TIMIKA, nemangkawipos.com – Pemerintah Provinsi Papua Tengah, bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setempat, Gubernur, Sekretaris Daerah (Sekda), dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKSDM), telah mengelar pertemuan pada tanggal 31 Januari 2025 di Aula Kantor Gubernur. Pertemuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa 80% kuota penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) khusus bagi Orang Asli Papua (OAP) dapat terpenuhi.
Hasil tes sebelumnya menunjukkan bahwa target 80% kuota OAP belum tercapai, sehingga diperlukan verifikasi bersama untuk memastikan bahwa penerima CPNS benar-benar memenuhi kriteria sebagai OAP. Proses verifikasi ini akan melibatkan koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.
Wakil Ketua Komisi I DPR Papua Tengah, Yohanes Kemong, menyampaikan pentingnya rapat koordinasi ini untuk memastikan bahwa penerimaan CPNS sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan.
“Dari rapat koordinasi ini, kita harus memastikan bahwa penerimaan CPNS memenuhi kuota 80% sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” unjarny.
Langkah ini merupakan upaya untuk mengimplementasikan kebijakan afirmatif bagi OAP dalam penerimaan CPNS secara efektif, sehingga memberikan kesempatan yang adil bagi masyarakat asli Papua untuk bekerja di sektor pemerintahan.
“Kami sudah sepakat nanti hari Senin kami lakukan verifikasi bersama-sama bahwa kuota 80% benar-benar orang asli Papua,” katanya.
Dengan demikian, pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa kebijakan ini dapat dijalankan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat asli Papua. Redaksi