Pemkab Mimika Serahkan LKPJ dan LPP APBD 2025, DPRK Tegaskan Pengawasan Demi Tata Kelola yang Akuntabel

TIMIKA, Nemangkawipos.com — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika secara resmi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mimika dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRK Mimika yang digelar di ruang sidang utama DPRK Mimika, Selasa (28/7/2026).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRK Mimika Primus Natikapareyau, didampingi Wakil Ketua I Asri Akkas dan Wakil Ketua II Ester Tsenawatme, serta dihadiri 30 anggota DPRK, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), instansi vertikal, BUMN/BUMD, pengurus partai politik, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, organisasi kepemudaan, dan insan pers.

Dalam sambutannya, Ketua DPRK Mimika Primus Natikapareyau menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRK terhadap pelaksanaan APBD dan penyelenggaraan pemerintahan dilakukan secara objektif dan konstruktif.

Menurutnya, pembahasan LKPJ dan LPP APBD bukan untuk mencari kelemahan pemerintah daerah, melainkan memastikan setiap anggaran yang dikelola benar-benar tepat sasaran, berorientasi pada hasil, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Sidang ini menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah, meningkatkan akuntabilitas publik, dan memastikan pembangunan Mimika berjalan efektif demi kesejahteraan masyarakat di tanah Amungsa Bumi Kamoro,” ujar Primus.

Sementara itu, sambutan Bupati Mimika yang dibacakan Wakil Bupati Emanuel Kemong menyebutkan bahwa Tahun Anggaran 2025 merupakan periode yang penuh tantangan karena berlangsung di tengah transisi kepemimpinan daerah, penyesuaian berbagai regulasi nasional, serta percepatan pelaksanaan pembangunan.

Meski demikian, pemerintah daerah menyatakan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik berkat sinergi antara pemerintah daerah, DPRK, Forkopimda, ASN, dunia usaha, tokoh adat, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat.

Emanuel juga menyampaikan apresiasi kepada DPRK Mimika atas kemitraan yang dinilai harmonis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pendapatan Daerah Capai 98,23 Persen

Dalam laporan tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika mencatat realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp6.041.392.322.470,41 atau 98,23 persen dari target yang ditetapkan.

Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) berhasil melampaui target dengan capaian 115,89 persen, yang disebut berasal dari optimalisasi penerimaan pajak daerah dan peningkatan efektivitas pengelolaan pendapatan.

Adapun realisasi belanja daerah mencapai Rp5.588.475.025.325,53 atau 82,14 persen, dengan prioritas pada pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Mimika juga menegaskan bahwa pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) tetap menjadi salah satu fokus utama selama Tahun Anggaran 2025. Dana tersebut dialokasikan untuk pemenuhan hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP), terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, serta peningkatan ekonomi masyarakat.

Selain itu, pemerintah menyampaikan sejumlah indikator pembangunan menunjukkan tren positif, di antaranya peningkatan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar seperti akses air minum dan drainase lingkungan, serta penguatan koperasi dan UMKM.

Dalam kesempatan tersebut, pemerintah daerah juga memaparkan sejumlah capaian selama tahun 2025, antara lain:
1. Mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.
2. Meraih Juara I Paritrana Award tingkat Provinsi Papua Tengah.
3. Menerima Harmony Award dari Kementerian Agama RI.
4. Memperoleh Innovative Government Award atas inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Transformasi birokrasi melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), optimalisasi Mal Pelayanan Publik, serta pengembangan konsep Smart City “Mimika Rumah Kita” disebut menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Meski mencatat berbagai capaian, Pemerintah Kabupaten Mimika mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, terutama pada realisasi belanja modal untuk pembangunan jalan dan jembatan yang belum mencapai target.

Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika transisi pemerintahan, proses pengadaan barang dan jasa, kondisi geografis, serta keterbatasan waktu pelaksanaan pekerjaan.

Sebagai langkah perbaikan, pemerintah berkomitmen mempercepat proses pengadaan sejak awal tahun anggaran, memperkuat pengawasan internal, menata aset daerah, serta mengarahkan belanja pada program prioritas seperti pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, peningkatan pelayanan dasar, dan pemerataan pembangunan di wilayah pesisir maupun pegunungan.

Rapat paripurna ditutup dengan penyerahan dokumen LKPJ dan LPP APBD Tahun Anggaran 2025 kepada pimpinan DPRK Mimika untuk selanjutnya dibahas sesuai mekanisme yang berlaku.