DPR Nilai Kinerja Koordinator Regional MBG Papua Tengah Gagal, Diminta Diganti

NABIRE, Nemangkawipos.com – Polemik operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Papua Tengah kian memanas. Sejumlah fasilitas dapur dinilai tidak memenuhi standar teknis, terutama terkait ketiadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang memadai.

Kritik keras pun diarahkan tidak hanya kepada mitra pelaksana di lapangan, tetapi juga kepada pihak koordinator wilayah yang memiliki kewenangan dalam proses verifikasi serta pemberian izin operasional.

Anggota Komisi II DPR Provinsi Papua Tengah sekaligus Ketua Fraksi Partai Gerindra, Araminus Omaleng, mendesak Badan Gizi Nasional untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut.

Ia secara tegas meminta pergantian pimpinan pada struktur koordinasi wilayah Papua Tengah. Araminus menilai Koordinator Wilayah Papua Tengah, Nalensius Situmorang, telah gagal menjalankan fungsi pembinaan terhadap 11 dapur SPPG yang kini operasionalnya telah dihentikan.

Dari jumlah tersebut, mayoritas dapur diketahui tidak memiliki IPAL sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan teknis.

“Kesalahannya ada di beliau. Kenapa memberikan izin tanpa memeriksa secara menyeluruh kualitas dapur tersebut. Oleh karena itu, koordinator Papua Tengah harus segera diganti. Termasuk juga koordinator regional yang ada di Timika,” tegas Araminus dalam keterangannya, Rabu pagi (14/4/2026).

Legislator asal Daerah Pemilihan IV Kabupaten Mimika itu juga mempertanyakan dasar hukum dan teknis yang digunakan dalam pemberian izin operasional dapur.

Ia menilai janggal karena dapur-dapur tersebut telah melayani sekolah selama kurang lebih satu tahun meski tidak memenuhi standar dasar sanitasi.

“Kalau memang tidak memenuhi standar, kenapa bisa berjalan dan memberikan pelayanan ke sekolah-sekolah selama ini?” ujarnya.

Selain menuntut evaluasi, Araminus menekankan pentingnya pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh rantai proses perizinan dan operasional dapur SPPG di Papua Tengah.

Ia menegaskan bahwa pergantian pejabat merupakan langkah krusial agar pengelolaan ke depan berjalan sesuai Standard Operating Procedure (SOP).

“Saya minta segera diganti. Kepala regional Papua Tengah harus diganti dengan yang baru, yang benar-benar bertanggung jawab. Semua dapur harus berjalan sesuai SOP, dan bangunannya juga harus sesuai standar,” tandasnya.

Polemik ini menjadi perhatian publik karena program SPPG berkaitan langsung dengan pemenuhan gizi dan kesehatan generasi muda. Aspek sanitasi dan pengolahan limbah dinilai sebagai komponen vital yang tidak dapat dikompromikan demi keamanan pangan dan kelestarian lingkungan.