TIMIKA, Nemangkawipos.com – Kekosongan stok semen di sejumlah gudang Kabupaten Mimika mulai menjadi perhatian DPRK Mimika. Kondisi tersebut dikhawatirkan menghambat pelaksanaan berbagai pekerjaan fisik pemerintah, terutama proyek yang baru akan berjalan menjelang akhir tahun anggaran.
Menindaklanjuti persoalan tersebut, Komisi II DPRK Mimika melakukan pengawasan langsung ke sejumlah gudang semen di Timika pada Rabu (11/11/2026). Dalam peninjauan itu, Wakil Ketua Komisi II DPRK Mimika, Mariunus Tandiseno, didampingi anggota Komisi II Dessy Putrika, mengecek ketersediaan stok sekaligus mencari tahu penyebab terganggunya pasokan semen.
Usai melakukan pengawasan, Mariunus kepada Nemangkawipos.com mengatakan pihaknya telah memeriksa tiga gudang, khususnya gudang yang menangani distribusi semen Tonasa. Dari hasil peninjauan tersebut, stok semen yang dibutuhkan untuk kegiatan pembangunan masih mengalami kekosongan.
Menurutnya, pihak gudang menyampaikan bahwa keterlambatan pasokan dipengaruhi kondisi cuaca dan kerusakan kapal pengangkut. Selain itu, kenaikan harga bahan baku produksi semen, seperti batu bara dan solar, turut memengaruhi kondisi pasokan dan berpotensi berdampak terhadap harga jual semen ketika kembali tersedia.
“Kami sudah turun dan mengecek tiga gudang. Memang stok semen sementara ini masih kosong. Alasan yang disampaikan kepada kami adalah persoalan cuaca dan ada juga kerusakan kapal. Selain itu, bahan baku untuk mengolah semen, seperti batu bara dan solar, mengalami kenaikan harga sehingga turut memengaruhi kondisi pasokan,” jelas Mariunus.
Ia menyebutkan, pasokan semen Tonasa yang diperkirakan tersedia di Timika sekitar 250 ton. Namun, jumlah tersebut dinilai belum mencukupi kebutuhan pembangunan, mengingat masih banyak pekerjaan fisik pemerintah yang belum berjalan, khususnya kegiatan yang bersumber dari anggaran perubahan.
Mariunus mengkhawatirkan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan fisik dapat berdampak terhadap kualitas pembangunan. Sebab, waktu pengerjaan semakin terbatas, sementara berbagai kendala di lapangan masih harus dihadapi kontraktor.
Karena itu, ia berharap kegiatan pembangunan fisik ke depan dapat dipersiapkan dan dilaksanakan lebih awal. Menurutnya, perencanaan seharusnya dilakukan pada tahun sebelumnya, sehingga ketika memasuki tahun anggaran berjalan, pemerintah tinggal melaksanakan proses pelelangan proyek, pekerjaan fisik, dan pengawasan.
“Kegiatan fisik harus secepatnya dilaksanakan. Paling lambat bulan Maret sudah harus berjalan. Perencanaan sebenarnya harus dilakukan pada tahun sebelumnya, sehingga pada tahun berjalan tinggal proses pelelangan proyek dan pengawasan. Dengan begitu, pelaksanaan pekerjaan bisa lebih cepat dan kualitasnya tetap terjaga,” tegasnya.
Ia juga meminta pemerintah daerah terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan pihak distributor maupun perusahaan pemasok semen. Menurutnya, ketersediaan material pembangunan harus menjadi perhatian serius agar pekerjaan pemerintah tidak terhambat akibat kekosongan pasokan.
Selain persoalan pasokan, Mariunus turut menyoroti penggunaan merek semen tertentu sebagai standar dalam pekerjaan pembangunan di Kabupaten Mimika. Ia mempertanyakan mengapa semen Tonasa menjadi standar yang digunakan, sementara produk semen Conch atau Kons yang disebut berasal dari Manokwari, Papua Barat, juga tersedia dan dinilai memiliki kualitas yang baik.
Menurut Mariunus, pihaknya memperoleh informasi adanya pasokan semen Kons dalam jumlah sekitar 2.000 ton. Namun, semen tersebut disebut belum dapat digunakan untuk pekerjaan karena adanya ketentuan standar dari dinas teknis yang mengutamakan penggunaan semen Tonasa.
Kondisi itu menjadi perhatian Mariunus karena di satu sisi pasokan semen Tonasa mengalami kendala, sementara produk semen lain yang tersedia belum dapat dimanfaatkan untuk mendukung percepatan pekerjaan fisik.
“Kalau barangnya tidak ada, semen Tonasa tidak tersedia, sementara waktu terus berjalan, siapa yang rugi? Ada semen Kons yang jumlahnya sekitar 2.000 ton, tetapi mereka tidak bisa menggunakan karena standar dari dinas terkait adalah semen Tonasa. Padahal, semen Kons ini produk Papua. Kita bisa mengecek langsung ke Manokwari apa kendalanya sehingga pasokannya belum bisa didorong lebih cepat ke Timika,” ujarnya.
Ia menilai, penggunaan produk semen yang diproduksi di wilayah Papua berpotensi memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas. Selain mendukung kebutuhan pembangunan, pemanfaatan produk lokal juga dapat menjaga perputaran uang dan pendapatan tetap berada di wilayah Papua, tidak seluruhnya mengalir ke luar daerah.
Mariunus juga menyebut keunggulan semen Kons yang menurutnya memiliki karakteristik cepat kering dan dinilai baik ketika digunakan. Karena itu, ia meminta dinas teknis memberikan penjelasan mengenai standar yang menjadi dasar pemilihan produk semen untuk pekerjaan pemerintah.
“Kenapa hanya semen Tonasa yang dijadikan standar untuk digunakan pada pekerjaan di Kabupaten Mimika, sementara semen Kons juga ada dan merupakan produk Papua? Kalau memang semen Kons tidak bisa digunakan, perlu ada penjelasan. Tetapi kalau bisa digunakan, mengapa tidak dipertimbangkan untuk mempercepat kegiatan fisik yang ada daripada pekerjaan tidak selesai,” katanya.
Ia menegaskan, ke depan proses penawaran maupun penentuan spesifikasi material pembangunan tidak seharusnya hanya berfokus pada satu produk. Pemerintah perlu mempertimbangkan standar teknis, kualitas, harga, serta ketersediaan barang agar pelaksanaan pembangunan tidak terhambat.
Menurutnya, apabila suatu produk memenuhi persyaratan teknis dan standar mutu yang ditetapkan, pemerintah perlu membuka ruang evaluasi terhadap kemungkinan penggunaannya sebagai alternatif pasokan.
Lebih lanjut, legislator dari daerah pemilihan (Dapil) IV tersebut mengingatkan bahwa keterlambatan pasokan semen, terbatasnya waktu pengerjaan, dan berbagai kendala lainnya dapat menyebabkan sejumlah pekerjaan fisik pemerintah tidak selesai sesuai target.
Ia menilai persoalan kekosongan stok semen di Mimika harus segera ditangani melalui koordinasi antara pemerintah daerah, dinas teknis, distributor, dan pihak pemasok. Selain memastikan pasokan kembali tersedia, pemerintah juga perlu mempertimbangkan kebijakan pengadaan material yang tidak bergantung hanya pada satu merek.
Mariunus menyebut berdasarkan hasil peninjauan, belum tersedia penimbunan stok semen yang memadai di Kabupaten Mimika. Persoalan utama yang ditemukan berkaitan dengan proses pengiriman menggunakan kapal serta ketersediaan bahan baku untuk produksi semen.
“Kami melihat sendiri kondisi gudangnya. Memang belum ada penimbunan semen di Kabupaten Mimika. Persoalan utamanya adalah proses pengiriman menggunakan kapal dan bahan-bahan yang digunakan untuk memproduksi semen. Informasi yang kami terima, dalam satu sampai dua minggu ke depan semen Tonasa diharapkan sudah masuk,” ungkapnya.
Ia berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah agar kebutuhan material pembangunan dapat terpenuhi. Dengan demikian, pekerjaan fisik yang sedang dan akan dilaksanakan tidak semakin tertunda akibat persoalan pasokan.
Komisi II DPRK Mimika, lanjutnya, akan terus memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut melalui fungsi pengawasan, terutama untuk memastikan kebutuhan pembangunan tersedia, proses pekerjaan berjalan tepat waktu, dan kualitas hasil pembangunan tetap terjaga.
Menurut Mariunus, ketersediaan semen bukan hanya persoalan perdagangan dan distribusi barang, melainkan juga berkaitan langsung dengan kelancaran pembangunan serta kepentingan masyarakat Kabupaten Mimika.
