Buka Ruang Khusus Kontraktor OAP, Dinas PUPR Mimika Siapkan Mekanisme Penunjukan Langsung

TIMIKA, Nemangkawipos.com – Komisi IV DPRK Mimika meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mimika mempercepat pelaksanaan program pembangunan sekaligus memastikan keberpihakan terhadap kontraktor Orang Asli Papua (OAP).

Permintaan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi IV DPRK Mimika dan Dinas PUPR yang berlangsung di Gedung DPRK Mimika, Jumat (21/8/2026).

RDP dipimpin Ketua Komisi IV DPRK Mimika Elinus Balinol Mom, didampingi Wakil Ketua Komisi IV Anjelina Beanal, Sekretaris Yuliana Dice Amisim, anggota Darwin Kurnia Rombe, serta dihadiri Wakil Ketua III DPRK Mimika Ester Tsenawatme.

Dari pihak Pemerintah Kabupaten Mimika, hadir Kepala Dinas PUPR Inosensius Yoga Pribadi bersama jajaran kepala bidang.

Dalam RDP tersebut, Dinas PUPR memaparkan perkembangan pelaksanaan program tahun anggaran 2026. Dari total pagu anggaran sebesar Rp749,4 miliar, realisasi keuangan hingga saat ini baru mencapai Rp133,1 miliar atau sekitar 17,76 persen, sementara realisasi fisik berada di angka 18,63 persen.

Kepala Dinas PUPR Mimika Inosensius Yoga Pribadi menjelaskan, rendahnya realisasi tersebut dipengaruhi sejumlah proses teknis, mulai dari tahapan perencanaan, pengadaan, hingga penyesuaian pelaksanaan pekerjaan fisik.

Meski demikian, Yoga memastikan pihaknya terus melakukan percepatan agar program pembangunan dapat berjalan sesuai target.

Selain membahas progres pembangunan, RDP juga menyoroti keberpihakan pemerintah terhadap kontraktor OAP di Kabupaten Mimika.

Yoga menegaskan Dinas PUPR telah menyiapkan ruang bagi pelaku usaha lokal, khususnya kontraktor OAP, untuk terlibat dalam pekerjaan konstruksi pemerintah.

“Bermitra dengan teman-teman OAP, saya sepakat dan berterima kasih kepada Komisi IV karena pada saat pembahasan anggaran di Makassar, Pak Ketua Komisi sudah tegas mengalokasikan untuk teman-teman kontraktor GEL agar meminta alokasi yang khusus,” kata Yoga.

Menurutnya, Dinas PUPR telah membuka proses pendaftaran bagi kontraktor OAP untuk mengikuti pekerjaan melalui mekanisme Penunjukan Langsung (PL) sesuai kemampuan dan kapasitas masing-masing.

“Jadi itu khususkan untuk teman-teman OAP untuk bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan PL sesuai dengan kemampuan atau kapasitas mereka. Itu kami lakukan,” ujarnya.

Tidak hanya memberikan kesempatan pekerjaan, Dinas PUPR juga melakukan pembinaan kepada kontraktor OAP agar memahami proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Yoga menyebut terdapat sekitar 12 asosiasi kontraktor OAP di Mimika yang terus didorong untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme.

“Dengan momen itu kami lakukan pembinaan lewat asosiasi sehingga asosiasi bisa ikut membina. Jadi tidak hanya Dinas PU, tetapi juga asosiasi ikut membina,” jelasnya.

Ketua Komisi IV DPRK Mimika Elinus Balinol Mom mengatakan RDP tersebut memberikan gambaran mengenai progres penggunaan anggaran sekaligus kendala yang dihadapi Dinas PUPR dalam melaksanakan program pembangunan.

Ia menilai, memasuki triwulan ketiga, pemerintah daerah perlu segera mencari solusi terhadap berbagai kendala agar penyerapan anggaran tidak terlambat.

“Kita sudah mendapatkan gambaran terkait realisasi penggunaan anggaran, khususnya di Dinas PUPR. Ada beberapa keterlambatan yang perlu kita lihat bersama dan mencari solusi,” kata Elinus.

Sementara itu, anggota Komisi IV DPRK Mimika Darwin Kurnia Rombe menyampaikan bahwa masyarakat masih mempertanyakan sejumlah ruas jalan yang belum tuntas.

Beberapa di antaranya yakni Jalan Baru, ruas Petrosi menuju Bandara, serta ruas SP2-SP5. Darwin berharap pemerintah daerah mempercepat penyelesaian infrastruktur tersebut karena berkaitan langsung dengan aktivitas dan mobilitas masyarakat.

Menanggapi persoalan sejumlah ruas jalan, Kepala Dinas PUPR menjelaskan bahwa beberapa pekerjaan masih terkendala persoalan lahan dan proses penyelesaian ganti rugi. Untuk ruas Jalan Baru dan Petrosi, pemerintah masih menunggu penyelesaian status tanah sebelum peningkatan pembangunan dapat dilanjutkan.

Selain infrastruktur jalan, persoalan banjir juga menjadi perhatian dalam RDP. Yoga menjelaskan, kondisi geografis Mimika yang relatif datar serta adanya penyempitan aliran sungai menjadi salah satu faktor yang menyebabkan genangan ketika curah hujan tinggi.

Pemerintah, kata dia, akan melakukan normalisasi sungai dan memperkuat penanganan drainase secara bertahap.
Namun, penanganan banjir tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan juga dinilai penting.

“Tidak hanya pemerintah, tetapi kesadaran masyarakat juga sangat penting dalam menjaga lingkungan, terutama tidak membuang sampah di sungai,” ujarnya.

RDP tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRK Mimika terhadap pelaksanaan pembangunan daerah. Komisi IV menekankan agar anggaran yang telah dialokasikan dapat segera direalisasikan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus memastikan pelaku usaha OAP memperoleh ruang yang sesuai dalam pembangunan di Kabupaten Mimika.