Pengumuman CPNS Papua Tengah Ditunda, DPR Fokuskan Prioritas untuk Orang Asli Papua

NABIRE,nemangkawipos.com – Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Provinsi Papua Tengah tengah menunggu kepastian pengumuman hasil seleksi CPNS formasi 2024. Namun, pengumuman tersebut diputuskan untuk ditunda oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah atas permintaan DPR Papua Tengah.

Ketua Sementara DPR Papua Tengah, Maksimus Takimai, menyatakan bahwa penundaan ini dilakukan agar hasil seleksi diumumkan setelah audiensi DPR Papua Tengah dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) yang dijadwalkan pekan depan.

Maksimus Takimai menjelaskan bahwa DPR Papua Tengah konsisten mendukung aspirasi pencaker yang disampaikan pada 20 Desember 2024. Sebagai tindak lanjut, DPR telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang dipimpin oleh Hengki Kegou untuk mengawal proses ini.

“Aspirasi pencaker mengenai CPNS formasi 2024 sudah kami bahas bersama BKPSDM Papua Tengah, dan kami memastikan hasil seleksi nantinya sesuai dengan kebutuhan daerah dan masyarakat,” ujar Takimai pada saat diwawancarai pada Senin, (20/01/2025).

Audiensi dengan MenPAN RB akan mengangkat dua isu penting:

1. Kebutuhan Pegawai ASN di DOB

Papua Tengah sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) memerlukan pendataan jumlah pegawai ASN yang dibutuhkan untuk mengisi kekosongan di tingkat provinsi dan delapan kabupaten, yakni Nabire, Dogiyai, Deiyai, Paniai, Intan Jaya, Mimika, Puncak Jaya, dan Puncak.

2. Pengangguran di Papua Tengah

DPR Papua Tengah akan menyampaikan tingkat pengangguran sebagai dasar untuk mendesak prioritas penerimaan CPNS bagi Orang Asli Papua (OAP).

Takimai mengusulkan agar tes CPNS dilakukan secara offline untuk memastikan seleksi lebih inklusif bagi masyarakat Papua Tengah yang memiliki keterbatasan akses internet.

Ia juga menegaskan pentingnya komposisi 80% kuota untuk OAP dan 20% untuk migran, khususnya yang lahir dan besar di Papua.

“CPNS adalah peluang kerja utama bagi masyarakat Papua Tengah. Karena itu, penerimaan harus memastikan keberpihakan kepada OAP, sebagaimana diamanatkan dalam UU Otonomi Khusus,” tegasnya.

Takimai menyoroti bahwa CPNS adalah salah satu solusi utama bagi pengangguran di Papua Tengah, karena minimnya lapangan kerja lain di wilayah ini.

“DPR Papua Tengah berkomitmen agar OAP memiliki kesempatan bekerja sebagai ASN di tanah mereka sendiri,” katanya.

Penundaan pengumuman hasil CPNS formasi 2024 menjadi langkah strategis bagi DPR Papua Tengah untuk memastikan seleksi berjalan adil dan berpihak pada kepentingan OAP.

Melalui audiensi dengan MenPAN RB, diharapkan keputusan yang diambil dapat menjawab tantangan pengangguran di Papua Tengah sekaligus memenuhi kebutuhan tenaga ASN di daerah otonomi baru ini. Fridolin