, keterbatasan fasilitas sekolah, serta sulitnya akses transportasi. Pemerintah juga diminta memprioritaskan beasiswa Otonomi Khusus bagi Orang Asli Papua, khususnya suku Amungme dan Kamoro, serta membangun sekolah dasar di seluruh kampung di Distrik Alama.

Pada sektor kesehatan, Fraksi menyoroti temuan BPK terkait pengelolaan BLUD RSUD Mimika yang belum sepenuhnya sesuai ketentuan. Selain itu, pemerintah diminta meningkatkan kualitas pelayanan RSUD Mimika agar lebih mengutamakan keselamatan pasien dibanding persoalan administrasi, serta memastikan tenaga kesehatan kembali bertugas di wilayah pesisir dan pegunungan.

Fraksi PDI Perjuangan juga menaruh perhatian terhadap persoalan ketenagakerjaan. Pemerintah daerah diminta memberikan prioritas lebih besar kepada tenaga kerja lokal, khususnya Orang Asli Papua dan masyarakat ber-KTP Mimika, dalam proses rekrutmen di PT Freeport Indonesia maupun perusahaan swasta lainnya. Pemerintah juga didorong membuka investasi baru agar lapangan kerja tidak hanya bergantung pada sektor pertambangan.

Di sektor ekonomi, fraksi meminta pemerintah memperkuat ketahanan pangan melalui pengembangan pertanian, perikanan, peternakan, UMKM, serta pengelolaan pasar yang profesional. Fraksi juga mengingatkan pentingnya memikirkan dampak lingkungan pascatambang dan memastikan dana Otonomi Khusus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Papua.

Dalam bidang keamanan, Fraksi PDI Perjuangan mendorong penegakan Perda Minuman Beralkohol, peningkatan anggaran penanganan konflik sosial, penguatan sinergi pemerintah bersama TNI-Polri, serta mengapresiasi langkah cepat Kapolres Mimika membentuk Satgas Noken untuk menjaga keamanan daerah.

Menutup pandangan umumnya, Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan seluruh kepala OPD agar lebih fokus pada pelaksanaan program kerja dan tidak terlalu sering mengikuti perjalanan dinas kepala daerah demi efisiensi anggaran.

Fraksi PDI Perjuangan menegaskan pembangunan Kabupaten Mimika harus dilaksanakan dengan semangat gotong royong, keadilan sosial, dan keberpihakan kepada masyarakat kecil, sehingga visi pembangunan dari kampung ke kota dan dari pesisir ke pegunungan dapat terwujud secara merata demi Mimika yang maju, aman, dan sejahtera.