Menagih Janji Kesejahteraan: Ketika Kamera Pergi, Apa Kabar Koperasi Desa Merah Putih?

TIMIKA, Nemangkawipos.com – Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRK Mimika meminta Pemerintah Kabupaten Mimika memastikan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tidak berhenti pada seremoni peresmian, tetapi benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat di kampung-kampung.

Ketua Fraksi Gerindra DPRK Mimika, Elinus Balinol Mom, menyoroti keberlanjutan KDMP yang telah diresmikan di sejumlah wilayah, termasuk Kampung Atuka, Limau Asri (SP5), dan Wangirja (SP9).

Menurut Elinus, kehadiran pejabat pemerintah dan kemeriahan saat peresmian seharusnya menjadi awal pembinaan koperasi secara berkelanjutan, bukan justru menjadi akhir dari perhatian pemerintah.

“Jangan sampai ketika kamera dan pejabat pergi, masyarakat kembali menghadapi persoalan yang sama. Koperasi harus benar-benar berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegas Elinus.

Ia mengatakan, khususnya bagi masyarakat Kampung Atuka sebagai wilayah pesisir, koperasi membutuhkan pendampingan yang serius, mulai dari akses permodalan, tata kelola, hingga kepastian pasar.

Menurutnya, koperasi tidak cukup hanya dibentuk dan diresmikan. Pemerintah harus memastikan setiap koperasi memiliki kegiatan usaha yang produktif dan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

Elinus mempertanyakan indikator yang digunakan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Mimika dalam mengukur keberhasilan pembinaan koperasi.

Ia menilai keberhasilan koperasi tidak semestinya hanya dilihat dari jumlah koperasi yang terbentuk, peresmian, maupun penghargaan yang diterima.

“Yang lebih penting adalah apakah koperasi benar-benar aktif, memiliki kegiatan usaha produktif, mampu meningkatkan pendapatan anggota, serta memiliki akses terhadap modal dan pasar,” ujarnya.

Ia juga menyoroti masih adanya koperasi yang secara administratif terdaftar, tetapi aktivitas usahanya tidak berjalan secara rutin.

“Jangan sampai koperasi hanya ada nama dan papan nama, tetapi tidak ada aktivitas usaha yang produktif. Masyarakat membutuhkan koperasi yang hidup, bukan sekadar koperasi yang tercatat secara administratif,” tegasnya.

Karena itu, Fraksi Gerindra meminta Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Mimika memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap KDMP secara berkala.

Setiap koperasi, kata Elinus, harus memiliki rencana usaha yang jelas, pengurus yang memahami tata kelola koperasi, akses permodalan, serta jaringan pemasaran yang mampu menopang keberlangsungan usaha.

Ia menilai masyarakat kampung membutuhkan bukti nyata dari program pemberdayaan ekonomi. Bagi masyarakat pesisir seperti di Atuka, koperasi diharapkan mampu membuka akses modal, membantu pemasaran hasil usaha, sekaligus meningkatkan kesejahteraan anggota.

Fraksi Gerindra juga mendorong pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap KDMP yang telah diresmikan untuk memastikan program tersebut berjalan sesuai tujuan.

“Yang dibutuhkan masyarakat bukan hanya seremoni dan penghargaan. Yang mereka butuhkan adalah koperasi yang benar-benar hidup, usaha yang berjalan, pasar yang terbuka, dan manfaat ekonomi yang bisa mereka rasakan,” kata Elinus.

Ia berharap kritik tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah agar KDMP di Mimika tidak sekadar menjadi program yang ramai saat diluncurkan, tetapi mampu tumbuh menjadi kekuatan ekonomi masyarakat di kampung-kampung.

“Sebab bagi masyarakat di wilayah pelosok, ketika kamera dan pejabat telah pergi, yang tersisa bukan lagi seremoni, melainkan pertanyaan: apakah janji tentang kesejahteraan itu benar-benar akan diwujudkan?” pungkasnya.