Example floating
Example floating
Example 728x250
HUKRIMMasyarakat

Kepercayaan Publik Dipertaruhkan, Dugaan Korupsi Proyek Air Bersih Mimika Disorot

658
×

Kepercayaan Publik Dipertaruhkan, Dugaan Korupsi Proyek Air Bersih Mimika Disorot

Sebarkan artikel ini

Capt: Praktisi hukum, Agli Harto Elkel, S.H. saat memberikan keterangan. Foto/Istimewa

Oplus_0
Example 468x60

TIMIKA, Nemangkawipos.com – Dugaan praktik korupsi di Kabupaten Mimika kembali menjadi sorotan publik. Mafia APBD disebut semakin merajalela dan rakyat kembali menjadi korban. Kejaksaan Negeri Mimika pun diminta bertindak tegas.

Praktisi hukum, Agli Harto Elkel, S.H., menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pemberantasan korupsi yang tengah dilakukan Kejaksaan Negeri Mimika. Ia menegaskan, dibutuhkan komitmen serta dukungan masyarakat agar aparat penegak hukum serius dalam mencegah praktik korupsi yang semakin masif dan terstruktur.

“Kepercayaan publik adalah modal sosial bagi Kejaksaan Negeri Mimika untuk mengungkap kasus-kasus korupsi. Salah satunya proyek air bersih di pesisir yang hingga kini terbengkalai dan menjadi perhatian masyarakat,” kata Agli, Senin (24/9/2025).

Baca Juga :

Sebelumnya, Nemangkawipos.com telah memberitakan proyek pembangunan fasilitas pengolahan air bersih (Reverse Osmosis/RO) di Kampung Amar dan Manuare, Distrik Amar. Proyek senilai Rp17.039.697.000 itu dikerjakan kontraktor PT Duta Abadi dengan dana APBD Mimika Tahun Anggaran 2023. Namun, hingga pertengahan 2025, fasilitas tersebut tak kunjung berfungsi, sehingga warga pesisir di dua kampung tersebut masih kesulitan mendapatkan air bersih.

Menurut Agli, persoalan ini muncul akibat lemahnya kompetensi kontraktor dan adanya indikasi penyalahgunaan anggaran.

“Kontraktor yang dipilih kurang kompeten. Ada masalah pendanaan yang membuat pekerjaan terhenti. Bahkan ada dugaan dana digunakan untuk hal lain di luar proyek sehingga pembangunan tersendat,” jelasnya.

Ia menegaskan, proyek air bersih yang tidak tuntas jelas merugikan masyarakat.

“Setiap orang yang membuat rakyat menderita harus diproses secara hukum. Jangan ada toleransi terhadap praktik-praktik korupsi yang merugikan kepentingan rakyat,” pungkas Agli.

Kasus ini menambah panjang daftar proyek infrastruktur di Mimika yang diduga bermasalah dan berpotensi merugikan keuangan daerah. Publik pun menanti langkah tegas Kejari Mimika untuk mengusut tuntas dugaan praktik mafia APBD.

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *