‘Sentil’ Perusahaan Soal Lapangan Kerja, Adrian Andhika Thie: Jangan Cuma Operasi, Prioritaskan Warga Lokal!

TIMIKA, Nemangkawipos.com – Suasana hangat namun penuh ketegasan menyelimuti agenda Reses Tahap II Tahun 2026 anggota DPRK Mimika dari Fraksi PDI Perjuangan, Adrian Andhika Thie, S.ST.Par., di Kelurahan Sempan, Mimika Baru, Selasa (14/7/2026).

​Di tengah keluhan warga soal infrastruktur yang memprihatinkan, Adrian melontarkan pernyataan keras terkait isu ketenagakerjaan di Mimika.

Ia menuntut perusahaan besar, termasuk PT Freeport Indonesia, untuk tidak mengabaikan tenaga kerja lokal, khususnya Orang Asli Papua (OAP) dan penduduk ber-KTP Timika.

​”Jangan sampai perusahaan beroperasi megah di tanah ini, tapi kesempatan kerjanya justru lebih banyak dinikmati tenaga kerja dari luar daerah. Ini harus kita perjuangkan bersama agar warga kita tidak jadi penonton di rumah sendiri,” tegas Adrian di hadapan warga Sempan.

​Agenda reses ini menjadi “panggung” bagi warga untuk mencurahkan keresahan yang selama ini buntu. Mulai dari kerusakan jalan yang menahun, drainase buruk yang memicu banjir, hingga minimnya penerangan jalan di kawasan Jembatan Dua, semua tumpah ruah dalam sesi dialog.

​Karel, Ketua RT 09, blak-blakan soal jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki meski sudah sering diusulkan. Selain itu, warga juga mempertanyakan transparansi penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan misteri pembentukan Koperasi Merah Putih yang menyerap sebagian Dana Desa.

​Menanggapi hal tersebut, Adrian berkomitmen membawa persoalan ini ke meja eksekutif. “Pemerintah harus tahu apa yang dibutuhkan masyarakat. Saya pastikan aspirasi ini tidak akan berhenti di atas kertas. Saya akan kawal langsung ke OPD terkait,” janjinya.
​
​Adrian juga membeberkan sejumlah terobosan hukum yang telah digodok DPRK Mimika, seperti Perda Minuman Keras (Miras) yang kini lebih ketat pada sisi tataniaga, serta Perda Perlindungan Tenaga Kerja sebagai perisai bagi pekerja lokal.

Tak hanya soal regulasi, ia menyoroti pentingnya pengawasan terhadap kebijakan daerah yang berpotensi menghambat pembangunan, termasuk penggunaan Dana Desa untuk program Koperasi Merah Putih.

​Menutup kegiatan, Adrian menegaskan bahwa reses bukan sekadar ritual politik tahunan. Ia menganggap setiap aspirasi adalah amanah yang harus dikawal hingga menjadi kebijakan nyata.

​”Reses adalah awal perjuangan. Saya minta warga ikut mengawal bersama. Kita butuh kolaborasi antara masyarakat, legislatif, dan pemerintah agar solusi atas infrastruktur, keamanan, hingga lapangan kerja bisa terwujud secara bertahap,” pungkasnya.

​Kegiatan tersebut diakhiri dengan penyerahan bantuan bahan makanan bagi masyarakat, sebuah simbol kepedulian di tengah perjuangan panjang menanti perbaikan infrastruktur di Kelurahan Sempan.