TIMIKA, Nemangkawipos.com – Pemerintah Kabupaten Mimika ikut menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang penyelenggaraan perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui Mal Pelayanan Publik Digital Nasional (MPPDN). Penandatanganan berlangsung di Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, Selasa (9/9/2025).
Bupati Mimika, Johannes Rettob, hadir mewakili Kabupaten Mimika sekaligus Provinsi Papua Tengah dalam agenda tersebut. Ia menyebut langkah ini sebagai momentum penting dalam mendorong transformasi digital layanan publik, khususnya di bidang perizinan tenaga medis dan kesehatan.
“Melalui SKB ini, pemerintah pusat dan daerah berkomitmen menghadirkan proses perizinan yang lebih cepat, mudah, transparan, dan terintegrasi,” kata Rettob melalui unggahan akun resmi Facebook-nya.
Menurutnya, penerapan MPPDN diharapkan dapat mempercepat penerbitan Surat Izin Praktik (SIP), meningkatkan kualitas layanan kesehatan, serta mempermudah masyarakat dan tenaga kesehatan dalam mengurus perizinan secara digital.
“Kesempatan ini sangat berharga untuk memastikan Papua Tengah mendapat manfaat maksimal dari kebijakan nasional. Kita bersama-sama membangun ekosistem pelayanan publik yang modern, inklusif, dan efisien demi kesejahteraan masyarakat Mimika dan Papua Tengah,” ujarnya.
Penandatanganan SKB tersebut melibatkan kerja sama lintas kementerian dan pemerintah daerah, sebagai upaya memperkuat integrasi layanan publik berbasis digital di seluruh Indonesia.
