MENONTON FILM PESTA BABI DAN KISAH “PEMBANGUNAN, SOSIOLOGI, DAN ANTROPOLOGI” DI PAPUA

Nemangkawipos.com – Film berjudul Pesta Babi atau dalam bahasa Panai (Mapiha) disebut Huwoo belakangan menjadi topik hangat di berbagai media. Banyak orang membicarakan isi film tersebut, mulai dari kritik sosial, persoalan pembangunan, hingga respons emosional para penontonnya.

Saya pun merasa penasaran untuk menontonnya. Setelah menyaksikan film itu, saya menyadari bahwa Pesta Babi bukan sekadar dokumenter biasa, melainkan cermin tentang wajah pembangunan di Papua.

Malam itu hujan turun pelan di sebuah kampung di Papua Selatan. Di bawah cahaya api unggun yang redup, seorang ibu tua memegang segenggam sagu sambil menangis. Ia menangis bukan karena lapar, melainkan karena mendengar kabar bahwa hutan di belakang kampungnya akan dibuka untuk proyek pangan dan bioenergi.

“Hutan itu rumah kami,” katanya lirih.

Di kota besar, kalimat itu mungkin terdengar puitis. Namun di Papua, itu adalah kenyataan biologis sekaligus spiritual. Dari hutan mereka memperoleh makanan. Dari sungai mereka minum. Dari rawa mereka mengenal arah angin, nama burung, hingga jejak leluhur.

Lalu datanglah negara dengan peta, target produksi, dan ekskavator. Jalan-jalan lurus mulai membelah rawa. Pohon tumbang satu demi satu. Aparat keamanan berdiri menjaga proyek. Perlahan, masyarakat adat mulai merasa asing di tanah mereka sendiri.

Saya terdiam lama setelah menonton Pesta Babi. Saya menyadari bahwa tragedi terbesar modernitas tidak selalu berupa perang atau kemiskinan. Kadang tragedi itu hadir dalam bentuk “trilema pembangunan” — kesulitan mencapai tiga tujuan sekaligus di Papua: meningkatkan ketahanan pangan, menjaga ekologi, dan memastikan partisipasi aktif masyarakat lokal.

Film Pesta Babi merupakan dokumenter investigatif yang diproduksi pada tahun 2026. Secara sinematografis, film ini sangat kuat. Kamera menampilkan sunyinya hutan Papua, rawa-rawa yang mistis, dan pesta adat yang intim. Namun suasana itu mendadak dipotong oleh suara alat berat, ekskavator, jalan-jalan proyek, dan barisan aparat bersenjata. Benturan visual tersebut menciptakan rasa kehilangan yang menghantam emosi penonton.

Film ini tidak sekadar menyajikan data, tetapi menghadirkan atmosfer. Penonton diajak merasakan kecemasan sebuah peradaban yang takut menghilang. Kekuatan terbesar film ini terletak pada kemampuannya memanusiakan isu Papua.

Papua tidak hadir sebagai statistik pembangunan semata, tetapi sebagai wajah ibu-ibu yang kehilangan sungai, petani muda yang gagal bertani karena tidak memiliki modal, dan masyarakat adat yang menancapkan salib merah di hutan sebagai simbol perlawanan.

Dalam perspektif sosiologi, film ini relevan dibaca melalui teori modernisasi. Teori tersebut menjelaskan bahwa pembangunan sering dipahami sebagai proses membawa masyarakat tradisional menuju masyarakat modern melalui industrialisasi, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan produksi ekonomi. Negara memandang hutan sebagai sumber daya ekonomi yang harus dioptimalkan demi pertumbuhan nasional.

Namun persoalannya, modernisasi kerap datang secara seragam dan memaksa, tanpa memahami struktur sosial dan budaya lokal masyarakat Papua.

Pandangan Karl Marx juga terasa kuat dalam film ini. Marx menjelaskan bahwa konflik sosial muncul ketika kelompok yang memiliki kekuasaan ekonomi menguasai alat produksi dan sumber daya.

Dalam konteks Papua, tanah adat yang dahulu menjadi ruang hidup bersama perlahan berubah menjadi ruang produksi kapital dan investasi. Akibatnya, masyarakat adat mengalami keterasingan (alienasi) dari tanah yang selama ratusan tahun menjadi bagian dari identitas mereka.

Selain itu, teori konflik Ralf Dahrendorf membantu membaca situasi Papua hari ini. Menurut Dahrendorf, masyarakat selalu berada dalam ketegangan antara kelompok yang memiliki otoritas dan kelompok yang berada di bawah kekuasaan. Ketika pembangunan diputuskan dari atas tanpa partisipasi masyarakat adat, maka konflik sosial menjadi sesuatu yang hampir tidak terhindarkan.

Dari sisi antropologi, film ini memperlihatkan bahwa hutan bagi orang Papua bukan sekadar objek ekonomi. Hutan adalah ruang kosmologi, identitas budaya, dan relasi spiritual dengan leluhur. Pandangan antropolog Clifford Geertz menegaskan bahwa budaya bukan hanya adat-istiadat, tetapi sistem makna yang memberi arah hidup manusia.

Ketika hutan hilang, maka yang hilang bukan hanya pohon, tetapi juga memori kolektif, bahasa alam, dan identitas sosial masyarakat.

Film ini juga mengingatkan kita pada konsep developmentalisme, yakni keyakinan bahwa pembangunan ekonomi selalu dianggap sebagai jalan utama menuju kemajuan. Padahal, pembangunan yang mengabaikan ekologi dan masyarakat lokal justru dapat melahirkan luka sosial baru: kemiskinan struktural, konflik tanah, kerusakan lingkungan, hilangnya ruang hidup masyarakat adat, hingga menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Karena itu, pembangunan di Papua seharusnya tidak hanya diukur dari panjang jalan, jumlah investasi, atau luas pembukaan lahan. Pembangunan sejati adalah pembangunan yang menghormati manusia, budaya, dan alam secara bersamaan.

Papua bukan tanah kosong. Papua adalah rumah bagi banyak peradaban kecil yang hidup dengan cara mereka sendiri.

Film ini pada akhirnya mengajarkan bahwa pembangunan tanpa dialog dapat berubah menjadi bentuk kekerasan yang sunyi. Negara mungkin berhasil membangun jalan dan industri, tetapi jika masyarakat kehilangan identitas, tanah adat, dan ruang hidupnya, maka pembangunan itu hanya akan meninggalkan luka panjang.

Dan mungkin, suara ibu tua yang menangis sambil menggenggam sagu itu adalah pertanyaan moral terbesar bagi kita semua:
Apakah pembangunan harus selalu berarti kehilangan?

Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Koha.