TIMIKA, Nemangkawipos.com – Kesulitan mendapatkan pekerjaan, biaya pendidikan anak, hingga terbatasnya pelayanan dasar masih menjadi persoalan yang dihadapi masyarakat Kampung Mupuruka, Distrik Mimika Tengah, Kabupaten Mimika. Warga berharap pemerintah lebih serius memperhatikan kebutuhan masyarakat pesisir, terutama generasi muda Kamoro yang membutuhkan kesempatan kerja dan pendidikan.
Berbagai persoalan tersebut disampaikan langsung oleh tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, serta aparat Kampung Mupuruka kepada Wakil Ketua I DPRK Mimika, Asri Akkas, saat melakukan kunjungan kerja dan menyerap aspirasi masyarakat di kampung tersebut, Jumat (13/11/2026).
Dalam pertemuan itu, tokoh agama Kampung Mupuruka, Mamfret Titokomako, menyampaikan keprihatinannya terhadap banyaknya anak muda yang belum mendapatkan pekerjaan. Menurutnya, masyarakat pesisir, khususnya anak-anak Kamoro, masih kesulitan memperoleh kesempatan bekerja di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Mimika.
“Kami di kampung ini banyak pengangguran. Anak-anak mau mencari kerja saja paling susah. Kami sangat bersyukur untuk Bapak Asri, Bapak Dewan yang juga anak kelahiran sini. Anak-anak kami mau kuliah, tetapi kami kesulitan biaya. Perusahaan-perusahaan coba perhatikan anak-anak Kamoro,” ungkap Mamfret.
Ia juga menyoroti persoalan sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Menurutnya, keterbatasan kesempatan kerja dan ketidakpastian masa depan generasi muda membutuhkan perhatian serius dari pemerintah maupun perusahaan. Dalam kesempatan tersebut, Mamfret turut menitipkan harapan agar Gereja mendapat perhatian dan bantuan.
Menanggapi persoalan ketenagakerjaan, Asri Akkas menjelaskan bahwa kesulitan memperoleh pekerjaan tidak hanya dialami masyarakat pesisir, tetapi juga masyarakat di berbagai wilayah Mimika. Ia mengatakan, perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kesiapan dan keterampilan sesuai bidang pekerjaan yang tersedia.
Karena itu, Asri mendorong anak-anak muda Kamoro memanfaatkan program pelatihan kerja melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), sesuai kemampuan dan bidang masing-masing.
“Masalah tenaga kerja ini bukan hanya pesisir saja, tetapi semua di area kita ini. Banyak perusahaan, tetapi hanya menerima yang siap bekerja. Di Disnaker ada program pelatihan kerja. Banyak anak-anak Kamoro yang sudah dimasukkan untuk mengikuti pelatihan sesuai bidang masing-masing,” jelasnya.
Ia meminta pemerintah Kampung Mupuruka melakukan pendataan kembali terhadap anak-anak muda yang membutuhkan pelatihan maupun kesempatan kerja. Data tersebut selanjutnya dapat disampaikan kepada DPRK Mimika untuk diperjuangkan melalui Disnaker.
“Kalau di Kampung Mupuruka, buat data baru dan kasih ke kami. DPR akan perjuangkan. Ketika pelatihan sudah lulus, anak-anak masuk dalam database Disnaker. Jika ada lowongan, bisa langsung dimasukkan. Anak-anak yang sudah lulus, kasih nama-namanya kepada saya, nanti saya masukkan ke Disnaker,” tegas Asri.
Selain persoalan pekerjaan, tokoh adat sekaligus tokoh pemuda Kampung Mupuruka, Pius Ukamako, menyampaikan aspirasi mengenai nasib delapan tenaga honorer putra daerah. Ia mengingatkan bahwa setelah pergantian camat, delapan tenaga honorer yang selama ini mengabdi di wilayah Distrik Mimika Tengah disebut telah digeser keluar.
Pius berharap DPRK Mimika membantu memperjuangkan kesempatan pengabdian bagi putra-putri asli daerah agar mereka juga mendapat ruang untuk bekerja dan berkontribusi di wilayahnya sendiri.
Ia juga meminta perhatian terhadap anak-anak Kampung Mupuruka yang sedang menempuh pendidikan di Kota Timika. Menurutnya, mereka masih menghadapi kesulitan biaya hidup dan transportasi sehingga membutuhkan dukungan agar dapat melanjutkan pendidikan dengan baik.
Selain pendidikan, Pius turut menyampaikan kebutuhan pembangunan pelabuhan terapung dan jembatan untuk mendukung aksesibilitas masyarakat pesisir.
Menanggapi aspirasi tersebut, Asri mengatakan dirinya siap membantu anak-anak dari wilayah pesisir yang mengalami kesulitan selama menempuh pendidikan di Timika. Ia mengungkapkan, selama ini banyak anak sekolah dari berbagai kampung pesisir yang mengadu di rumahnya.
“Jadi kebanyakan anak-anak sekolah dari pesisir barat itu rata2 tempat mengadu di rumah saya,” ungkapnya.
Asri menegaskan, perhatian terhadap pendidikan anak-anak pesisir tidak boleh hanya diberikan kepada satu kampung, melainkan harus menjangkau seluruh wilayah pesisir Mimika. Ia juga menyampaikan keinginannya membangun rumah singgah bagi anak-anak pesisir agar mereka memiliki tempat tinggal yang layak ketika bersekolah di Timika.
Sementara itu, Sekretaris Kampung Mupuruka, Vinsen Sius Itokomako, mengungkapkan sejumlah persoalan pelayanan dasar yang masih dirasakan masyarakat. Salah satu yang paling dikeluhkan adalah keterbatasan pasokan listrik dari PLN. Menurutnya, listrik di kampung tersebut hanya menyala sekitar dua jam sebelum kembali padam.
Ia mengatakan, pemerintah kampung telah melaporkan persoalan tersebut kepada pihak PLN. Namun, meskipun petugas telah datang dan melakukan perbaikan kabel, kondisi penerangan masyarakat belum mengalami perubahan berarti. Bahkan, pemerintah kampung harus menanggung biaya pengadaan meteran listrik bagi masyarakat.
“Kami sangat membutuhkan penerangan. Selain itu, kami juga meminta pengadaan air bersih karena masyarakat sangat kesusahan dan menderita,” ungkap Vinsen.
Persoalan perumahan juga menjadi perhatian. Vinsen mengatakan, kebutuhan rumah layak huni telah berulang kali diusulkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), tetapi hingga kini belum mendapatkan jawaban yang diharapkan. Menurutnya, selain pembangunan yang menjadi fokus penggunaan dana kampung, kebutuhan perumahan dan fasilitas dasar lainnya juga perlu mendapat perhatian dari dinas teknis terkait.
Di sisi lain, Vinsen menyampaikan apresiasi kepada Dinas Perikanan atas bantuan koperasi yang telah diterima masyarakat Kampung Mupuruka. Ia menjelaskan, kehidupan masyarakat pesisir masih menghadapi tantangan ekonomi, salah satunya harga bahan bakar minyak yang mencapai Rp30.000 per liter.
Ia juga menyoroti persoalan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat ketika proyek pembangunan masuk ke wilayah pesisir. Menurutnya, aktivitas bongkar muat seharusnya dapat memberikan manfaat ekonomi bagi warga, termasuk melalui kesempatan kerja dan upah yang layak.
Selain listrik, air bersih, perumahan, dan lapangan kerja, masyarakat juga masih membutuhkan pembangunan balai kampung, fasilitas Posyandu untuk menunjang pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta sarana mandi, cuci, kakus (MCK).
Vinsen berharap seluruh kebutuhan tersebut dapat diperjuangkan melalui DPRK Mimika agar mendapat perhatian pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis.
Menanggapi berbagai aspirasi masyarakat, Asri Akkas menyatakan akan memberikan bantuan melalui sumbangan pribadi sekaligus mendorong program-program pembangunan melalui dinas teknis sesuai kewenangan pemerintah daerah.
Ia juga mengajak masyarakat untuk tetap mendukung proses pembangunan dan menjaga komunikasi agar setiap usulan dapat diperjuangkan secara bertahap.
“Saya akan punya sumbangan pribadi dan juga ada program-program yang saya akan dorong di dinas teknis. Kalau ada pembangunan di sini, kalau ada bongkar muat begitu, Bapak-Ibu jangan minta mahal-mahal supaya aspirasi yang kita sampaikan ini terealisasi. Pembangunan ini untuk kita sendiri, jadi kita harus mendukung,” katanya.
Asri menegaskan, DPRK memiliki tugas menerima, meneruskan, mengawal, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah. Sementara pelaksanaan program dan pembangunan berada pada kewenangan OPD teknis sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.
Ia berharap berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat Kampung Mupuruka dapat menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Mimika, sehingga pembangunan dan pelayanan publik tidak hanya dirasakan masyarakat di perkotaan, tetapi juga menjangkau kampung-kampung pesisir.
