DPR

Reses Tiga Hari, Luter Beanal Serap Aspirasi Warga Distrik Kuala dan Kwamki Narama

13
×

Reses Tiga Hari, Luter Beanal Serap Aspirasi Warga Distrik Kuala dan Kwamki Narama

Sebarkan artikel ini

Capt : Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRK Mimika, Luter Beanal, saat melaksanakan Reses Tahap II di Distrik Kuala dan Distrik Kwamki Narama, 11–14 Juli 2026. Dalam kegiatan tersebut, Luter menyerap berbagai aspirasi masyarakat, mulai dari pembangunan dan pengaspalan jalan, penerangan jalan umum, penyediaan jaringan listrik, rumah layak huni, hingga program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Foto: Stendy.

Example 468x60

TIMIKA, Nemangkawipos.com – Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRK Mimika, Luter Beanal, melaksanakan reses tahap II selama tiga hari berturut-turut di Distrik Kuala dan Distrik Kwamki Narama, pada 11, 13, dan 14 Juli 2026. Kegiatan tersebut dimanfaatkan untuk menyerap berbagai aspirasi masyarakat terkait pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar, hingga pemberdayaan ekonomi.

Kehadiran Luter Beanal disambut antusias oleh masyarakat yang memanfaatkan momentum reses untuk menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini dihadapi di kampung mereka.

Baca Juga :

Dalam dialog bersama warga, sejumlah tokoh masyarakat, di antaranya Melson Beanal, Pinus Beanal, dan Luky Ogamjomal, menyampaikan berbagai kebutuhan yang dinilai mendesak untuk segera ditindaklanjuti pemerintah daerah.

Beberapa aspirasi yang mengemuka antara lain pembangunan dan pengaspalan jalan, penimbunan akses jalan kampung, pembukaan ruas jalan baru, pemasangan penerangan jalan umum, serta penyediaan jaringan listrik bagi wilayah yang hingga kini belum terjangkau layanan PLN.

Selain itu, masyarakat juga mengusulkan pembangunan rumah layak huni melalui program rumah sehat, serta program pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk bantuan ternak babi sebagai salah satu sumber penghasilan keluarga.

Menanggapi berbagai usulan tersebut, Luter Beanal menegaskan bahwa reses merupakan bagian penting dari tugas anggota legislatif untuk melihat secara langsung kondisi masyarakat sekaligus memastikan program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan warga.

“Reses bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi ruang bagi kami untuk mendengar secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Seluruh aspirasi yang disampaikan akan kami kawal dan teruskan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar dapat menjadi prioritas dalam penyusunan program pemerintah,” ujar Luter.

Ia menegaskan bahwa DPRK memiliki tanggung jawab untuk mengawal proses penganggaran agar setiap program pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat di lapangan.

Menurutnya, pembangunan tidak hanya berorientasi pada infrastruktur, tetapi juga harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program ekonomi yang berkelanjutan.

Kegiatan reses tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat yang menilai kehadiran wakil rakyat secara langsung menjadi bukti kepedulian terhadap kondisi warga di kampung-kampung.

Luter berharap seluruh aspirasi yang telah dihimpun dapat menjadi dasar dalam pembahasan program dan anggaran pemerintah daerah pada tahun mendatang.

“Kami akan terus menyuarakan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Reses adalah kesempatan untuk lebih dekat dengan rakyat, mendengar langsung persoalan mereka, dan memperjuangkannya agar dapat diwujudkan melalui kebijakan pemerintah daerah,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *