Wakil Ketua I Sementara DPRD Mimika, Asri Akkas: Kawal Pembangunan Air Bersih, Rumah Layak Huni, dan Fasilitas Nakes di Dapil 6

TIMIKA, NemangkawiPos.com – Wakil Ketua I sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika, Asri Akkas, S.Kom, menegaskan komitmennya untuk mengawal dan mengawasi kebutuhan utama masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) 6, terutama program yang telah diajukan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kampung dan distrik.

Menurutnya, DPRD akan memastikan bahwa dinas-dinas terkait benar-benar menjalankan program yang telah direncanakan, serta memantau perkembangan proyek-proyek prioritas yang menyangkut kepentingan masyarakat.

“Kami akan mengawal dan mengawasi sejauh mana perkembangan program yang diajukan dalam Musrenbang, khususnya terkait kebutuhan utama masyarakat seperti air bersih dan rumah layak huni,” ujar Asri saat ditemui, Rabu (5/3/2025).

Air bersih dan rumah layak huni harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah dalam pembangunan di Dapil 6.

“Kita harus melihat skala prioritas dalam pembangunan. Air bersih dan rumah layak huni adalah kebutuhan mendesak yang harus segera direalisasikan oleh pemerintah daerah,” tegasnya.

Menurutnya, masih banyak masyarakat di Dapil 6 yang belum mendapatkan akses air bersih yang layak, serta masih tinggal di rumah-rumah tidak layak huni, yang seharusnya menjadi perhatian utama dalam pembangunan daerah.

Selain infrastruktur dasar, Asri juga menyoroti minimnya fasilitas kesehatan serta keterbatasan sarana operasional bagi tenaga kesehatan (nakes) yang bertugas di daerah tersebut.

“Bagaimana tenaga kesehatan bisa menjalankan tugas mereka dengan baik jika fasilitas kesehatan di tempat tugas masih sangat minim? Ini sangat riskan,” katanya.

Ia menekankan bahwa pemerintah perlu memastikan tersedianya sarana transportasi dan operasional bagi tenaga kesehatan, terutama dalam kondisi darurat atau kejadian emergency.

“Banyak tenaga kesehatan mengalami kesulitan dalam operasional mereka, terutama ketika harus pulang pergi dari tempat tugas, atau ketika menghadapi kasus darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pemerintah harus segera menyediakan fasilitas ini agar pelayanan kesehatan bisa maksimal,” tambahnya.