Akses Jalan Waa Banti Ditutup, Warga Mengadu ke DPRK Mimika: Jangan Persulit Rakyat Kecil!

TIMIKA, Nemangkawipos.com – Puluhan warga dari Kampung Waa Banti I, Banti II, dan Opitawak, Distrik Tembagapura, mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, Senin (13/4/2026). Kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasi mendesak terkait penutupan akses jalan utama dari Pos Banti Gate menuju wilayah Waa Banti yang kini melumpuhkan aktivitas masyarakat.

Delegasi warga yang terdiri dari kepala kampung, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, hingga tokoh perempuan itu diterima langsung oleh anggota DPRK Mimika, yakni Anton N. Alom, Dolfin Beanal, dan Amons Jamang.

Tokoh pemuda Kampung Waa Banti, Obet Natkime, menegaskan bahwa jalan tersebut merupakan satu-satunya akses vital bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

“Akses itu satu-satunya jalur bagi kami untuk membeli makanan, minuman, dan pakaian. Kami ingin kehidupan berjalan normal. Jangan sampai ada masalah lain, tapi kami masyarakat kecil yang jadi korban,” ujarnya.

Hal senada disampaikan tokoh perempuan, Martina Natkime. Ia mengungkapkan bahwa penutupan jalan juga berdampak serius terhadap pendidikan anak-anak serta akses layanan kesehatan.

“Kami minta pemerintah dan DPRK segera buka akses ini. Anak-anak sekolah dan warga yang sakit sangat kesulitan,” katanya.

Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua Pansus Kemanusiaan Penanganan Konflik DPRK Mimika, Anton N. Alom, memastikan pihaknya akan segera mengambil langkah cepat.

Ia menyebut DPRK telah menerima laporan resmi terkait penutupan akses dari Pos Empat menuju Kampung Waa Banti dan akan segera melakukan peninjauan langsung ke lapangan.

“Akses ini berdampak pada pendidikan, kesehatan, dan ekonomi warga. Kami akan turun langsung untuk melihat kondisi riil di lapangan,” jelasnya.

Anton juga menambahkan bahwa DPRK Mimika telah membentuk empat panitia khusus (Pansus), di mana salah satunya fokus pada penanganan persoalan kemanusiaan seperti yang terjadi di Waa Banti.

Sikap tegas disampaikan anggota DPRK Mimika dari Daerah Pemilihan V sekaligus Ketua Komisi II, Dolfin Beanal. Ia menegaskan bahwa aparat keamanan seharusnya menjadi pelindung masyarakat, bukan justru menghambat aktivitas warga.

“Saya pertegas, siapa pun yang mempersulit rakyat kecil harus ditindak tegas. Kami akan telusuri sampai ke akar persoalan,” tegasnya.

Dolfin juga meminta evaluasi terhadap pihak-pihak yang dinilai tidak mampu menyelesaikan persoalan keamanan di wilayah tersebut.

“Keamanan itu ranah aparat, tetapi masyarakat harus dilindungi. Kalau ada yang mempersulit, saya minta diganti. Aparat harus hadir sebagai pelindung, bukan penghambat,” ujarnya.

Sebagai solusi jangka panjang, Dolfin mengusulkan agar fasilitas pelayanan publik seperti Polsek, Koramil (Danramil), serta kantor Community Development ditempatkan lebih dekat dengan permukiman warga di Kampung Waa Banti.

Sementara itu, Sekretaris Pansus Kemanusiaan, Amons Jamang, memastikan kunjungan lapangan akan dilakukan dalam waktu dekat guna mencari solusi konkret agar akses jalan segera dibuka kembali.

“Kami akan turun langsung dan memastikan ada solusi agar aktivitas masyarakat kembali normal,” pungkasnya.