Reses Dapil VI, Hj. Rampeani Rachman Tekankan Sinergi Lintas Sektor untuk Pembangunan Pesisir Mimika

TIMIKA, Nemangkawipos.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika dari Daerah Pemilihan (Dapil VI), Hj. Rampeani Rachman, menggelar agenda Reses Tahap II di Yayasan Jabal Rahmah, Kaugapu, Distrik Mimika Timur, Rabu (15/7/2026). Kunjungan ini menjadi ajang konsolidasi untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat dalam mengakselerasi pembangunan di wilayah pesisir.

​Sebagai wakil rakyat yang membawahi sembilan distrik di wilayah pesisir, Hj. Rampeani menegaskan bahwa perannya adalah sebagai fasilitator yang menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pemerintah daerah.

​Dalam dialog yang melibatkan unsur TNI-Polri, tokoh agama, serta instansi teknis, Hj. Rampeani menyoroti posisi strategis Distrik Mimika Timur sebagai pusat penyuplai kebutuhan ekonomi daerah. Salah satu perhatian utamanya adalah kondisi Pelabuhan Pomako.

​”Pelabuhan Pomako adalah urat nadi ekonomi kita. Saya meminta para lurah, kepala distrik, dan instansi terkait untuk memaparkan kondisi riil di lapangan agar kita dapat mencari solusi bersama, bukan sekadar mencari kesalahan. Aspirasi yang akurat akan mempermudah kami di DPRK dalam memperjuangkannya ke pemerintah daerah,” ujar politisi Partai Perindo tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Hj. Rampeani memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai fungsi utama DPRK, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ia menekankan pentingnya kolaborasi agar setiap rupiah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga pesisir.

​”Pemerintah daerah adalah eksekutor anggaran melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sementara kami di DPRK bertugas mengawasi agar program tersebut berjalan sesuai kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

​Terkait program Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) tahun 2026, Hj. Rampeani mengungkapkan bahwa fokus utamanya saat ini adalah peningkatan sarana ibadah di wilayah pesisir. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan spiritual masyarakat menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun karakter dan kerukunan di Mimika.

​”Tahun ini saya memprioritaskan pelayanan rumah ibadah. Wilayah pesisir masih membutuhkan banyak sentuhan pembangunan di sektor ini. Kami akan mengawal penganggarannya agar segera direalisasikan oleh pemerintah daerah sesuai mekanisme yang berlaku,” tambahnya.

Reses ini ditutup dengan komitmen bersama untuk menjaga kondusivitas wilayah serta memastikan bahwa setiap usulan yang masuk ke DPRK benar-benar mewakili kepentingan umum. Dengan pendekatan kolaboratif ini, Hj. Rampeani berharap pembangunan di Mimika Timur dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat pesisir.