Bupati Puncak Angkat Bicara Soal Penurunan Dana Desa yang Picu Aksi di Ilaga: Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan

ILAGA, Nemangkawipos.com – Bupati Puncak, Elvis Tabuni, memastikan roda pemerintahan Kabupaten Puncak tetap berjalan setelah aksi pembakaran, perusakan, dan penjarahan terhadap sejumlah fasilitas pemerintahan di Ilaga pada Selasa (11/8/2026).

Dalam keterangan pers di Guest House Bupati Puncak, Ilaga, Rabu (12/8/2026), Elvis menjelaskan bahwa insiden tersebut diduga dipicu kesalahpahaman masyarakat terkait perbedaan alokasi Dana Desa atau Dana Kampung Kabupaten Puncak antara Tahun Anggaran 2025 dan 2026.

Menurut Elvis, Pemerintah Kabupaten Puncak bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sebelumnya telah berupaya memberikan penjelasan kepada para kepala kampung mengenai perubahan alokasi anggaran tersebut.

Ia menegaskan, penurunan Dana Desa bukan disebabkan oleh pemotongan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Puncak maupun pihak tertentu.

“Dana kampung tahun 2025 berbeda dengan tahun 2026. Jadi, saya selaku Bupati bersama Forkopimda memberikan penjelasan mengenai perbedaan tersebut,” ujar Elvis.

Elvis menjelaskan, Dana Desa Kabupaten Puncak yang terealisasi pada 2025 mencapai Rp154.743.813.800. Sementara alokasi Dana Desa pada 2026 tercatat sebesar Rp103.161.395.000. Dengan demikian, terdapat penurunan sekitar Rp51,58 miliar atau 33,33 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Menurut Elvis, perubahan tersebut merupakan bagian dari kebijakan efisiensi anggaran dan bukan pemotongan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Puncak. Namun, penjelasan mengenai perubahan anggaran tersebut belum sepenuhnya dipahami masyarakat.

Situasi kemudian berkembang hingga terjadi aksi pelemparan batu, pembakaran, perusakan, dan penjarahan terhadap sejumlah fasilitas pemerintahan.

Pemerintah Kabupaten Puncak juga meluruskan informasi mengenai jumlah fasilitas pemerintahan yang terdampak. Elvis menyebut tidak seluruh kantor pemerintahan terbakar habis sebagaimana informasi yang sebelumnya beredar.

Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Puncak, fasilitas yang terbakar hingga rata dengan tanah meliputi Kantor Dinas Kesehatan, Gudang BNPB, Kantor DPRK—khususnya ruang kerja DPRK—serta Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Sementara sejumlah fasilitas lainnya mengalami kebakaran sebagian, yakni Kantor PMK, bagian dalam Kantor Bupati dan Wakil Bupati, khususnya ruang Wakil Bupati dan ruang staf ahli, serta Kantor Keuangan. Sebagian ruangan pada fasilitas tersebut juga mengalami penjarahan.

Selain bangunan kantor, satu unit kendaraan roda empat milik Bagian Umum Setda turut terdampak, sedangkan pagar Kantor Dinas Pendidikan mengalami kerusakan. Adapun fasilitas yang mengalami perusakan dan/atau penjarahan meliputi Kantor Diskominfo, Kesbangpol, Inspektorat, Dinas Sosial, PTSP, BKD, serta Perindagkop.

Menghadapi situasi tersebut, Elvis mengatakan Pemerintah Kabupaten Puncak bersama aparat keamanan terus melakukan koordinasi untuk menjaga kondisi daerah tetap aman dan kondusif.

Koordinasi dilakukan bersama jajaran TNI dan Polri, termasuk Kodim, Koramil, Polsek, dan Polres Puncak.

Elvis menyampaikan apresiasi kepada aparat keamanan yang telah membantu pemerintah menjaga situasi keamanan di Kabupaten Puncak.

“Saya menyampaikan terima kasih kepada pihak keamanan yang telah membantu pemerintah dalam menjaga keamanan. Pemerintahan tetap berjalan dan kami tidak akan mundur satu langkah pun dalam menjalankan amanat undang-undang,” tegasnya.

Untuk proses hukum, Elvis mengatakan penanganan aksi pembakaran, perusakan, dan penjarahan telah diserahkan kepada aparat keamanan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Meski demikian, Elvis menegaskan pemerintah tetap mengedepankan pendekatan persuasif dalam meredakan situasi. Ia mengajak seluruh kepala kampung, kepala suku, dan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi maupun memberikan ruang kepada pihak tertentu yang berupaya memanfaatkan situasi.

“Kabupaten Puncak adalah rumah kita bersama. Masyarakat adalah rakyat saya. Karena itu, mari kita kembali bersama-sama menjaga keamanan dan melanjutkan pemerintahan,” kata Elvis.

Pemerintah Kabupaten Puncak selanjutnya akan mengundang seluruh kepala kampung untuk mengikuti pertemuan guna memberikan penjelasan secara terbuka mengenai realisasi serta perubahan alokasi Dana Desa.

Upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat juga akan melibatkan Pemerintah Provinsi Papua Tengah.

Elvis menyampaikan bahwa Gubernur Papua Tengah dijadwalkan berkunjung ke Kabupaten Puncak pada 14 Agustus 2026. Pertemuan tersebut diharapkan menjadi ruang untuk menjelaskan secara langsung perubahan dan realisasi anggaran kepada para kepala kampung serta masyarakat.

Menurut Elvis, penyesuaian anggaran tidak hanya terjadi di Kabupaten Puncak, tetapi juga di sejumlah daerah lainnya. Karena itu, ia berharap perubahan alokasi tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari kebijakan anggaran dan tidak berkembang menjadi kecurigaan di tengah masyarakat.

Di tengah situasi yang terjadi, Pemerintah Kabupaten Puncak memastikan persiapan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 tetap diupayakan berlangsung aman, tertib, dan lancar.

Elvis kembali mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan serta tidak memanfaatkan situasi untuk kepentingan kelompok tertentu.

“Kami berharap seluruh masyarakat Kabupaten Puncak bersama-sama menjaga keamanan. Jangan ada pihak lain yang memanfaatkan situasi ini. Pemerintah tetap bekerja dan pemerintahan harus terus berjalan,” pungkasnya.
(Diskominfo Puncak)