Waket I DPRK Mimika Kunjungi Kampung Naina Muktipura, Soroti Bansos Tak Tepat Sasaran dan Gaji Rendah Kader Malaria

TIMIKA, Nemangkawipos.com – Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, Asri Akkas, S.Kom, melaksanakan kunjungan kerja tahap II ke Kampung Naena Muktipura, Distrik Iwaka, Kabupaten Mimika, pada Rabu (30/7/2025). Kegiatan berlangsung di balai kampung dan turut didampingi oleh Kepala Kampung, Lalu Sukri Rahman.

Dalam dialog bersama warga, sejumlah persoalan penting mencuat. Di antaranya penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dinilai tidak tepat sasaran, terbatasnya akses air bersih, serta rendahnya honor kader malaria.

Kepala Kampung Naena Muktipura, Lalu Sukri Rahman, menyampaikan bahwa bansos dari pemerintah pusat sering kali tidak tepat sasaran. “Ada penerima yang sudah tidak berdomisili di kampung, bahkan ada yang sudah meninggal dunia namun masih tercatat sebagai penerima aktif,” ujarnya.

Keluhan serupa datang dari para kader malaria, yang sebagian besar merupakan ibu rumah tangga yang bekerja di bawah naungan LSM Perdaki. Sejak mulai bekerja pada 2021, delapan kader hanya menerima honor sebesar Rp500.000 per bulan, meski menangani 80 hingga 100 pasien malaria setiap bulan. Kontrak kerja mereka diketahui berlaku hingga tahun 2030.

“Kami hanya menerima gaji lima ratus ribu rupiah per bulan. Sangat tidak sebanding dengan beban kerja kami yang berat,” ungkap salah satu kader.

Masalah lain yang disampaikan warga adalah minimnya infrastruktur air bersih. Hingga saat ini, sebagian besar masyarakat masih mengandalkan air hujan dan sumur galian untuk keperluan sehari-hari. Mereka juga berharap adanya program bantuan rumah layak huni khusus bagi warga Orang Asli Papua (OAP).

Menanggapi keluhan warga, Asri Akkas menegaskan komitmennya untuk terus mengawasi penggunaan Dana Desa serta pelaksanaan program Koperasi Merah Putih agar tepat sasaran dan benar-benar memberdayakan masyarakat.

“Segala masukan yang disampaikan masyarakat akan saya kawal. Penggunaan anggaran harus benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur,” ujar Asri.

Ia juga menyampaikan bahwa pengembangan SDM harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan di tingkat kampung.

“Kita dorong agar anggaran desa dan program-program kabupaten difokuskan pada pengembangan sumber daya manusia. Ini harus menjadi perhatian serius dan tidak bisa disepelekan. Jangan sampai anggaran habis, tapi tidak menghasilkan apa-apa,” tegasnya.

Asri juga mengajak warga agar aktif menyampaikan usulan melalui forum Musrenbang. Menurutnya, perencanaan yang berasal dari bawah perlu dikawal agar masuk dalam penganggaran kabupaten dan mendapat perhatian dari para wakil rakyat.

“Kita di Dapil VI punya Ketua DPR dan Wakil Ketua. Mari bangun komunikasi yang baik, agar semua keluhan masyarakat bisa kami kawal hingga benar-benar dirasakan manfaatnya. Kita dorong program-program yang berdampak langsung, bukan yang hanya bersifat seremonial dan menghabiskan anggaran,” tutup Asri.