TIMIKA, nemangkawipos.com – Aliansi Peduli Penguasa Papua Kabupaten Mimika menyoroti pernyataan Penjabat (Pj) Bupati Mimika, Valentinus Sudarjanto Sumito, terkait dugaan keterlibatan banyak pihak dalam proyek penunjukan langsung di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika. Senin 6 Januari 2025.
Koordinator Aliansi Pengusaha Papua, Faya Alfonso Naa, menyambut baik komitmen Pj Bupati untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek. Namun, ia menekankan bahwa langkah tersebut harus diikuti dengan pengawasan ketat agar tidak berhenti pada tataran wacana semata.
Dalam pernyataannya, Pj Bupati menyebut adanya pihak-pihak tertentu yang mendapatkan lebih dari satu proyek tetapi tetap mengeluhkan pembagian yang tidak merata. Situasi ini mencerminkan perlunya sistem pengelolaan proyek yang lebih tegas, adil, dan transparan.
“Kami mendukung langkah Pj Bupati untuk membuka data proyek penunjukan langsung dari setiap OPD. Transparansi ini merupakan langkah penting untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme,” ujar Faya.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa transparansi tidak hanya berarti membuka data, tetapi juga memastikan implementasi kebijakan yang adil. Selain itu, mekanisme pengawasan oleh masyarakat dan pihak independen perlu diperkuat untuk menjamin keberlanjutan langkah tersebut.
Aliansi menyoroti mekanisme penunjukan langsung yang rentan terhadap penyimpangan.
Oleh karena itu, mereka mendesak Pemkab Mimika untuk mulai menerapkan sistem tender terbuka bagi proyek-proyek yang memenuhi kriteria tertentu.
“Janji memperbaiki tata kelola pemerintahan demi memudahkan bupati definitif di masa depan adalah langkah yang patut diapresiasi. Namun, kami menuntut agar ini benar-benar menjadi prioritas utama, bukan sekadar retorika,” tegas Faya.
Aliansi juga menggarisbawahi pentingnya keberpihakan kepada pengusaha asli Papua dalam pengelolaan proyek, sebagaimana diatur dalam Perpres 17 Tahun 2019. Mereka menilai ada indikasi keterlibatan pengusaha non-Papua yang menggunakan nama Papua untuk memperoleh proyek.
“Kami mendesak agar mekanisme pengelolaan proyek dilakukan melalui satu pintu dengan pembentukan badan khusus untuk memastikan keberpihakan kepada pengusaha asli Papua. Ini adalah langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dan memberdayakan ekonomi lokal,” ujar Faya.
Aliansi mengajak masyarakat untuk aktif mengawasi pengelolaan proyek pemerintah di Kabupaten Mimika. Partisipasi publik dianggap sebagai kunci menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.
“Kami akan terus memantau kebijakan ini dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil benar-benar sesuai dengan prinsip keadilan dan keterbukaan,” tutup Faya.
