Dessy Putrika Minta OPD Berkinerja Baik Diberi Reward, yang Tak Maksimal Dievaluasi

TIMIKA, Nemangkawipos.com – Ketua Fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, Dessy Putrika, SE, menyoroti kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika yang dinilai masih belum maksimal menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Dessy meminta Bupati dan Wakil Bupati Mimika tidak hanya melakukan evaluasi secara administratif, tetapi juga berani menerapkan sistem reward and punishment berdasarkan capaian kinerja masing-masing OPD.

Menurutnya, OPD yang mampu bekerja maksimal dan mencapai target yang telah ditetapkan patut mendapatkan penghargaan. Sebaliknya, OPD yang kinerjanya belum maksimal harus dievaluasi dan dibina.

“Kalau kinerjanya bagus perlu diberikan reward, kalau tidak bagus harus diberikan punishment,” tegas Dessy Putrika kepada timikabisnis.com, Jumat (4/9/2026).

Ia mengatakan, penghargaan bagi OPD yang berkinerja baik dapat diberikan dalam berbagai bentuk, termasuk penambahan anggaran, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), maupun insentif lainnya.

Namun, Dessy menekankan pemberian reward harus memiliki dasar penilaian yang jelas, objektif, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Reward itu kompensasinya melalui pemberian penambahan anggaran atau lainnya buat OPD yang dianggap berhasil. Dan pemberian itu harus berdasarkan penilaian kinerja,” ujarnya.

Selain mengevaluasi OPD, Dessy juga mengingatkan para pegawai agar meningkatkan disiplin dan kinerja dalam menjalankan tugas.

Pimpinan OPD, kata dia, memiliki tanggung jawab untuk mengingatkan bawahannya sekaligus memberikan perhatian kepada pegawai yang menunjukkan kinerja baik.

Menurutnya, kedisiplinan, termasuk absensi, juga perlu menjadi salah satu indikator dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja aparatur.

Dessy menilai penerapan sistem penghargaan dan sanksi berbasis kinerja penting untuk mendorong aparatur pemerintah bekerja lebih profesional, disiplin dan bertanggung jawab.

Ia juga mengingatkan agar TPP tidak hanya dipandang sebagai hak yang diterima setiap pegawai, tetapi dapat menjadi salah satu instrumen pemerintah daerah untuk mendorong peningkatan produktivitas dan pencapaian target organisasi.

Karena itu, politisi Demokrat tersebut berharap Bupati dan Wakil Bupati Mimika melakukan evaluasi secara berkala terhadap seluruh OPD.

Evaluasi tersebut, menurut Dessy, harus mencakup capaian program, realisasi target, kualitas pelayanan publik, kedisiplinan hingga tanggung jawab masing-masing perangkat daerah.

“Yang bekerja bagus harus dihargai. Tetapi kalau kinerjanya tidak bagus, tentu harus ada evaluasi dan tindakan sesuai ketentuan. Jangan sampai yang bekerja maksimal disamakan dengan yang tidak maksimal,” tegasnya.

Dessy juga meminta pemerintah daerah tidak ragu melakukan penyesuaian anggaran pada OPD yang dinilai tidak mampu mencapai target.

Menurutnya, apabila setelah dilakukan evaluasi suatu OPD tetap tidak menunjukkan kinerja yang maksimal, maka pemerintah daerah dapat mempertimbangkan pengurangan anggaran pada tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi dan ketentuan yang berlaku.

Ia berharap kebijakan berbasis kinerja tersebut dapat menciptakan budaya kerja yang lebih kompetitif dan berorientasi pada hasil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.

Dessy menambahkan, evaluasi kinerja bukan semata-mata untuk memberikan sanksi. Evaluasi juga penting bagi pemerintah daerah untuk mengetahui OPD mana yang membutuhkan pembinaan, perbaikan manajemen maupun peningkatan kapasitas aparatur.

Dengan demikian, pemberian penambahan anggaran, TPP maupun insentif diharapkan benar-benar mencerminkan kinerja dan kontribusi masing-masing OPD.

“Jangan sampai yang bekerja maksimal disamakan dengan yang tidak maksimal. Kita ingin semua OPD berlomba-lomba memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pungkas Dessy Putrika.