DPR

Kepala Kampung Kapiraya Harapkan Realisasi Musrenbang, Wakil Ketua I DPRK Mimika Asri Akkas Pastikan Aspirasi Pesisir Dibawa ke Pemerintah Daerah

276
×

Kepala Kampung Kapiraya Harapkan Realisasi Musrenbang, Wakil Ketua I DPRK Mimika Asri Akkas Pastikan Aspirasi Pesisir Dibawa ke Pemerintah Daerah

Sebarkan artikel ini

Capt: Wakil Ketua I DPRK Mimika, Asri Akkas, saat bertemu dan berdialog langsung dengan masyarakat Kampung Kapiraya, Distrik Mimika Barat Tengah, untuk menyerap aspirasi warga. Foto: Stendy

TIMIKA, Nemangkawipos.com – Pemerataan pembangunan di wilayah pesisir Kabupaten Mimika kembali menjadi sorotan. Masyarakat Kampung Kapiraya, Distrik Mimika Barat Tengah, masih menghadapi sejumlah persoalan mendasar, mulai dari keterbatasan air bersih, minimnya fasilitas pendidikan dan perumahan layak, hingga persoalan tapal batas wilayah yang belum tuntas.

Berbagai persoalan tersebut disampaikan langsung kepada Wakil Ketua I DPRK Mimika, Asri Akkas, saat melakukan kunjungan kerja ke Kampung Kapiraya, Distrik Mimika Barat Tengah, Kamis (12/11/2026). Asri, yang juga merupakan anggota DPRK Mimika dari daerah pemilihan (Dapil) VI, hadir untuk menyerap aspirasi sekaligus melihat langsung kondisi dan kebutuhan masyarakat di wilayah pesisir.

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari kegiatan fasilitasi pimpinan DPRK Mimika dalam menjangkau masyarakat di wilayah pesisir, sekaligus memastikan berbagai persoalan pembangunan yang selama ini disampaikan warga dapat menjadi perhatian dalam agenda pengawasan dan pembahasan bersama pemerintah daerah.

Baca Juga :

Kedatangan Asri disambut Kepala Kampung Kapiraya, Marius Upato, bersama tokoh masyarakat dan warga setempat. Dalam pertemuan bersama masyarakat, Asri mengatakan dirinya berupaya hadir langsung di Kapiraya agar dapat mengetahui kondisi kampung, kebutuhan masyarakat, serta aktivitas warga sehari-hari.

“Jadi saya berjuang untuk datang di Kampung Kapiraya. Kemarin kami sama Komisi III DPRK sudah sampai ke Lopong, hari ini saya tembus masuk ke kampung dan melihat langsung kondisi kampung seperti apa dan kegiatan sehari-hari,” ungkap Asri.

Ia mengaku bukan orang baru di wilayah tersebut karena telah beberapa kali berkunjung dan memiliki kedekatan dengan masyarakat Kapiraya. Dari hasil kunjungan itu, Asri melihat masih banyak kebutuhan mendasar yang membutuhkan perhatian serius pemerintah, terutama pembangunan balai kampung dan fasilitas pendidikan.

Selain persoalan pembangunan, Asri turut menyoroti situasi keamanan wilayah yang menurutnya belum sepenuhnya pulih. Ia juga menyinggung adanya wacana penarikan personel Marinir dari Kapiraya serta kemungkinan pengaturan pengamanan di kawasan bandara.

Menurutnya, setiap perubahan pola pengamanan perlu diantisipasi melalui koordinasi dan langkah mitigasi sejak awal agar situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap terjaga.

“Saya akan berusaha untuk mengusulkan. Ketika Marinir ditarik dan menjaga di bandara, perlu diantisipasi agar hal-hal yang berpengaruh terhadap kamtibmas sudah ada mitigasi dari awal. Kita akan berdiskusi, mungkin ada usulan-usulan yang disampaikan,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, tokoh perempuan Kapiraya, Herlita F. Rahawarin, menyampaikan bahwa masyarakat hingga kini masih kesulitan mendapatkan air bersih. Warga terpaksa mengandalkan air kali untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk untuk dikonsumsi setelah melalui proses penyaringan dan dimasak.

“Kami dan anak-anak masih konsumsi air dari kali. Kami tambah saringan, baru masak, baru minum. Jadi kami minta tolong, air bersih mungkin bisa jadi prioritas pemerintah. Tolong pemerintah perhatikan kami punya air bersih,” ungkap Herlita.

Menurutnya, persoalan perumahan juga membutuhkan perhatian pemerintah. Masih banyak warga yang telah berkeluarga tetapi belum memiliki rumah sendiri. Bahkan, satu rumah dapat dihuni tiga hingga empat keluarga.

Selain itu, Herlita mengusulkan peningkatan penerangan serta pembangunan fasilitas pendidikan anak usia dini, seperti taman kanak-kanak (TK) dan pendidikan anak usia dini (PAUD), agar anak-anak Kapiraya memperoleh kesempatan belajar yang lebih baik.

Persoalan lain disampaikan tokoh masyarakat Kapiraya, Melkio Minama. Ia menyoroti belum tuntasnya penyelesaian tapal batas wilayah yang hingga kini masih menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Melkio mengungkapkan, persoalan tersebut juga berkaitan dengan tujuh unit rumah yang dibangun di kawasan bandara dan menurut keterangannya berada di atas tanah milik masyarakat Kapiraya.

Ia meminta pemerintah segera memberikan kejelasan mengenai batas wilayah dan status lahan tersebut. Bahkan, Melkio mengusulkan agar lokasi bandara dipindahkan ke Tuapa sebagai salah satu alternatif untuk menghindari persoalan kepemilikan tanah yang berlarut-larut.

Sementara itu, tokoh pemuda Kapiraya, Robi Tapipia, menyampaikan kebutuhan masyarakat terhadap sarana transportasi darat berupa kendaraan roda tiga atau kaisar. Menurutnya, kendaraan tersebut akan sangat membantu mobilitas warga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Robi juga meminta pemerintah memperhatikan keterbatasan jaringan internet yang masih menyulitkan masyarakat dalam mengakses informasi dan layanan komunikasi.

Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Asri Akkas menegaskan bahwa seluruh aspirasi masyarakat akan ditampung, dipelajari, dan dikawal berdasarkan skala prioritas kebutuhan. Ia menyebut persoalan air bersih perlu mendapat perhatian awal karena sumur sebenarnya telah tersedia, tetapi peralatan pendukungnya sudah tidak ada.

“Segala usulan ini tidak bisa dijawab semuanya bersama-sama. Pasti dilihat mana yang menjadi skala prioritas dulu. Kami akan lihat dan kawal. Selain air bersih, sumurnya ada, tetapi peralatannya yang sudah tidak ada. Saya pikir hal-hal ini dulu yang lebih diprioritaskan, sambil ditampung dan akan diperjuangkan di dalam setiap pembahasan anggaran,” jelasnya.

Asri menambahkan, kebutuhan masyarakat di wilayah pesisir masih cukup kompleks sehingga diperlukan perhatian dan penanganan secara bertahap. Pembangunan balai kampung juga dinilainya penting karena menjadi fasilitas pelayanan sekaligus tempat masyarakat melaksanakan berbagai kegiatan.

Di akhir pertemuan, Kepala Kampung Kapiraya, Marius Upato, berharap seluruh aspirasi yang telah disampaikan masyarakat dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah melalui DPRK Mimika, khususnya Wakil Ketua I DPRK Mimika, Asri Akkas.

Menurut Marius, berbagai kebutuhan tersebut sebenarnya telah berulang kali diusulkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), baik di tingkat kampung maupun distrik. Namun, masyarakat masih menantikan realisasi dan tindak lanjut nyata dari pemerintah.

Ia berharap pemerintah daerah benar-benar menjalankan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Mimika, yakni “Membangun dari Kampung ke Kota”, sehingga masyarakat di wilayah pesisir seperti Kapiraya juga mendapatkan perhatian dalam pemerataan pembangunan.

Melalui kunjungan tersebut, Asri menyatakan akan membawa dan mengawal aspirasi masyarakat dalam pembahasan bersama pemerintah daerah. Ia berharap kebutuhan dasar warga Kapiraya dapat diperjuangkan sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran, sehingga pembangunan dan pelayanan publik tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan, tetapi juga menjangkau masyarakat di kampung-kampung pesisir Mimika.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *