Ketua PMKRI Timika: Pemerintah Harus Bertindak Tegas Dalam Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Anak

TIMIKA,nemangkawipos.com – Ketua Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Timika, Mersy Sundung, menyerukan agar pemerintah daerah dan aparat keamanan bertindak lebih tegas dalam menangani maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Timika.

Menurutnya, kasus kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat dan melibatkan berbagai pihak, termasuk orang tua terhadap anak, guru terhadap murid, hingga pelaku dari lingkungan sekitar anak. Kondisi ini, kata Mersy, mengancam masa depan generasi muda dan membutuhkan perhatian serius dari semua pihak.

“Anak adalah generasi penerus bangsa dan daerah. Maka, peran pemerintah dalam hal ini sangat penting. Timika sudah sering terjadi kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, dan ini harus menjadi perhatian serius,” tegas Mersy kepada wartawan, Rabu (19/2/2025).

Pemerintah daerah harus mengambil langkah konkret dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak, salah satunya melalui pembinaan keluarga dan pendidikan yang lebih ketat terkait perlindungan anak.

“Harus ada pembinaan terhadap keluarga, terutama lewat bangku pendidikan. Selain itu, aparat keamanan perlu melakukan sosialisasi perlindungan anak agar korban pelecehan berani melapor dan tidak takut terhadap ancaman dari pelaku,” tambahnya.

Ia juga menyoroti bahwa minimnya pengawasan dari pemerintah daerah menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak di Timika.

“Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai perlindungan anak juga membuat banyak kasus tidak dilaporkan. Ini merusak mental anak dan harus menjadi perhatian utama pemerintah,” tegasnya.

Selain itu, ia menyampaikan bahwa negara telah mengatur perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menetapkan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, dan orang tua dalam melindungi anak.

Pasal 45B Ayat (1): Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembangnya. Ayat (2): Pemerintah dan pihak terkait wajib melakukan aktivitas yang melindungi anak dari berbagai bentuk eksploitasi.

Pasal 54 Ayat (1): Anak di lingkungan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan pihak lain. Ayat (2): Perlindungan ini harus dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan masyarakat.

Memastikan bahwa kebijakan perlindungan anak benar-benar dijalankan dengan serius dan efektif.

“Pemerintah daerah dan aparat keamanan harus lebih tegas dalam menangani kasus ini. Jika dibiarkan, maka semakin banyak anak-anak yang menjadi korban tanpa ada perlindungan hukum yang jelas,” tegas Mersy.

Selain itu, Mersy juga menyampaikan bahwa generasi muda Papua harus dijaga dan dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. Ia berharap pemerintah segera bertindak tegas dan memberikan jaminan perlindungan bagi anak-anak di Timika.

“Jangan sampai generasi muda kita terus menjadi korban. Sudah saatnya pemerintah bertindak tegas dan tidak hanya diam melihat situasi ini semakin memburuk,” pungkasnya.