Fraksi Eme Neme Yauware DPRK Mimika Soroti Serapan APBD, Infrastruktur hingga Tenaga Kerja OAP dalam Pandangan Umum LKPJ 2025

TIMIKA, Nemangkawipos.com – Fraksi Eme Neme Yauware DPRK Mimika menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mimika Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRK Mimika, Selasa (29/7/2026).

Pandangan umum fraksi yang disampaikan anggota Fraksi Darwin Kurnia  Rombe, menegaskan bahwa LKPJ bukan sekadar laporan administratif, tetapi merupakan instrumen evaluasi atas kinerja pemerintah daerah yang harus dinilai secara objektif, kritis, dan konstruktif sesuai amanat peraturan perundang-undangan.

Fraksi mengapresiasi penyampaian LKPJ oleh Bupati Mimika, namun menilai masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Di bidang keuangan, Fraksi Eme Neme Yauware menyoroti realisasi pendapatan daerah yang mencapai Rp6,041 triliun atau 98,23 persen dari target. Meski Pendapatan Asli Daerah (PAD) melampaui target hingga 115,89 persen, fraksi menilai kontribusi dari sektor pertambangan, perdagangan, dan logistik masih rendah. Mereka juga meminta pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas pertambangan bahan galian nonlogam di Kabupaten Mimika.

Fraksi juga mengkritisi rendahnya realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang hanya mencapai 78,34 persen serta Dana Desa sebesar 79,51 persen, karena dinilai berdampak pada terhambatnya pelaksanaan program-program strategis yang langsung menyentuh masyarakat.

Selain itu, penurunan dana Otonomi Khusus (Otsus) sebesar 15,73 persen dibanding tahun sebelumnya dinilai perlu dikaji secara mendalam agar tidak mengurangi program afirmasi bagi Orang Asli Papua (OAP), khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pada sisi belanja daerah, Fraksi Eme Neme Yauware menilai rendahnya realisasi belanja yang hanya mencapai 82,14 persen menunjukkan pelaksanaan APBD belum optimal. Fraksi meminta pemerintah memperbaiki perencanaan dan pengawasan pelaksanaan anggaran sejak awal tahun.

Fraksi juga mempertanyakan peningkatan belanja pegawai, khususnya di lingkungan BLUD seperti RSUD Mimika, serta meminta evaluasi apakah kenaikan belanja tersebut berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Di sektor kesehatan, fraksi menyoroti belum optimalnya pengendalian penyakit menular seperti tuberkulosis (TB) dan HIV/AIDS, serta meminta pemerintah lebih serius meningkatkan program pencegahan dan penanganannya.

Pada sektor pendidikan, Fraksi Eme Neme Yauware masih menemukan adanya aparatur sipil negara yang hanya berijazah sekolah dasar. Hal tersebut dinilai bertentangan dengan semangat program wajib belajar dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Sementara di sektor ekonomi, fraksi menilai program pemberdayaan UMKM belum sepenuhnya menyentuh masyarakat Orang Asli Papua, khususnya suku Amungme dan Kamoro. Pemerintah diminta memperkuat pembinaan, akses permodalan, peningkatan kapasitas pelaku usaha, dan perluasan pasar bagi UMKM OAP.

Di bidang pekerjaan umum, fraksi menyoroti rendahnya realisasi pembangunan jalan, jembatan, dan drainase. Pembangunan infrastruktur dinilai masih belum merata, terutama di wilayah pesisir, pegunungan, dan kampung-kampung yang masih mengalami keterbatasan akses transportasi, pendidikan, dan pelayanan kesehatan.

Berdasarkan hasil kunjungan kerja dan reses, Fraksi Eme Neme Yauware juga mengangkat sejumlah persoalan yang masih dihadapi masyarakat, antara lain banjir akibat buruknya sistem drainase, masih banyaknya anak usia sekolah yang belum memperoleh pendidikan, minimnya regulasi perlindungan tenaga kerja lokal, serta perlunya kebijakan yang mewajibkan perusahaan memberikan prioritas lebih besar kepada tenaga kerja lokal, khususnya Orang Asli Papua.

Fraksi juga mendorong pemerintah daerah mendata perusahaan yang merekrut tenaga kerja dari luar daerah serta melakukan pendataan masyarakat yang masuk ke Mimika melalui jalur laut maupun udara sebagai bagian dari pengendalian jumlah pencari kerja dan upaya menekan angka kriminalitas.

Menutup pandangan umumnya, Fraksi Eme Neme Yauware menegaskan bahwa LKPJ harus menjadi instrumen evaluasi yang mampu mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan, peningkatan pelayanan publik, dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Mimika.